PPP Turut Bergabung Jika Jokowi Jadi Presiden
SENIN, 14 JULI 2014 | 17:20 WIB
![[setelah Golkar] PPP Turut Bergabung Jika Jokowi Jadi Presiden](https://dl.kaskus.id/statik.tempo.co/data/2014/05/16/id_290020/290020_620.jpg)
(ki-ka) Sekejn PPP, Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadarma Ali, Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Gerindra, Suhardi dalam pembacaan deklarasi dukungan di kantor DPP PPP (16/5). PPP mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam pemilu 2014 mendatang. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dimyati Natakusumah mengatakan
koalisi permanen yang dibangun oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak akan menghalangi partainya untuk bersikap.
Bila pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan pemilu presiden, partai Ka'bah siap bergabung dalam kabinet pemerintahan ke depan.
"Intinya kalau diajak, kami akan masuk (bergabung)," kata Dimyati di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 14 Juli 2014.
Dimyati mengatakan sikap partainya itu tak lepas dari alur sejarah yang sudah ditorehkan sejak reformasi. Bahwa PPP, kata dia, selalu dalam kabinet pemerintahan dan tidak berpikiri untuk beroposisi. "Apalagi bila masuk ke pemerintahan, kami bisa bekerja langsung untuk masyarakat," ucapnya. (Baca: Ical Didesak Gelar Munas).
PPP adalah partai pengusung Prabowo-Hatta. Mereka dengan pengusung lainnya yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Bulan Bintang telah meneken nota kesepahaman tentang koalisi permanen.
Namun koalisi permanen itu tetap menggoyahkan partai pengusung Prabowo. Sejumlah kader Golkar ini menyerukan agar dukungan diarahkan ke Jokowi-JK, lantaran dianggap bakal memenangkan pemilu presiden. (Baca: Mubarok Beberkan Bom di Munas Demokrat).
Menurut Dimyati nota kesepahaman itu tidak menjadi penghalang dalam politik PPP. Sebab tidak hanya menyangkut kesepahaman organisasi, tetapi bermacam kepentingan lain seperti agama. "
Semua tergantung situasi dan kondisi. Benturan kepentingan untuk publik bisa saja terjadi," kata dia.