Jusuf Kalla Peserta Pemilihan Presiden Terkaya

Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla, menjadi peserta terkaya dalam pemilihan presiden-wakil presiden 2014. Kalla memiliki kekayaan ratusan miliar, jauh di atas ketiga peserta lainnya, yakni pasangannya, calon presiden Joko Widodo, dan rivalnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Aset Kalla tersebut berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 2009 saat mencalonkan diri sebagai presiden. Total harta yang dimilikinya yakni Rp 314,530 miliar. Rinciannya, tanah dan bangunan yang tersebar di Sulawesi dan Jakarta senilai Rp 4,171 miliar, 3 mobil (Rp 1 miliar), peternakan (Rp 1 miliar), surat berharga (Rp 220,52 miliar), dan kekayaan lainnya.

Calon lain yang memiliki kekayaan melimpah adalah Joko Widodo alias Jokowi sebesar Rp 23,770 miliar. Jumlah harta Jokowi ini dilaporkan per Maret 2012 saat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Harta Jokowi antara lain tanah dan bangunan yang tersebar di Jawa Tengah senilai Rp 15,696 miliar, mobil dan motor (Rp 499 juta), usaha (Rp 602,4 juta), harta bergerak lainnya seperti logam dan batu mulia (Rp 361,35 juta), surat berharga (Rp 501 juta), dan giro (Rp 1,5 miliar).

Sedangkan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, memiliki total harta Rp 10,65 miliar dan US$ 4,2 juta. Namun utangnya juga tinggi, yakni Rp 500 juta dan US$ 3,8 juta. Harta Prabowo ini berdasarkan LHKPN tahun 2004 saat mendaftar sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Megawati Soekarnoputri. Rincian harta Prabowo di antaranya tanah dan bangunan senilai Rp 2,73 miliar, mobil dan motor (Rp 1,45 miliar), logam mulia (Rp 44 juta), surat berharga (Rp 2,36 miliar), giro (Rp 3,99 miliar), dan benda bergerak lainnya (Rp 68 juta). Harta Prabowo ini belum termasuk yang dimilikinya sekarang, seperti rumah dan tanah di bukit Hambalang, Bogor, serta puluhan kudanya.

Pasangan Prabowo, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, memiliki harta antara lain atas tanah dan bangunan yang tersebar di Sumatera senilai Rp 13,85 miliar, logam dan batu mulia (Rp 1,11 miliar), dan giro (Rp 1,98 miliar).

Sebagai syarat mendaftarkan diri, keempatnya sudah kembali menyetor LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi akhir Mei 2014. Namun belum dirilis lantaran akan diklarifikasi.

Jusuf Kalla, Sang Pendamai

”Seorang keturunan Bugis, Jusuf Kalla, pendamai Aceh. Yang lain pandai bicara saja. Saya tahu sejarahnya... Kalau tak ada beliau yang mendamaikan, tak dapat mimpi Aceh damai...”

Kesaksian itu dilontarkan dengan lantang oleh mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tengku Zakaria Saman. Ratusan warga yang menghadiri kampanye dialog bersama Jusuf Kalla di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (5/6/2014) siang yang terik itu, sontak bertepuk tangan meriah. Halaman rumah Tengku Syekh Umar, yang menjadi tempat pertemuan itu, kian riuh ketika Zakaria meneruskan ceritanya, sebagian dalam bahasa Aceh.

Saat proses perdamaian tahun 2005, Zakaria mengaku mau turun gunung dari persembunyiannya selama 30 tahun karena percaya pada usaha Jusuf Kalla dalam mendorong perdamaian. ”Beliau terima telepon saya jam 12 malam, sementara camat di sini sudah tak terima telepon jam 9 malam,” katanya. Hadirin pun tertawa.

Dalam satu dialog lanjutan di Banda Aceh, Tengku Zakaria kembali menegaskan peran Jusuf Kalla bagi perdamaian di Aceh, ”Beliau itu mesin untuk usahakan perdamaian. Beliau yang berhubungan dengan petinggi-petinggi GAM di dalam negeri dan luar negeri. Beliau yang memonitor.”

Kesaksian Zakaria, yang kini menjadi Penasihat Partai Aceh, tak berlebihan. Kita ingat, gejolak di Aceh mengeras tahun 1976 ketika pemerintah menangani masalah itu dengan operasi militer. Banyak tokoh GAM lari dan mengobarkan perlawanan dari luar negeri. Reformasi 1998 tak menghentikan kekerasan di Tanah Rencong.

Pendekatan militer justru terus mereproduksi kekerasan. Menurut Juru Runding Perdamaian Aceh di Helsinki, Finlandia, Sofyan Djalil, selama konflik tahun 1975-2004, korban tewas dari rakyat Aceh diperkirakan 15.000 orang. Harga yang mahal. Terlebih lagi, kehidupan di wilayah itu tak kunjung membaik, bahkan kian tak menentu.

Lalu, gempa dan tsunami meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004. Ratusan ribu orang tewas, ratusan ribu mengungsi, rumah hancur, infrastruktur berantakan, pertanian rusak. Kebutuhan untuk membangun kembali daerah ini akhirnya menyadarkan semua pihak untuk mengakhiri pertikaian yang telah berlangsung 30 tahun.

Jusuf Kalla, yang saat itu sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mendapat amanat untuk merancang perdamaian. Dia bentuk tim juru runding, menghubungi tokoh-tokoh GAM di dalam dan luar negeri, terus berdialog, hingga akhirnya ditandatangani perjanjian damai di Helsinki, 17 Juli 2005.

Anggota DPD terpilih dari Aceh, Gozali Abbas Adan, menilai, Jusuf Kalla punya peran besar bagi perdamaian Aceh. Tengku Zakaria mengingatkan warga Aceh tidak melupakan budi baik Jusuf Kalla. Dia berpesan, ”Saya mohon kepada Saudara-saudara semua, jangan sekali-kali kacang lupa pada kulitnya.” Hadirin kembali bertepuk tangan. (Ilham Khoiri)