RBN, Jakarta – Setelah ramai pemberitaan mengenai hasil penghitungan cepat Radio Republik Indonesia (RRI) yang menggunakan metode exit pool, seperti dilansir situs rri.co.id, 9 Juli 2014. Kini RRI meralat berita tersebut, dan menggantinya dengan “Quick Count RRI selain menggunakan metode Multistage Random Sampling juga menyelenggarakan Exit Poll sebagai pendukung dari Quick Count”.

Kontan saja ralat berita yang dilakukan RRI mengundang komentar sejumlah pihak didunia maya. Beberapa pihak menuding RRI mulai terlihat panik. Benarkah tudingan RRI panik ?

Berikut komentar para pengguna twitter mengenai ralat berita RRI:

@ypaonganan: RRI lalu meralat berita yg dibuatnya sendiri…#RRIBohong

@JazmanArrafiq Menutupi kebohongan dgn kebohongan yg lain. Itu Dirutnya Lulus SD gak sih … Payah!!

@kangjupri @ypaonganan : ha..ha…lucu ya om…media sekelas RRI koq bisa2nya Ralat berita yang udah berhari2. macam media TEMPE aj suka ngrubah judul.

@elfizal Mati kita, berita heboh dan ralat

Sebelumnya, Direktur Utama Lembaga RRI Rosarita Niken Widiastuti menyayangkan data hasil quick count RRI dimanfaatkan sebagai legitimasi politik oleh pihak-pihak tertentu. Menurut Niken, hasil perhitungan yang di lakukan RRI tak bisa dijadikan ukuran, hasil resmi tetap menunggu pengumuman dari KPU.

Hal itu disampaikan Rosarita Niken Widiastuti dalam dialog Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan Lembaga Penyiaran Publik – Radio Republik Indonesia (LPP – RRI) di Ruang Rapat KPI, Senin, (14/7201).

“Hasil quick count Pilpres 2014 yang dilakukan RRI banyak digunakan oleh berbagai kalangan yang seolah-olah untuk mendukung salah satu pasangan calon. Bahkan ada beberapa pihak yang saya telpon berulang kali, agar tidak menggunakan bahan RRI sebagai bahan legitimasi” kata Niken seperti dilansir kpi.go.id, Selasa (15/7/2014).

Penggunaan data RRI oleh pihak-pihak tertentu seperti ingin membawa RRI ke pusaran politik,lanjutnya. Padahal, RRI adalah lembaga penyiaran publik yang harus netral.

“Bahkan beberapa pihak saya telpon berulang kali, agar tidak menggunakan bahan RRI sebagai alat legitimasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Pengamat Media Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Iswandi Syahputra menilai, keterlibatan RRI dalam penghitungan cepat di Pilpres 2014 merupakan sebuah persoalan. Menurutnya, ada lima permasalahan karena keterlibatan RRI didalam hal tersebut.

Pertama, kata Iswandi, apakah sumber pendanaan RRI yang berasal dari APBN sudah disetujui DPR bila dipergunakan untuk quick count? “Padahal, KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu sudah memperoleh dana untuk melakukan penghitungan hasil pilpres. Hal ini mecurigakan, KPK bisa saja menyelidiki,” tuturnya, kepada pers, Minggu (13/7/2014)

Kedua, katanya, keterlibatan RRI didalam quick count, menjadikan posisinya menjadi tidak netral. “Harusnya RRI mengkritisi dan membandingkan hasil quick count yang lain,” ungkapnya.

Ketiga, quick count bukanlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama RRI. “Aneh, quick count bukan tupoksinya RRI. Biaya qucik count itu sangat besar, kok tetap dilakukan? Sebaiknya dana itu digunakan untuk penguatan penyiaran perbatasan yang selama ini kurang digarap oleh RRI,” tambahnya.

Keempat, lanjutnya, RRI sebenarnya tidak punya tradisi quick count sehingga secara keilmuan diragukan metodologinya. Kelima, RRI patut diduga ditunggangi sebagai alat propaganda kepentingan kelompok tertentu.

“Ini berbahaya. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada radio publik di belahan dunia manapun yang selenggarakan quick count kecuali RRI. Harusnya quick report dari pada quick count,” tuturnya. (dsm)

http://www.rajabasanews.com/20140715...erlihat-panik/