Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dianggap sudah menghina lembaga negara.

Pengamat Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik, Asep Warlan Yusuf mengatakan, pernyataan Burhanuddin yang mengklaim dirinya paling benar, secara tidak langsung telah melecehkan KPU sebagai lembaga negara.

Selain melecehkan KPU, kata Asep, Burhanuddin juga telah menghina Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga hukum tertinggi di tanah air.

"Meskipun mereka sudah melakukan real count, kita harus tetap merujuk pada hasil KPU. Jika memang terjadi kecurangan ada Mahkamah Konstitusi yang akan mengadili. Jadi kita harus menghormati lembaga negara," terang Asep, Minggu (13/3).

Menurutnya, klaim atas kebenaran hasil quick count yang dilakukan Burhanuddin sebagai upaya untuk memprovokasi rakyat Indonesia yang tidak paham dengan lembaga survei.
sumber