ILPRES LIBERAL &
PELANGGARAN HAM
 
Tampil mempersoalkan Dewan Kehormatan Perwira yang nota bene melanggar aturan baku TNI, di TV One pula, saya kontan diserang berbagai pihak sebagai pendukung “Capres Pelanggar HAM”. Tak masalah. Memiliki sikap menutut keberanian mengambil resiko dan itu saya ambil.
 
Siapa yang buat UU Pilpres? Kenapa tidak ada aturan menolak calon yang diduga melanggar HAM? Kenapa lembaga-lembaga HAM resmi seperti Komnas HAM dan LSM-LSM HAM lainnya dari awal tidak berantam dengan KPU mempersoalkan pencalonan Prabowo sebagai Capres?
 
Inilah salah satu buah sangat menyedihkan dari Amandemen UUD 1945 yang menkhianati Pancasila itu.  PILPRES LIBERAL yang bikin gila ini telah serta merta membuat Rakyat Indonesia terbelah dua dan jadi HITAM PUTIH. Para aktivis, intelektual, seniman, agamawan menjadi gamang, bahkan sebagian ikut mengambil manfaat dan jadi HITAM PUTIH.
 
Sementara mata para aktivis HAM yang cenderung hanya melotot pada Prabowo jadi tidak menyadari kalau Purnawirawan2 TNI yang diduga melakukan pelanggaran HAM (berat) 1998 atau yang diduga bertanggung-jawab atas kematian Munir sedang bersembunyi di balik dua kubu Capres. Padahal sekarang ini, ketika para purnawirawan TNI yang diduga pelanggar HAM itu sedang kepanasan dan buka-bukaan, itu momentum/peluang besar bagi para aktivis HAM terutama yang senior dan pelaku sejarah, untuk mendorong kembali pengungkapan Kasus2 Pelanggaran HAM 1998, pembantaian Aceh, Kerusuhan Poso, Kerusuhan Maluku dan kematian Munir. Tapi semua bungkam, (mungin) takut dicap sebagai pendukung Prabowo si “Pelanggar HAM”.  
 
Ratna Sarumpaet
Aktivis HAM