Ini Salah Satu Sumber Andalan Kubu Jokowi yang Kembali Merasa Sudah Menjadi "Presiden Real Count C1 KPU"


source: http://www.kawalpemilu.org/#0

KPU : Data Situs KPU Suatu Saat Dapat Berubah
"Up-load daat C1 di Situs KPU Itu bukan data resmi yang akan dihitung. Itu hanya data pendamping saja,"
Minggu, 13-07-2014 17:25

Jakarta, Aktual.co —Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, informasi yang tampil di situs pilpres2014.kpu.go.id bukanlah data resmi dan masih dapat dirubah untuk sementara waktu.

Menurut Ferry Kurnia Rizkyansyah bahwa sejumlah formulir C1 yang diunggah di laman KPU tersebut menunjukkan data perolehan suara yang aneh dan tidak valid.

"Itu bukan data resmi yang akan dihitung. Itu hanya data pendamping saja," menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, Jakarta, Minggu (13/7).

Mantan komisioner KPU Jawa Barat ini mengatakan, setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hanya menerbitkan satu formulir C1 folio berhologram dan lima formulir C1 salinan.

Sementara formulir yang dipindai dan ditampilkan di situs KPU adalah lembar yang diserahkan kepada penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.

"Tidak ada kewajiban KPU kabupaten/kota menghitung ulang itu. Nanti data yang untuk direkap dikirim dan dihitung secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK, lalu kabupaten/kota." ujar Ferry.

Bila masyarakat menemukan ada kejanggalan data yang ditampilkan di web milik KPU tersebut, Ferry mengatakan, KPU segera mengklarifikasi dan mengunggah data yang sebenarnya.
http://www.aktual.co/politik/162744k...-dapat-berubah

KPU Publikasikan Formulir C1 Agar Masyarakat Tahu Gambaran Hasil Pencoblosan
Sabtu, 12 Juli 2014 | 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil mengatakan, tujuan KPU mengunggah dokumen resmi C1 di website kpu.go.id, agar masyarakat bisa dengan cepat mengetahui hasil pemilihan di TPS.

Husni menyebut wajar jika ada beberapa formulir yang telah diunggah ada yang terlihat salah. Untuk itu Husni berharap, setelah formulir tersebut dapat dilihat, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberitahukan bila ada terjadi kesalahan. "Jadi prinsip dasar kenapa KPU upload duplikasi dokumen resmi di tingkat TPS, gunanya adalah bahwa masyarakat secepatnya mengetahui apa yang terjadi di tempat pemungutan suara," kata Husni di Komplek Pondok Labu Indah Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).

Husni menambahkan, dengan mempublish formulir C1 ini menunjukkan komitmen dari KPU untuk menjalankan tugas dengan transparan kepada publik. KPU juga ingin mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif agar bisa mengoreksi bersama hasil pemilu sejak dari tingkat bawah. "Kami kan ingin ada koreksi dari bawah. Kalau kami mau ya kami tetapkan saja itu langsung hasilnya tanpa memberitahu bagaimana proses rekapnya dari awal," ucap mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini.

Seperti diketahui dua hari setelah pemungutan suara Pemilu Presiden 2014, Komisi Pemilihan Umum mulai memasukkan data formulir C1. Meski demikian, terdapat sejumlah kejanggalan pada gambar pindai ( scan) formulir C1 yang diunggah di situs web KPU. Kejanggalan itu sebagian besar berupa perbedaan jumlah suara dengan jumlah masing-masing pasangan calon dan suara tidak sah.

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 47 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, misalnya, jumlah suara untuk pasangan nomor urut satu ditulis sebanyak 814. Adapun pasangan nomor urut dua mendapat 366 suara. Tidak ada surat suara tidak sah. Namun, anehnya, jumlah total suara di TPS tersebut hanya 380 suara, jauh lebih kecil dibanding suara untuk pasangan calon nomor urut 1.

