Mantaps... Presiden SBY Juga Tak Ingin Ada Intervensi Asing Dalam Pilpres di Indonesia
Tuesday, July 15, 2014

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat berharap kisruh perbedaan hasil hitung cepat pemungutan suara pemilu presiden tidak sampai mengakibatkan campur tangan orang lain seperti pernah terjadi di Afghanistan. Pasalnya, kata dia, pilpres di Afganistan menjadi sorotan dunia internasional sehingga Menlu AS John Kerry turut datang ke negeri sarat konflik itu guna mencarikan solusinya.

SBY mengatakan bahwa dirinya tidak ingin hal itu juga terjadi di Indonesia. "Saya memohon kepada Allah, saya bersumpah dan saya mengajak rakyat Indonesia kalau ada kemelut, perselisihan, mari kita selesaikan oleh kita sendiri. Tidak perlu ada pihak lain yang datang untuk jadi wasit, jadi juru damai. Insya Allah kita bisa," ujarnya saat menghadiri buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPD Irman Gusman, Jakarta, Senin malam, (14/7).

SBY menambahkan, pilpres di Indonesia berjalan damai karena masyarakat sudah sangat matang dalam berdemokrasi. Ia mengapresiasi hal tersebut. Karenanya SBY meminta publik menyelesaikan perbedaan dan perselisihan hasil hitung cepat pilpres dengan cara yang benar.

"Jika ada perselisihan yang paling baik adalah beri kesempatan pada KPU. Tentunya KPU harus profesional dan kredibel untuk lakukan perhitungan secara transparan dan akuntabel. Bahkan saya menyerukan pada KPU, ajaklah semua pihak untuk awasi apa yang KPU laksanakan," sambungnya.

Selain itu, SBY juga meminta KPU mengajak pasangan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengawasi secara langsung agar komisi penyelenggara pemilu itu terus berada di jalur yang benar. Dengan demikian, saat KPU mengumumkan hasil resmi pilpres pada 22 Juli nanti semua pihak bisa menerima hasil real count yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU.

"Tentu ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang tentu bersyukur tidak perlu arogan. Kalah tentunya bersedih tapi tidak harus melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Mana kala ada yang tidak puas dengan hasilnya, salurkan MK. Kita berikan waktu dan kesempatan MK untuk memutus profesional juga," tandasnya.
http://www.suaranews.com/2014/07/man...ingin-ada.html

KPU Jangan Mau Ditekan Asing!
Senin, 14 Juli 2014 , 03:05:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan siapa pemenang Pilpres 2014. Maka dari itu, dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, KPU harus bekerja secara profesional, jujur, dan, transparan sesuai amanah rakyat yang direalisasi dalam surat suara.

Terpenting, KPU jangan mau ditekan dan dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk asing. “KPU harus berpegang pada data sumber formulir C 1, yaitu rekap dari tiap tiap TPS. Profesionalisme dan independensi KPU benar-benar dipertaruhkan,” ujar Ketua Umum Jenderal Soedirman Center (JSC) Bugiakso dalam pernyataan pers, Minggu (13/7).

Independensi KPU saat ini tengah dipertaruhkan, mengingat klaim kemenangan dari dua pasangan capres-cawapres yang justru membingungkan masyarakat pasca hitung cepat sejumlah lembaga survei yang hasilnya berbeda. Ada yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dan ada juga yang memenangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Bugiakso dan jaringan relawan di bawah JSC telah mencium gelagat akan adanya intervensi baik dari kubu pasangan pilpres yang mengklaim menang, maupun intervensi asing yang sangat mengkhawatirkan dari pihak asing. “Intervensi asing sudah jelas dengan dukungan medianya pada pasangan Jokowi-JK, padahal itu baru quick count dan hasil resmi KPU belum ada. Masyarakat harus waspada soal ini,” kata Bugiakso
http://www.jpnn.com/read/2014/07/14/...itekan-Asing!-

NCID Temukan Delapan Intervensi Asing di Pilpres
Selasa, 08-07-2014 10:48

“Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Bukti-bukti ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY,” ujar Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman di Jakarta, Selasa (8/7).

Jakarta, Aktual.co — Pemilihan presiden yang akan dilakukan pada tanggal 9 Juli sarat akan intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK.

“Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Bukti-bukti ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY,” ujar Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman di Jakarta, Selasa (8/7).

Lebih lanjut disampaikan bahwa Jajat menemukan 8 bukti intervensi asing antara lain yaitu, pernyataan keberpihakan dari majalah TIME dan majalah The Economist yang secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh menjadi Presiden RI. Kedua yaitu kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Ketiga, adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo.

Selanjutnya yaitu pernyataan keberpihakan kepada Jokowi oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman tagar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.

Kelima yaitu kemunculan iklan yang mempromosikan Jokowi dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. selanjutnya penutupan secara serentak beberapa akun twitter yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo. Ketujuh, pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Dan yang terkahir pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkrit campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.

Menurut Jajat, intervensi asing yang begitu kentara justru akan menaikkan elektabilitas Prabowo. Hal ini disebabkan oleh pernyataan legendaris bung Karno tentang intervensi asing.

"Bung Karno berpesan: Ingatlah pesanku, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicacimaki asing karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu,” pungkasnya
http://www.aktual.co/ekonomibisnis/1...ing-di-pilpres


Kedatangan Bill Clinton Semakin Menguatkan Jokowi Didukung Antek Asing
Monday, July 14, 2014

Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai, kedatangan mantan presiden AS, Bill Clinton sebagai hal yang janggal. Bahkan, dikhawatirkan dapat mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Ini bukan kunjungan biasa, tapi kunjungan politik yang dapat mengintervensi penghitungan suara pilpres oleh KPU," ujar penasehat Prabowo-Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo, Sabtu (12/7).

Bill Clinton dijadwalkan akan bertandang ke Indonesia sebelum 22 Juli. Disebutkan, kedatangan itu terkait kampanye kesehatan dan lingkungan hidup.

Memang, katanya, Clinton tak lagi menjabat sebagai presiden AS. Namun, ia menyebut mengenai hubungan Clinton dengan pengusaha asal Indonesia, James Riyadi. "Jangan lupa, dia menjadi Presiden AS karena dibantu oleh James Riyadi. Semua orang tahu pengusaha Indonesia James Riyadi saat ini menjadi salah satu sponsor pasangan Jokowi-JK," ungkapnya.

Menurutnya, lawatan tersebut juga patut diwaspadai. Karena sejumlah perusahaan AS masih bermasalah dengan UU Minerba. "Mereka pasti tahu Prabowo sangat konsen dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ini yang ditakuti mereka. Kemarin mereka kirim wartawan Allan Nairn untuk menghadang laju Prabowo. Sekarang mereka kirim Clinton," ujarnya.

Suryo mengingatkan, pemilu kali ini bukan hanya persaingan antara Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi). Tetapi antara perlawanan Indonesia terhadap kekuatan asing. "Kita perlu menjaga dan mengawal KPU agar benar-benar independen dan terhindar dari intervensi asing dalam melakukan penghitungan suara," ujarnya.
http://www.suaranews.com/2014/07/ked...n-semakin.html

----------------------------------------

Tunggu aja 22 Juli 2014 di KPU, atau 3 hari plus 14 hari sesudahnya kalau ada yang menolak hasil KPU tanggal 22 Juli itu dan menginginkan Hakim MK yang memutuskan pemenangnya ...