Jokowi Khawatir Suaranya Gembos Saat 'Real Count' KPU  
MINGGU, 13 JULI 2014 | 14:02 WIB


Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Joko Widodo mengaku khawatir menjelang penghitungan langsung hasil pemilu presiden yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut khawatir perolehan suaranya gembos saat KPU memproses penghitungan dari daerah ke pusat.

"Okelah kalau satu atau dua (terjadi kecurangan penghitungan surat suara) mungkin karena khilaf, tapi kalau sudah banyak itu masalah," kata Jokowi kepada wartawan usai buka puasa bersama di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 12 Juli 2014.

Meski begitu, dia tetap yakin terhadap kekuatan tim sukses, relawan, dan masyarakat yang secara suka rela membantu pemantauan penghitungan suara Jokowi-Jusuf Kalla. Menurutnya, para relawan dan masyarakat punya peran, semangat, dan militansi tinggi memenangkan dirinya dan Jusuf Kalla. "Hilang 100 suara saja sekarang diurus oleh masyarakat, media, relawan dan kader. Artinya, jangan ada yang bermain-main dengan suara," kata dia.

Dia setuju jika masyarakat ikut memberi dukungan moril kepada KPU dalam menyelesaikan tugas penghitungan suara yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain itu, Jokowi sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga perolehan suaranya tak gembos.

Salah satunya, dengan membuat program di dalam komputer yang bisa memantau perubahan perolehan suaranya ketika penghitungan di tingkat provinsi dilakukan. Cara tersebut sedang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat.

Saat ini tim sukses dan kader PDIP di Jawa Barat sedang memasukkan data formulir C1 se-Tanah Pasundan ke dalam program komputer. Walhasil jika seluruh data sudah dimasukkan, maka tim sukses bisa mendeteksi kecurangan penghitungan, seperti pengurangan suara Jokowi-JK atau penyalahgunaan surat suara yang tak terpakai.

"Berubah sedikit saja akan terlihat di dalam program, jadi efektif," kata Jokowi. "Strategi lain, kami punya relawan dan saksi yang begitu banyak sampai tingkat TPS, mereka terus memantau."
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...Real-Count-KPU


Jokowi Yakin Penghitungan Suara Form C1 Tak Beda Jauh Quick Count
12 Juli 2014, 21:14 WIB

Bisnis.com, BANDUNG - Joko Widodo meyakini hasil penghitungan suara real count dengan menggunakan Formulir C1 atau lembaran yang dipegang saksi di TPS, tidak akan berbeda jauh dengan hasil hitung cepat (quick count).

Hal itu dikemukakan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memantau langsung pengumpulan data C1 Provinsi Jawa Barat, Sabtu (12/7/2014).

Seusai itu, Jokowi didampingi Ketua DPD PDI-P Jawa Barat TB Hassanudin menggelar keterangan pers mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi kesuksesan Pilpres 2014.

"Yang kedua memastikan bahwa C1 sudah di tangan, tadi kita lihat 100% sudah dipegang, tinggal entry data, tergantung mana yang sah, keliatan sekali kalau menelusuri ada perubahan," katanya.

Dalam sehari atau dua hari ke depan dia memperkirakan sudah keluar angka yang akan menjadi acuan kubu Jokowi-JK untuk mengawal penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk sementara baru terhitung 60% dari total data C1. Angkanya, kata Jokowi, tidak bergeser dari hasil quick count pada hari pemungutan suara.

TB Hasanuddin menambahkan semua formulir C1 berhologram dan ditandatangani oleh saksi kedua belah pihak capres dan cawapres.

Penghitungan data formulis C1 akan selesai dalam waktu dua hari ke depan sehingga kalau ada kecurangan rekapitulasi suara.

"Kita besok mulai hitung satu per satu dan memasukkan data sehingga kita bisa mengunci. Kalau ada kecurangan kami memiliki data yang sah. Saya yakin capres nomor dua jadi Presiden," katanya.

