Jakarta - Golkar menjadi bagian dalam deklarasi Koalisi Merah Putih Permanen. Keikutsertaan Golkar dalam deklarasi itu disebut sebagai kesalahan.

"Deklarasi tersebut sesungguhnya merupakan kesalahan terbaru dari banyak kesalahan yang dibuat Ketum," kata kader muda Golkar, Agus Gumiwang, kepada detikcom, Senin (14/7/2014).

Agus adalah salah seorang kader muda yang dipecat oleh Golkar. Namun dia melawan dan berniat menempuh langkah hukum. Agus juga masuk bursa calon ketum Golkar pengganti Ketum Aburizal Bakrie (Ical).

Menurut Agus, penempatan Golkar dalam koalisi permanen merah putih merendahkan harkat dan martabat Golkar sebagai partai besar. Dia juga mempertanyakan legalitas keputusan Ical ikut serta dalam koalisi itu.

"Atas izin siapa mereka deklarasi? Munas kah? Rapimnas kah? Rapat pleno kah?" gugatnya.

Putra politisi senior Golkar Ginandjar Kartasasmita ini yakin Koalisi Permanen Merah Putih tak akan lama. Dia memprediksi umur koalisi ini akan berakhir dalam hitungan minggu.

"Saya melihat dari kacamata positifnya, yaitu koalisi Prabowo-Hatta memang sudah tahu akan kalah, sehingga mereka perlu melangkah kepada contigency plan. Kalau perhitungan mereka menang, kenapa harus deklarasi?" ujar Agus.

sumber

DPP PD Tak Tandatangani Koalisi Permanen, PDIP Buka Peluang Kerja Sama

Jakarta - Pengurus DPP Partai Demokrat tak hadir dalam penandatanganan Koalisi Merah-Putih yang permanen. Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka peluang PD untuk bergabung.

"Kami mengapresiasi atas sikap kenegarawanan Partai Demokrat tersebut. Kami siap bekerja sama dengan Demokrat untuk Indonesia yang lebih baik," sebut Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Senin (14/7/2014).

Hasto pun mengapresiasi sikap pengurus DPP PD yang terkesan menunggu keputusan resmi. Meskipun Ketua DPD PD DKI Nachrowi Ramli hadir dalam deklarasi tersebut bersama 6 parpol pengusung Prabowo-Hatta lainnya. Nachrowi pula yang menandatangani piagam koalisi permanen.

"Ketidakhadiran petinggi Partai Demokrat menjadi bukti, bahwa Demokrat lebih menghormati mekanisme melalui KPU. Demokrat menghargai proses konstitusional bahwa penetapan kemenangan melalui KPU, bukan melalui klaim sepihak dengan data real count sepihak yang diragukan akurasinya," imbuh Hasto.

Jubir Joko Widodo-Jusuf Kala (Jokowi-JK) ini juga berpendapat bahwa belum waktunya membicarakan koalisi yang permanen. Deklarasi seperti ini justru akan mempengaruhi persepsi publik.

Sementara itu Nachrowi Ramli dengan yakin menyebut DPP PD akan setuju dengan koalisi permanan. Pria yang pernah berkompetisi dengan Jokowi pada Pilgub DKI 2012 lalu ini pun menyebut ketidakhadiran Ketua Harian PD Syarief Hasan karena macet.

"Mungkin ada gangguan, macet di jalan. Namun hati beliau tetap bersama Prabowo-Hatta," kata dia di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

sumber

bener banget ya logika nya kalo udah yakin menang untuk apa deklarasi. karena dimana2 itu pemenang mah gak perlu deklarasi2an otomatis para pendukung yang sudah mendukungnya bakalan merapat gak mau lepas bagikan prangko.