Keanehan juga terjadi di TPS 17, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di TPS itu, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 497 suara, sedangkan rivalnya mendapat 193 suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak tujuh suara. Namun, jumlah total suara di TPS ini hanya 490. Selain kejanggalan jumlah suara, ada pula formulir C1 yang masih kosong, misalnya di TPS 4 Desa/Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Gambar-gambar formulir C1 yang janggal itu dikumpulkan dalam situs web c1yanganeh.tumblr.com . Gambar di situs itu diambil dari scan C1 di situs web KPU.
http://nasional.kompas.com/read/2014...il.Pencoblosan

Keputusan KPU Hanya Bisa Dianulir oleh MK
Minggu, 13 Juli 2014 | 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mengatakan satu-satunya lembaga yang memiliki dasar hukum untuk menentukan pemenang sebuah pemilihan umum hanyalah komisi pemilihan umum (KPU).

Kewenangan tersebut, kata dia, tidak dapat digantikan oleh lembaga manapun, termasuk lembaga survei. Menurut Margarito, kewenangan yang dimiliki oleh KPU hanya bisa dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang tentu saja didahului apabila ada pihak yang melayangkan gugatan. "Jadi, tidak ada alasan kewenangan itu bisa dihilangkan. Kecuali ada konstitusi yang menganulirnya. Di luar itu, tak boleh ada lembaga lain yang boleh menetapkan pemenang selain KPU," kata Margarito saat dihubungi, Minggu (13/7/2014).

Karena itu, Margarito menilai klaim kemenangan yang hanya didasarkan atas hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaga survei merupakan langkah yang tidak tepat. Karena menurutnya, klaim kemenangan yang pantas untuk dilakukan adalah setelah hasil pengumuman resmi dari KPU yang rencananya akan disampaikan pada 22 Juli mendatang. "Jadi tidak boleh ada lembaga yang menetapkan pemenang pilpres selain KPU. Jadi, klaim kemenangan berdasarkan quick count tidak punya nilai dan kekuatan hukum," ujarnya.

Seperti diberitakan, seusai penutupan TPS pada Rabu (9/7/2014), sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil perhitungan cepat yang berbeda-beda. Sebagian memenangkan calon presiden nomor satu, Prabowo Subianto, namun sebagian lagi memenangi calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo. Saling klaim kemenangan pun dilakukan oleh kedua belah pihak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan imbauan agar kedua pihak saling menahan diri sampai diumumkannya hasil perhitungan resmi dari KPU
http://nasional.kompas.com/read/2014...anulir.oleh.MK

Ketua KPU: Putusan pada 22 Juli Belum Tentu Mutlak
Sabtu, 12 Juli 2014 | 20:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan, hasil keputusan pilpres yang akan dilakukan KPU pada 22 Juli nanti tidak bisa dikatakan sebagai hasil yang mutlak. Namun, saat ini, kata Husni, jajarannya terfokus untuk bekerja menghimpun semua suara yang telah diamanahkan masyarakat dengan cara sistematis dari tingkat bawah hingga tingkat nasional nanti.

"KPU memang tak boleh katakan putusan pada 22 Juli nanti sebagai suatu yang mutlak. Undang-undang mengatur putusan tersebut bisa digugat di Mahkamah Banding (Mahkamah Konstitusi)," kata Husni di Kompleks Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).

Hal ini dikatakan Husni untuk menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan KPU salah bila mengeluarkan hasil yang tidak sama dengan hasil survei. Husni menambahkan, bila ada pihak-pihak yang tidak puas dengam hasil penghitungan oleh KPU, ia mengajak seluruh komponen untuk ikut mengawasi ataupun mengawal proses penghitungan yang saat ini sedang berjalan.

Husni mengingatkan, untuk itulah, pihaknya memublikasikan duplikat dokumen resmi C1 di situs web resmi KPU agar permasalahan dapat diselesaikan sejak dari tingkat bawah.

Sebelumnya, Burhanuddin Muhtadi yakin benar dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya. Hasil survei Indikator menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen. Terlebih lagi, lanjut dia, banyak lembaga survei mainstream lain yang juga menunjukkan hasil serupa.
http://nasional.kompas.com/read/2014...m.Tentu.Mutlak

-----------------------------

Diblilangin sabar dikit .... tinggal nunggu 22 Juli saja kok ndablek sekali sih!