22 JULI PERCAYAKAN PADA REAL COUNT KPU ---Quick Count itu bukan metode hitung buru-buru, atau dulu-duluan agar bisa dipakai untuk mengklaim lebih awal kemenangan. QC adalah metode yang digunakan untuk tidak menghitung semua TPS yang ada, hanya butuh sample yang itu pun ada tata cara pengambilan sample dan dibaca manual terlebih dahulu sebelum diolah datanya ke sistem.

Untuk Negara seluas Indonesia ini QC memang banyak membantu untuk khalayak mendapat info cepat dan mengurangi potensi kecurangan dengan asumsi kecurangan memang terbiasa dilakukan. QC di negara kita ini justru muncul bukan di era kecurangan. Pemilu 2004, 2009 dan 2014 ini QC dilakukan bersama exit poll dan rentetan kerja lembaga survey lainnya. Pada kenyataannya QC dan Real Count hasilnya kurang lebih sama selama ini.

Tapi bukan berarti hilangnya kecurangan itu karena QC. Banyak penjelasan soal itu, karena sistem multi partainya itu sendiri, atau karena relawan atau saksi yang sigap mengikuti setiap tahapan suara, penyelenggara yang relatif jauh lebih netral, dan memang kecurangan itu bukan watak dasar masyarakat kita. Karena itu bisa saja bukan QC yang menyebabkan kecurangan dalam pemilu kita potensinya mengecil, tetapi sistem dan mentalitas penyelenggaranya juga memang sudah berubah.

Sejak Pemilu era Reformasi, terbiasa bagi saya bersentuhan dunia survey bersama QC dan fakta Real Qount yang kurang lebih sama kecepatannya dan hasilnya juga sama. QC boleh saja dianggap keajaiban ilmu sosial, tetapi kecepatan Real Count salah satu Partai baru di era reformasi juga bagi saya mirip keajaiban, di jam yang hampir sama QC bisa klop dengan Real Countnya. Bisa dipahami karena Real count yang dilakukan bisa mencover hampir semua TPS akibat kadernya militan dibanding (maaf) partai lain. Secara pribadi saya pernah menjadi tim yang sama dalam dua pilkada dan kecepatan RC nya sama.

Penyelenggara QC memang selama ini kredibilitasnya baik, LP3ES, LSI, dan pecahannya sampai SMRC. Tetapi, bukan berarti tidak mungkin tidak terjadi kesalahan sama sekali atas setiap survey maupun QC. Bisa kesalahan yang tidak disengaja, bisa juga sifatnya sengaja.

Khusus Pilpres kemarin menurut saya cukup SMRC dan KOMPAS saja yang dicek atau diaudit kalau masyarakat meragukan kepercayaannya (Lembaga yang lain selain belum berpengalaman di level nasional melakukan QC, ada yang menurut saya terlalu berlebihan dipaksakan yaitu RRI. Berfikiran baiknya digunakan untuk menyebarluaskan informasi, berfikiran negatifnya ya juga sama).

Posisi SMRC dan KOMPAS sama dengan relawan dan kader Partai yang terbiasa lakukan Real Count soal kebenarannya, kenapa? karena sudah asyik masuk ke level partisan. Bahkan agak berlebihan pada pukul 14.20 di Metro TV sudah digunakan Megawati mengklaim kemenangan, dan sejam kemudian Prabowo juga melakukan hal yang sama.

Jadi, Ocehan Bonie Hargens (bukan Dosen UI, walau kemana-mana mengaku dosen), ancaman Projo dan pendukung Jokowi- JK yang mengintimidasi KPU untuk ikuti kemauan QC menurut saya adalah sebuah upaya memaksakan kehendak yang tak pantas, mirip melakukan pembajakan. Seolah-olah kalau hasilnya tidak sama dipastikan ada kecurangan.

Burhanudin Muhtadi saya kira sudah melakukan bunuh diri sebagai periset yang menuhankan QC nya. Masyarakat jangan takut dengan ancaman tengil dan premanisme intelektual seperti itu, aparat jangan mentolerir ancaman yang sudah bernada mensabotase pemilu. UU menyatakan Real Count nanti KPU penentunya. Serahkan ke KPU yang bekerja jauh lebih baik. Ada tempatnya bagi ketidsakpuasan di MK nantinya. Siapa yang jujur dan Benar akan terlihat nantinya, bukan dengan memutlakkan sebuah metode, apalagi yang baru dikuasainya 5 atau 6 tahun belakangan seperti Burhanudin Muhtadi dengan segala hormat saya kepada dunia riset.