CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
KPK Pastikan Periksa Mantan Presiden Megawati Terkait SKL BLBI. Kalau nantiTersangka?
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/53c1375296bde68a728b4568/kpk-pastikan-periksa-mantan-presiden-megawati-terkait-skl-blbi-kalau-nantitersangka

KPK Pastikan Periksa Mantan Presiden Megawati Terkait SKL BLBI. Kalau nantiTersangka?

KPK Pastikan Periksa Mantan Presiden Megawati Terkait SKL BLBI
Peristiwa 20 12 Jul 2014 06:38

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberi sinyal kalau dirinya akan maju sebagai bakal calon wakil presiden , Kamis, (15/5/14) (Liputan6.com/Johan Tallo)
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terus berjalan. KPK juga memastikan, usai Lebaran ini akan menggelar ekspose terhadap kasus tersebut untuk menentukan naik tidaknya status kasus itu ke tingkat penyidikan.

"Tadi baru saja saya panggil penyelidiknya. Saya tanya. Dalam waktu dekatlah, habis Lebaran, harus ekspose karena sudah lama kan," ujar Ketua KPK Abraham Samad usai buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 Juli 2014.

Abraham mengatakan, kasus SKL BLBI merupakan salah satu kasus yang punya resistensi besar. Karenanya, kasus itu akan menjadi perhatian lembaga antikorupsi tersebut sebelum masa pimpinan KPK periode sekarang berakhir. "Kalau kita sudah berakhir masa jabatan, takutnya mangkrak," kata dia.

Untuk itu, lanjut Abraham, KPK memastikan pula akan memanggil siapa pun pihak yang terkait dalam kasus SKL BLBI itu. Tak terkecuali Megawati Soekarnoputri yang saat kasus itu terjadi menjabat sebagai Presiden RI.

"KPK sudah pernah periksa JK mantan Wapres. Boediono saat masih Wapres kita juga periksa dalam kasus lain (Century). Apalagi Mega, dia kan sudah mantan (presiden)‎," kata Abraham seraya mengatakan tidak takut terhadap Ketua Umum PDIP tersebut.

Megawati Keluarkan Inpres SKL BLBI

Adapun SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, posisi presiden dijabat Megawati Soekarnoputri.

"Ada yang mekanisme pemberian SKL itu melalui Kementerian Keuangan, melalui kebijakan yang pernah mereka putuskan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal juga dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Penerima SKL BLBI beberapa di antaranya yakni pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, dan Salim Group (utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 triliun. Selang 2 tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp 30 triliun).

Nama-nama lain yang turut menerima adalah James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp 189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp 790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp 159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira kewajiban membayar Rp 155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp 577,812 miliar).

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Meski beberapa konglomerat besar sudah menerima SKL, sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Padahal, Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Salah satunya dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, kerugian negara disebutkan mencapai Rp 138,4 triliun.

Di sisi lain audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

KPK dalam kasus ini sudah memintai keterangan beberapa terperiksa. Mereka di antaranya mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, mantan Meneg BUMN Laksamana Sukardi serta mantan Menperin Rini Soewandi.
http://news.liputan6.com/read/207678...rkait-skl-blbi

--------------------------------

Kalau Jokowi kalah Pilpres (dan trend kekalahannya itu sebenarnya semakin jelas semenjak 70% lebih data formulir C1 telah masuk ke KPU dimana perolehan Prabowo melampauinya), kayaknya Megawati bisa terseret lebih jauh. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan menjadi tersangka. Sementara nasib Jokowi meski akhirnya kembali menjadi Gubernur, besar kemungkinan aparat Kejaksaan akan meneruskan memproses kasus korupsi Bus Trans-Jakarta ... menyakitkan memang kalau sampai kalau dia kalah di Pilpres ini, ada konsekwensi setelah tak menjadi apa-apa lagi bagi mereka berdua


emoticon-Turut Berduka
Diubah oleh shopishields
Halaman 1 dari 2
kan timses jokowi ..trimedya panjaitan di tvonepernah bilang..bagusnya KPK memangil jokowi setelah pilpres aja.... jgn masa kampanye di pangil...
Ada gitu yg peduli sama MEGA emoticon-Ngakak
JOKOWI ma MEGA itu 2 orang yg berbeda, sama halnya PRABOWO ma SUHARTO

emoticon-Cool
periksa aja

gt aja repot
Periksa aja, gak ada yg peduli emoticon-Cool
mafia blbi besar si megawaiti
Jiahh.... ini ceritanya mo bangun persepsi bhw jokowi bakal susah klo kalah pilpres... hahaha

Yg susah klo jokowi ga menang adalah rakyat indonesia yg harus dipimpin orang macem prabowo beserta gerbong kroni2nya yg banyak masalah...

Ancur negara..., ngeri
emoticon-Sundul Up

jeggeerr....!!!
bakal heeeboooh dunia persilatan
jkw bakal kehilangan induk semang
nah ini baru seru.. emoticon-Big Grin
bagus dong...jadi persepsi boneka jadi bener2 musnah :P
Klo bersih knapa takut? emoticon-Big Grin
Kok pengumuman ini ga dikeluarkan waktu masa kampanye???
kalau tersangka yah silahkan tangkap.




hilang sudah semua presepsi tentang presiden boneka emoticon-Ngakak

sekaligus membuktikan semua warga negara sama kedudukannya dimata hukum, jangan kayak kubu sebelah emoticon-Malu (S)


Quote:


Stuju banget ama agan yang ini emoticon-Shakehand2
Post ini telah dihapus oleh hansip
ya tangkep sana emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
Quote:


nda juga,
nanti persepsi tinggal menyesuaikan saja
presiden boneka seorang napi

waspadalah, waspada lah!
Wkwkwk, makin jelas, pdip bkl diambil alih gerombolan orapopo..

Bongkar bochorrnya emoticon-I Love Indonesia



KPK Pastikan Periksa Mantan Presiden Megawati Terkait SKL BLBI. Kalau nantiTersangka?

KPK Pastikan Periksa Mantan Presiden Megawati Terkait SKL BLBI. Kalau nantiTersangka?
woi jok klo lo jadi presiden hentikan kasus blbi emoticon-Mad:
gak tau terimakasih klo sampe jeblosin mbok mega ke hotel prodeo emoticon-Mad:
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di