Perhitungan data hingga pukul 13.00, data yang masuk 19 juta pemilih. Dengan kekalahan perolehan suara di Jawa Barat, tidak akan berpengaruh terhadap total perolehan suara total seluruh Indonesia
http://batam.bisnis.com/read/2014071...uh-quick-count

Salahkan KPU Jika Prabowo Menang, Pernyataan Burhanuddin Muhtadi Bisa Picu Konflik
Jumat, 11 Juli 2014, 08:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang menyatakan hasil surveinya yang paling benar dan jika berbeda dengan hasil KPU maka KPU yang salah dinilai tidak tepat. Burhanuddin telah merusak upaya KPU yang telah bersusah payah membangun kepercayaan di hadapan masyarakat. "Pernyataan Burhanuddin itu merusak KPU, KPU kan sudah bersusah payah membangun kepercayaan. Kalau gitu bubarkan saja KPU, biar saja penyelenggara pemilunya adalah lembaga survei," sindir Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago kepada Republika, Jumat (11/7) pagi.

Menurut Pangi, bagaimanapun KPU adalah lembaga resmi yang menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU merupakan yang sah dan diakui negara. KPU merupakan lembaga negara yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

Seperti diketahui, berbicara kepada sejumlah media, Burhanuddin Muhtadi, yakin benar dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya. Indikator menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen. Terlebih lagi, lanjut dia, banyak lembaga survei lain seperti Indikator, SMRC, dan Cyrus yang juga menunjukkan hasil serupa.

"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhan di Jakarta, Kamis (10/7).

Menurut Pangi, pernyataan Burhanuddin itu justru bisa memicu konflik. Karena, jika memang ternyata hasil penghitungan nyata KPU memenangkan Prabowo-Hatta, pendukung Jokowi-JK yang sudah telanjur mempercayai Burhanuddin akan marah dan menganggap KPU telah curang. "Sehingga ini bisa memicu konflik dan kekrisuhan politik," kata Pangi yang merupakan staf pengajar di FISIP UIN Syarif Hidayatullah tersebut.

Padahal, jika dihitung dari hasil quick count lembaga survey yang memenangkan Jokowi-JK, termasuk Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Burhanuddin, Pangi justru meragukan hasil tersebut. Karena, dengan tingkat kesalahan atau margin error satu persen, tidak mungkin jika masing-masing lembaga berbeda dan terpaut jauh dalam menghitung hasil quick count tersebut. "Saya meragukan quick count yang memenangkan Jokowi seperti LSI, CSIS-Cyrus Newtwork, SMRC, Litbang Kompas, Indikator Politik dan RRI. Masing-masing selisih menurut quick count  tersebut, Prabowo-Hatta memperoleh kisaran 48 persen dan Jokowi-JK meraih 52 persen," kata Pangi.

Namun, Pangi lebih mempercayai salah satu lembaga survey yang memenangkan Jokowi-JK lainnya, yakni Populi Center di mana hasil quick qount menunjukkan perbedaan tipis. Yakni, pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta meraih 49,06 persen dan Jokowi-JK 50,94 persen.  "Selisihnya tidak terlalu jauh alias tipis satu persen. Nah, yang jadi pertanyaan retorisnya kenapa hasilnya bisa terpaut jauh antara Populi Center dan lembaga-lembaga yang memenangkan Jokowi-JK lainnya," kata Pangi.
http://www.republika.co.id/berita/pe...a-picu-konflik

KPU Publikasikan Formulir C1 Agar Masyarakat Tahu Gambaran Hasil Pencoblosan
Sabtu, 12 Juli 2014 | 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil mengatakan, tujuan KPU mengunggah dokumen resmi C1 di website kpu.go.id, agar masyarakat bisa dengan cepat mengetahui hasil pemilihan di TPS.

Husni menyebut wajar jika ada beberapa formulir yang telah diunggah ada yang terlihat salah. Untuk itu Husni berharap, setelah formulir tersebut dapat dilihat, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberitahukan bila ada terjadi kesalahan. "Jadi prinsip dasar kenapa KPU upload duplikasi dokumen resmi di tingkat TPS, gunanya adalah bahwa masyarakat secepatnya mengetahui apa yang terjadi di tempat pemungutan suara," kata Husni di Komplek Pondok Labu Indah Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).

