Jakarta - Berhembus kabar Golkar akan berubah haluan ke Jokowi-JK pasca gelaran pilpres ini. Waketum Golkar Agung Laksono tak menepis kabar itu.

"Itu memang bisa berubah karena kemungkinan dalam politik, ya bisa," kata Agung di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014).

Agung mengatakan Golkar selalu membantu pemerintah dan tak ada sejarah jadi oposisi. Jika Jokowi-JK dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014 oleh KPU, Golkar akan memberikan dukungannya.

"PG salah satu program pokoknya ya membantu pemerintah. Kan sekarang belum tahu pemerintahnya siapa. Kalau Jokowi yang menang, ya Jokowi yang kita dukung. Saya kira begitu," ujarnya.

Agung mengatakan perubahan arah koalisi Golkar nantinya akan dibahas di internal melalui mekanisme yang sesuai aturan Golkar.

"Nanti ditentukan DPP PG," ujarnya
Sumber : Detik

Jakarta - Gonjang ganjing melanda Golkar setelah Pilpres digelar. Hasil quick count sejumlah lembaga yang memenangkan pasangan Jokowi-JK menjadi pemicunya. Walau ada juga survei quick count yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta.

Poros muda Golkar menjadi titik awalnya. Mereka mulai bergerak meminta tiga anggota Partai Golkar yang dipecat karena mendukung Jokowi-JK yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah dipulihkan hak politiknya.

Poros muda Golkar ini kabarnya juga didukung sejumlah senior Golkar antara lain Ginanjar Kartasasmita dan Suhardimam. Yoris Raweyai, tokoh Golkar Papua disebut-sebut juga mendukung gerakan ini.

"Sebelum Oktober harus ada pergantian ketua umum, sehingga pimpinan DPR dapat ditentukan oleh pengurus DPP baru," terang penggalang poros muda Golkar, Indra J Pilliang, Sabtu (12/7/2014).

Artinya dengan pernyataan Indra itu, posisi ketua umum yang dijabat Aburizal Bakrie akan diambil alih. Indra menyebut akan segera digelar Munas untuk mewujudkannya. Deklarasi Munas akan dilakukan pada Senin (14/7).

"Iya benar, saya dengar ada senior yang melakukan itu di Tugu Proklamasi yang dipimpin oleh para senior-senior," tegas Indra.

Untuk pemenang resmi Pilpres harus menunggu pengumuman KPU pada 22 Juli. Tapi menarik mencermati babak selanjutnya dari episode 'gegeran' Golkar?
source

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader Golkar diminta menahan diri. Mereka diharapkan tetap mendukung kepemimpinan pengurus DPP saat ini yang akan berakhir pada tahun depan. "Kami berharap menahan diri," jelas Wasekjen DPP Golkar, Tantowi Yahya, di Jakarta, Jumat (11/7).
Pihaknya mendengar ada sejumlah kader Golkar yang merencanakan percepatan Munaslub. Hal ini dilakukan untuk menggulingkan kepemimpinan Ketum Aburizal 'Ical' Bakrie. Mereka kerap berkumpul di Jalan Jenggala. Lokasi itu berdekatan dengan tempat pendukung Jokowi dan Jusuf Kalla.
Rencana percepatan munaslub ini merupakan buntut panjang dari manuver DPP Golkar memecat sejumlah kadernya. Hal ini ditempuh, karena kader tersebut menentang kebijakan Golkar yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Pendiri Golkar, Suhardiman, berpesan kepada tiga kader Golkar yang dipecat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Pompida Hidayatullah, untuk merapatkan barisan. Suhardiman menekankan untuk konsolidasi.
"Kumpulkan kelemahan yang ada. Kuatkan barisan. Setelah itu ganti pecat ketua umum melalui mekanisme munaslub," imbuhnya. Dalam AD/ART Golkar disebutkan munaslub dapat diselenggarakan apabila dihadiri dua pertiga anggota DPD I Golkar.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/na...n-diri-ada-apa

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar merupakan salah satu partai tertua di Indonesia. Belum pernah sekali pun Golkar menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Saiful Umam menilai tidak menutup kemungkinan Golkar akan merapat kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Namun, bila bergabung, Golkar akan merugikan citra Jokowi. "Golkar mempunyai problem tersendiri dengan ketua umumnya Aburizal Bakrie. Kalau bergabung dengan Jokowi-JK akan menambah beban PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dengan citra yang selama ini dibangun akan membentuk koalisi ramping dan tanpa bagi-bagi kursi," ujar Saiful saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Bergabungnya Golkar, berbekal suara terbanyak kedua di Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dapat semakin memperkuat pemerintahan Jokowi-JK di parlemen. Namun, pasangan Jokowi-JK akan mendapat citra negatif bila menerima partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Selama ini perspektif masyarakat terhadap Golkar sudah tidak baik, dan saya kira Jokowi-JK sudah punya tim yang cukup kuat untuk mengawal pemerintahan ke depan," tandasnya.

Saiful pun menyarankan agar Golkar pada Pemilu ini memegang teguh janji politiknya untuk bersanding bersama Prabowo-Hatta dan jadi oposisi. "Ya, sesekali Golkar berada di luar pemerintahan, biar ada check and balances dalam sistem presidensial," tandasnya.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu pendukung Jokowi-JK masih mau pikir-pikir dulu bila Golkar bergabung. Hal itu diutarakan oleh Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding.

"Saya kira soal bekerja sama tentu di politik ini harus kita buka ruang untuk komunikasi dan kerja sama dengan siapa saja, namun dalam hal ini partai-partai kerja sama akan membicarakannya dulu di samping kita butuh pendapat dan sikap presiden terpilih dan wakilnya," ujar Kadir kepada Liputan6.com.

Sementara itu, Sekjen Nasdem Rio Capella lebih terbuka. Ia menilai dukungan parlemen yang kuat dapat menjaga pemerintahan Jokowi-JK pula. "Tentu sesuatu tepat kiranya Partai Golkar bersama-sama dengan partai koalisi yang ada sekarang bergandengan tangan untuk kemajuan bangsa ini," katanya kepada Liputan6.com. (Yus) - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/r....EPMk86Qb.dpuf