Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sangat tepat.

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir mengatakan, kebijakan release and discharge untuk obligor BLBI berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Sebab ada indikasi surat pengampunan bagi obligor BLBI bisa diperjualbelikan.

"Kalau menurut saya tepat jika pemanggilan Mega terkait Instruksi Presiden mengenai kebijakan release and discharge dan berapa banyak pengemplang yang di release. Zaman Megawati punya banyak data soal itu," kata Mudzakir, saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Apalagi belum jelas berapa uang yang telah masuk ke negara dari kebijakan tersebut. Namun jika ternyata malah merugikan negara maka patut diduga ada praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

"KPK harus menelusuri mengapa kebijakan itu dilakukan dan apakah ada penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Harus ditelusuri juga apakah kebijakan release and discharge menguntungkan atau merugikan negara," ungkapnya.

Mudzakir menjelaskan, presiden terpilih harus berkomitmen menuntaskan kasus BLBI. Ia mengingatkan, dua calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Joko Widodo memiliki potensi resistensi terhadap penuntasan skandal BLBI.

Pasalnya, dua kubu capres sama-sama diisi dengan pihak-pihak terkait skandal BLBI. Hanya saja, kubu Joko Widodo alias Jokowi dinilai paling tinggi resistensinya karena banyak didukung oleh orang-orang dari rezim Megawati.

"Kebijakan release and dicharge diberikan saat pemerintahan yang terafiliasi dgn capres nomor 2. Jadi resistensi lebih banyak di nomor 2 karena lebih banyak yang terkait," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad memastikan tidak ada hambatan untuk memeriksa Megawati terkait penerbitan SKL untuk beberapa obligator BLBI.

"Kita bakal panggil, kita enggak masalah itu. Kalau memang kita harus panggil Megawati itu, karena KPK tidak ada hambatan yang gitu-gitu," kata Abraham.


[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2118989/kpk-tepat-panggil-megawati-soal-blbi#.U8IFPpSSy2E"]alur[/URL]