Husni menambahkan, dengan mempublish formulir C1 ini menunjukkan komitmen dari KPU untuk menjalankan tugas dengan transparan kepada publik. KPU juga ingin mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif agar bisa mengoreksi bersama hasil pemilu sejak dari tingkat bawah. "Kami kan ingin ada koreksi dari bawah. Kalau kami mau ya kami tetapkan saja itu langsung hasilnya tanpa memberitahu bagaimana proses rekapnya dari awal," ucap mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini.

Seperti diketahui dua hari setelah pemungutan suara Pemilu Presiden 2014, Komisi Pemilihan Umum mulai memasukkan data formulir C1. Meski demikian, terdapat sejumlah kejanggalan pada gambar pindai ( scan) formulir C1 yang diunggah di situs web KPU. Kejanggalan itu sebagian besar berupa perbedaan jumlah suara dengan jumlah masing-masing pasangan calon dan suara tidak sah.

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 47 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, misalnya, jumlah suara untuk pasangan nomor urut satu ditulis sebanyak 814.  Adapun pasangan nomor urut dua mendapat 366 suara. Tidak ada surat suara tidak sah. Namun, anehnya, jumlah total suara di TPS tersebut hanya 380 suara, jauh lebih kecil dibanding suara untuk pasangan calon nomor urut 1. 

Keanehan juga terjadi di TPS 17, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di TPS itu, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 497 suara, sedangkan rivalnya mendapat 193 suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak tujuh suara. Namun, jumlah total suara di TPS ini hanya 490. Selain kejanggalan jumlah suara, ada pula formulir C1 yang masih kosong, misalnya di TPS 4 Desa/Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Gambar-gambar formulir C1 yang janggal itu dikumpulkan dalam situs web c1yanganeh.tumblr.com . Gambar di situs itu diambil dari scan C1 di situs web KPU.
http://nasional.kompas.com/read/2014...il.Pencoblosan

Keputusan KPU Hanya Bisa Dianulir oleh MK
Minggu, 13 Juli 2014 | 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mengatakan satu-satunya lembaga yang memiliki dasar hukum untuk menentukan pemenang sebuah pemilihan umum hanyalah komisi pemilihan umum (KPU).

Kewenangan tersebut, kata dia, tidak dapat digantikan oleh lembaga manapun, termasuk lembaga survei. Menurut Margarito, kewenangan yang dimiliki oleh KPU hanya bisa dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang tentu saja didahului apabila ada pihak yang melayangkan gugatan. "Jadi, tidak ada alasan kewenangan itu bisa dihilangkan. Kecuali ada konstitusi yang menganulirnya. Di luar itu, tak boleh ada lembaga lain yang boleh menetapkan pemenang selain KPU," kata Margarito saat dihubungi, Minggu (13/7/2014).

Karena itu, Margarito menilai klaim kemenangan yang hanya didasarkan atas hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaga survei merupakan langkah yang tidak tepat. Karena menurutnya, klaim kemenangan yang pantas untuk dilakukan adalah setelah hasil pengumuman resmi dari KPU yang rencananya akan disampaikan pada 22 Juli mendatang. "Jadi tidak boleh ada lembaga yang menetapkan pemenang pilpres selain KPU. Jadi, klaim kemenangan berdasarkan quick count tidak punya nilai dan kekuatan hukum," ujarnya.

Seperti diberitakan, seusai penutupan TPS pada Rabu (9/7/2014), sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil perhitungan cepat yang berbeda-beda. Sebagian memenangkan calon presiden nomor satu, Prabowo Subianto, namun sebagian lagi memenangi calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo. Saling klaim kemenangan pun dilakukan oleh kedua belah pihak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan imbauan agar kedua pihak saling menahan diri sampai diumumkannya hasil perhitungan resmi dari KPU
http://nasional.kompas.com/read/2014...anulir.oleh.MK

-------------------------------

Mau jadi calon Presiden, calon pemimpin bangsa, kok sudah mencontohkan hal tidak baik ke rakyat, dengan meragukan kinerja Lembaga Negara yang resmi diakui Konstitusi RI untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres yaitu KPU. Lhaa terus kalau KPU kagak dipercaya, dan terkesan lebih percaya hasil hitungan 'quick count' si Udin dkk itu, apa lalu mau bikin Pilpres sendiri?