Jakarta - Prabowo Subianto mengatakan imbauan agar pendukungnya tak datang ke KPU pada 22 Juli tidak harus berasal darinya. Menurutnya, ia sudah memberikan belasan kali imbauan kepada pendukungnya.

"Lho, saya sudah berapa belas kali mengimbau. Imbauannya kok dari saya terus?" tanggap Prabowo dengan nada tegas dan serius saat dimintai imbauan untuk pendukungnya agar tak perlu datang ke KPU saat pengumuman Pilpres 2014.

Prabowo menyatakan ini seusai pertemuannya dengan Lembaga Persahabatan Ormas Islam di Menteng Square, Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Sebaliknya, ia menyinggung sikap dari kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait penerimaan kekalahan hasil Pilpres. "Dari pihak sana belum ada pernyataan akan hormati keputusan rakyat. Sekalipun tidak ada," ujarnya. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan kalau dirinya siap kalah dan bakal menghormati apapun putusan resmi KPU pada 22 Juli mendatang. Baginya, putusan KPU adalah kehendak rakyat yang mesti dihormati.

"Jika KPU sudah memutuskan kehendak rakyat, saya akan menghormati," kata Prabowo seperti dikutip detikcom dari BBC Indonesia, Jumat (11/7).

Dia menambahkan kalau pun nanti memang tidak menang, Prabowo mengklaim tidak masalah.

"Tapi kalau rakyat Indonesia tidak membutuhkan saya, saya akan baik-baik saja." kata Prabowo.

http://m.detik.com/news/read/2014/07...ari-saya-terus


Jakarta - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didik Hariyanto, mengatakan akan mengerahkan ribuan relawan mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014. Didik mengatakan mereka datang untuk mengawal hasil penghitungan resmi dan memberi dukungan kepada KPU. "Saya tak bisa memprediksi jumlahnya, kemungkinan ribuan," kata Didik ketika dihubungi, Kamis, 17 Juli 2014.

Didik mengatakan ribuan relawan ini dikerahkan agar KPU tidak merasa tertekan. Menurut dia, ada pihak-pihak yang menekan Komisi Pemilihan Umum, seperti Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, yang dia anggap mengancam KPU jika hasil rekapitulasi tak sama dengan penghitungan cepat.

Menurut Didik, beberapa relawan yang akan datang seperti Laskar Merah Putih dan Sayap Tanah Air. Dia yakin, ketika satu relawan diperbolehkan datang oleh tim resmi, kelompok lain akan hadir pula. "Lagi pula saya yakin kubu sebelah (relawan Jokowi-JK) juga akan mengerahkan orang-orang," ujar Didik.

Kelompok buruh pendukung Prabowo-Hatta, relawan Indonesia Bangkit, juga berencana mengerahkan massa buruh untuk mengawal hasil penghitungan resmi KPU pada 22 Juli 2014. Said Iqbal, Koordinator Indonesia Bangkit yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), beralasan pengerahan buruh ini lantaran Prabowo telah menandatangani sepuluh tuntutan rakyat, salah satunya upah yang layak bagi para buruh.

Sebaliknya, Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, melarang para relawan dan simpatisan terjun ke jalan dan meminta mereka tak datang ke KPU. Dia meminta pendukung Jokowi-JK menjaga kondisi tetap aman dan kondusif.

http://m.tempo.co/read/news/2014/07/...ri-KPU-22-Juli


Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, menjamin tidak akan ada pengerahan massa saat penetapan hasil pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang. 

"Tidak ada (pengerahan massa). Kita semua ingin dingin. Jakarta dingin, Indonesia sejuk. Kalau kita, tidak usah ada pengerahan massa. Biar semuanya dingin," katanya seusai rapat internal di sebuah rumah di Jalan Subang, Menteng, Kamis, 17 Juli 2014. 

Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini menegaskan dia siap menerima apa pun hasil penghitungan suara versi Komisi Pemilihan Umum, termasuk kemungkinan kalah. Ia menjamin akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. "Saya akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat, sudah jelas," katanya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Ferry Rizki Kurniansyah, mengimbau kedua pasangan capres-cawapres untuk tidak melakukan pengerahan massa pada penetapan hasil pemilu presiden, 22 Juli mendatang. Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, mengatakan ada banyak cara mengawal penetapan hasil pilpres sehingga tidak perlu ada pengerahan massa dari kubu Jokowi-Kalla maupun Prabowo-Hatta.

Namun, berbeda dari kubu Jokowi-JK yang tak akan mengerahkan massa, kubu Pro-Prabowo-Hatta berrencana sebaliknya. Mereka sudah bersiap akan membanjiri KPU pada saat pengumuman hasil pemilihan presiden nanti.

Siang tadi, Jokowi menggelar rapat internal dengan tim kampanye nasional di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Subang, Menteng. Rumah tersebut merupakan rumah sewaan yang biasa digunakan untuk rapat internal tim kampanye. Hadir dalam rapat siang tadi antara lain Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Juru Bicara Kubu Jokowi-Kalla, Anies Baswedan, serta Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Andi Widjajanto. Rapat tersebut membahas pengawasan penghitungan sementara pilpres.

http://m.tempo.co/read/news/2014/07/...-Massa-22-Juli


Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moledoko memastikan seluruh prajurit TNI dalam keadaan siaga penuh. Pihaknya tidak mau mengambil risiko mengecilkan potensi keamanan jelang pengumuman presiden 22 Juli 2014.

"Ancaman bisa muncul darimana saja, semua yang akan melakukan hal hal yang negatif itulah ancaman," tegas Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (18/7/2014).

Moeldoko menegaskan, dirinya tidak memandang ancaman dari kubu mana pun. Jika memang massa melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan langsung berhadapan dengan para prajurit.

"Saya tidak mau menyebutkan ancaman dari siapa. Dan itu akan berhadapan dengan TNI dan kepolisian," ujarnya.

Dirinya tidak mau mengukur ancaman dari besar atau kecilnya. Tapi, segala risiko harus diperhatikan agar segala kemungkinan dapat diantisipasi.

"Kami hitung risikonya. Tentara selalu berpikir kondisi terburuk. Kami tidak berspekulasi besar atau kecil tapi semua yang kami siapkan untuk menghadapi segala kemungkinan," katanya.

Saat ini yang menjadi pusat pengamanan dari prajurit TNI adalah kantor KPU Pusat. KPU dinilai merupakan lokasi paling strategis dalam rangka pemilu presiden 2014.

"Saya Panglima TNI memosisikan KPU saat ini sebagai center of grafitty, sebagai objek strategis nasional dalam konteks pemilu saya posisikan seperti itu, untuk itu betul-betul harus kita lindungi sepenuhnya," tandas Moeldoko.

http://indonesia-baru.liputan6.com/r....hmLfGhtn.dpuf

AYO JAGA KEHARMONISAN