Panglima TNI: Potensi konflik 22 Juli tinggi
Jumat, 11 Juli 2014 19:42



Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan hampir seluruh wilayah di Indonesia saat Pilpres, maupun pasca Pilpres masih cukup aman terkendali. Namun, Moeldoko menilai adanya potensi konflik saat rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli di seluruh daerah di Indonesia.

"Laporan sementara, sebenarnya hampir seluruh jajaran wilayah di Indonesia cukup baik. Hanya nanti kita lihat dari sekarang ini menuju tanggal 22 Juli, karena dinamikanya cukup tinggi. Potensi konflik pasti selalu ada, namun sampai saat ini masih dapat diatasi," ujar Moeldoko di Panti Prajurit Balai Sudirman, Jalan Dr Saharjo 268, Jakarta Selatan, Jumat (11/7).

Moeldoko bakal menerjunkan pasukan utama dan cadangan untuk mencegah gangguan keamanan saat rekapitulasi Pilpres 22 Juli mendatang. "Oh iya, pasti lebih tinggi lagi siaganya. Kekuatan yang tergelar sekarang selalu siaga, tetapi unsur-unsur cadangannya siap dikerahkan,"

Moeldoko juga meminta bantuan media untuk mensosialisasikan berita yang komprehensif. "Melakukan langkah-langkah sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, di antaranya teman-teman media untuk bisa membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," jelas dia.
http://www.merdeka.com/peristiwa/pan...li-tinggi.html

TNI: Waspadai Pembonceng Pilpres, berupa Teroris dan Intervensi Asing
11 Juli 2014 15:15

Kedua kubu diminta hormati hasil KPU.
JAKARTA - Mabes TNI tetap memberlakukan Siaga 1, khususnya menjelang 22 Juli saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil hitungan resmi (real count) Pilpres 9 Juli lalu.

Selain potensi konflik akibat perhitungan suara, TNI akan mewaspadai kemungkinan aksi yang diboncengi teroris atau pihak asing.

Penegasan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen M Fuad Basya, ketika dihubungi SH di Jakarta, Jumat (11/7) pagi ini.

Ia mengungkapkan, potensi kericuhan tetap ada, bahkan ketika quick count tengah berjalan, terlebih bila diadakan perayaan dini dari kubu yang yakin capresnya menjadi pemenang pada pesta demokrasi lalu. Dia berharap potensi-potensi yang sempat muncul hanyalah merupakan luapan emosi sesaat.

Tentang kondisi saat ini, Kapuspen mengatakan, cukup kondusif karena para pemimpin kedua belah pihak pasangan capres-cawapres telah mampu mengendalikan para pendukungnya untuk bersabar.

"Namun, kami tetap bersiaga. Menjelang 22 Juli merupakan potensi yang mungkin akan dieksplorasi pihak-pihak tertentu," ujarnya.

"Kami juga tetap mewaspadai gerakan teroris ataupun pihak asing yang mungkin memunculkan kerusuhan dengan memanfaatkan momentum pilpres ini," tuturnya.

Mengenai kemungkinan daerah berpotensi terjadi konflik, Fuad enggan membeberkannya. Dia meyakinkan tidak hanya DKI Jakarta ataupun wilayah rawan, seperti Papua, Aceh, Maluku, dan Poso yang mendapat perhatian serius, tetapi seluruh daerah lainnya di Indonesia akan dipantau keamanannya.

Fuad berharap bagi kedua kubu pendukung capres-cawapres, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataupun Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dapat menghormati hasil yang ditetapkan KPU nantinya. Jika keberatan terhadap hasil KPU, diimbau agar dilakukan melalui jalur hukum berlaku, bukan melalui pengerahan massa.

Mabes TNI menyiagakan lebih dari 30.000 personel untuk membantu pengamanan pilpres di bawah kendali Polri, termasuk pasukan khusus dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara guna menghadapi situasi krusial atau konflik.

TNI Siaga Tertinggi

Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha terkait pengamanan setelah pilpres di Jakarta, Kamis (10/7) siang, mengatakan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, TNI berada pada siaga tertinggi untuk memastikan keadaan aman terkendali.

Hal tersebut dikemukakan Panglima TNI saat melakukan teleconference dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) , Rabu (9/7).

"Disampaikan presiden bahwa TNI dan Polri terus bekerja sampai hasil akhir rekapitulasi suara oleh KPU. Polri dan TNI tetap diminta siaga untuk mengantisipasi bilamana ada dinamika yang setiap saat bisa terjadi," ujar Julian.

Dia menambahkan, Presiden SBY juga sudah menyampaikan kepada kedua pasangan capres yang berkompetisi agar mengawal perhitungan suara resmi dari KPU. Kalau ada ekspresi kegembiraan hendaknya tetap terukur. "Tidak memancing kubu lain untuk bertindak sama, yang dapat menimbulkan hal yang tidak diharapkan," ucapnya.

Terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane di Jakarta, Kamis siang, mendesak Polri untuk perlu menginstruksikan kepada kapolda dan kapolres di seluruh Indonesia agar melarang aksi konvoi dari massa pendukung dua kubu pasangan capres-cawapres.

Itu karena hal tersebut justru berpotensi memprovokasi dan mengancam stabilitas kamtibmas. Apalagi, kepastian terkait siapa pemenang Pilpres 2014 baru akan diumumkan pada 22 Juli 2014.

"Indonesia Police Watch (IPW) menilai, setelah pengumuman hasil quick count Pilpres 2014, situasi kamtibmas Indonesia seperti hamil tua. Ketegangan sosial menjadi bara terpendam yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kekacauan. Hal ini karena kontroversi hasil quick count kian berkembang di masyarakat," katanya.

Apalagi, Neta mengucapkan, ada delapan lembaga quick count yang mengatakan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres. Sementara itu, ada empat lembaga quick count yang menghitung Prabowo-Hatta menang.

Terkait pengamanan setealh pilpres, Neta menambahkan, Polri perlu meningkatkan kinerja intelijen, babinkamtibmas, dan patroli di kawasan-kawasan rawan serta strategis. Hal ini agar mereka dapat mendeteksi maupun mengantisipasi dini dalam situasi kamtibmas saat ini.

"Polri jangan bersikap menjadi pemadam kebakaran, tetapi harus bersikap. Jangan biarkan telur menetas menjadi naga, sebab jika kebakaran sudah terjadi dan telur sudah menetas menjadi naga, akan sulit bagi Polri mengatasi situasi kamtibmas setelah Pilpres 2014,” tuturnya.
http://sinarharapan.co/news/read/140...onceng-pilpres


Asing Ditenggarai Intervensi Pilpres Indonesia
Selasa, 08 Juli 2014 , 14:30:00 WIB

DIREKTUR Eksekutif NCID Jajat Nurjaman mengatakan Pemilu Presiden 2014 sarat intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan di luar negeri untuk memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Termasuk, diantaranya adalah melakukan pembunuhan karakter Prabowo Subianto.

“Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Bukti-bukti ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY” ungkap Jajat.

Berikut daftar 8 bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014 yang dikumpulkan oleh NCID:

• 1) Pernyataan keberpihakan dari majalah TIME dan majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.
  
• 2) Kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan “dia (Allan Nairn) sejak dulu selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.”
  
• 3) Adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.
  
• 4) Pernyataan keberpihakan kepada Joko Widodo oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman tagar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.
  
• 5) Kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.
  
• 6) Penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.
  
• 7) Pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi.
  
• 8) Pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkrit campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.
  

Menurut Jajat, intervensi asing yang begitu kentara untuk mengurangi elektabilitas Prabowo justru mengkokohkan keyakinan rakyat Indonesia bahwa Prabowo adalah Presiden yang harus dipilih pada 9 Juli 2014.

“Hal ini disebabkan oleh pernyataan legendaris bung Karno tentang intervensi asing. Bung Karno mengatakan: Ingatlah pesanku, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicacimaki asing karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin ya
http://www.jurnas.com/news/142229/As...al/Pemilu-2014

Keterlibatan Pihak Asing Rupanya Bukan Isapan Jempol....


---------------------------

Sejak zaman Mataram dulu, hingga zaman Indonesia modern sekarang, biasalah setiap ada suksesi di Nusantara ini, pihak asing berupaya ikut campur tangan agar kepentingan mereka bisa terakomodir oleh Raja/Presiden yang mereka sukai.

Cara menghadapi upaya makar/tipudaya mereka itu sebenarnya sangat mudah (berdasarkan pengalaman kita di masa lalu), sebab setiap tipu daya setan itu memang sudah ditetapkan Allah sangat lemah, gampang dihancurkan oleh orang-orang yang beriman.

Caranya? Para Pemimpin Indonesia dan rakyatnya sadar betul akan tipu-daya dan kelicikan mereka, yang mengarah pada politik adu domba (devide et impera). Lalu langkah selanjutnya, Pimpinan Nasional dan rakyat bersatu menghadapi provokasi mereka, meluruskan opini rakyat yang mereka coba sesatkan (saat ini dengan memakai media televisi dan media sosial).

Itulah sebabnya dihimbau untuk semua netter di Indonesia yang masih punya jiwa nasionalis untuk membela persatuan dan kesatuan NKRI, agar segera ikut bergabung bersama untuk mementahkan setiap opini yang berupaya memprovokasi rakyat (seperti pandangan bahwa hasil 'quick count' itu lebih benar daripada hasil resmi KPU misalnya). Kalau kita sudah berupaya keras melawan mereka, maka dengan izin Allah, insya Allah mereka akan menyingkir sendiri. Jangan biarkan mereka merampok suara rakyat untuk memilihnya presidennya sendiri.

Tahun 1998 lalu, intervensi asing itu bahkan lebih mengerikan lagi, NKRI hampir saja mereka bikin seperti negara-negara Balkan atau seperti kejadian "Arab Spring" saat ini