JAKARTA, KOMPAS.com- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kesulitan terbesar saat ini adalah bagaimana memberantas korupsi di birokrasi pemerintahan Indonesia. Bahkan, menurut dia, lebih sulit melawan itu dibandingkan penjajah demi kemerdekaan.

"Kalau kata Bung Karno, yang susah itu bukan melawan penjajah Belanda. Tapi, bagaimana kita melawan roh penjajah Belanda yang sudah memasuki pejabat dengan budaya korupsi," kata Basuki, dalam acara Penyerahan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Menurut dia, seluruh ibadah yang dilakukan pejabat pemerintahan akan percuma jika melakukan korupsi. Sebab, mereka disumpah untuk melayani dan mensejahterakan warga. Apabila dilanggar dengan menyalahgunakan uang rakyat, lanjut dia, sama saja dengan mengingkari ajaran agama.

"Saya masih ingat PM Belanda Abraham Kuyper bilang, kalau pemerintah tidak memperhatikan warganya berarti mengingkari firman Tuhan. Makanya, hal itu yang selalu saya terapkan ke warga Jakarta," kata Basuki.

Masih banyak, warga Ibu Kota yang kebutuhannya belum tercukupi. Salah satunya adalah soal pendidikan.

Berdasarkan riset Bank Dunia, kata dia, di Jakarta ada sebanyak 40 persen anak usia 16-18 tahun yang tak bisa sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, Basuki berencana meningkatkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Biaya sekolah saat ini mencapai Rp 600-800 ribu per bulan. Sementara besaran KJP hanya Rp 180-240 ribu per anak per bulan.

"KJP ini rawan penyelewengan dan melawan regulasi. Karena kita menggunakan hibah untuk KJP ini yang hanya boleh dicairkan tiap 3 bulan," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

sumber

ahok lebih ngerti di bandingkan PKS sama PPP