Jakarta, Jakpro – Setelah Barisan Rakyat Dukung Jokowi berencana menggalang massa untuk menentang keputusan KPU jika memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, kini giliran massa Pro-Jokowi (Projok) di seluruh kota-kota besar juga akan menentang keputusan KPU.

“Kita akan menentang keputusan KPU jika KPU memenangkan pasangan Prabowo-Hatta,” ujar Ahmad Riyani kordinator ProJok nasional dan pemenangan ProJok Jabar, Minggu (13/7).

Ahmad berharap KPU profesional dengan bersikap netral. Pasalnya, mengacu kepada hasil quick count beberapa lembaga survey dan media, pasangan Jokowi-JK telah menang dalam Pilpres 2014.

“KPU harus netral dan tidak memenangkan kubu Prabowo karena kita semua tahu hasil quick count dan media Jokowi menang,” tegasnya.

Ia pun menambahkan ProJok saat ini telah menggalang massa di seluruh kota besar untuk mendesak KPU agar menghormati netralitas dengan tidak memenangkan Prabowo-Hatta, dengan mengacu kepada beberapa hasil quick count beberapa lembaga survey dan media televisi.

“Kita mengacu kepada hasil quick count beberapa lembaga survey dan media, Jokowi telah memenangkan Pilpres 2014 ini. Jika KPU membuat keputusan berbeda maka kami akan turun kejalan dan memperjuangkan kemenangan Jokowi sampai titik darah penghabisan,” tuturnya.

Sebelumnya, aktifis 98 Bonie Hargens juga mengatakan KPU akan bermasalah dengan rakyat jika hasil hitung KPU berbeda dengan hasil quick count lembaga yang memenangkan Jokowi.

“Karena track record lembaga lembaga yang memenangkan Jokowi ini tidak pernah salah dalam melakukan Quick Count. Kalau tiba-tiba KPU memenangkan Prabowo dengan fakta kami menemukan banyak kecurangan dalam penghitungan suara pastinya akan menimbulkan kekacauan sangat serius,” tegasnya.

Bonie menambahkan, KPU harus berkerja sebagai negarawan, tidak boleh terlibat dalam permainan.

“Jika KPU tetap memanangkan Prabowo pasti akan terjadi kekacauan yang sangat serius,” pungkasnya.(Andrian)

"Membedakan demokrasi dan anarkis itu sangat tipis, dengan dalil demokrasi sekelompok orang melakukan sesuatu padahal sudah anarkis. Kita sebentar lagi menghadapi turbulensi, kalau kita naik pesawat ada guncangan sedikit. Maka dari itu semua harus memiliki kesadaran bersama untuk mengawal demokrasi dan menciptakan stabilitas kondisi," tandas Moeldoko.

sumber

Ia juga menyebut salah satu rapat konsolidasi yang dilaksanakan di Kemenkopolhukam, bahkan ada pula rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat ditanya mengenai pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang menginstruksikan untuk tembak di tempat pengacau pemilu, Purnomo menyatakan sependapat.

"Pokoknya siapapun yang mengganggu pemilu, saya udah setujui dan mendukung (tindakan aparat)," tegasnya.

sumber