Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta melaporkan empat lembaga survei terkait kebohongan informasi kepada publik. Empat lembaga survei tersebut adalah Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

"Mereka (IRC, JSI, LSN, Puskaptis) tak mau beritikad baik untuk mau mengklarifikasi asal data mereka kepada publik. Karena jelas-jelas ada unsur kesengajaan untuk melakukan melakukan kebohongan," kata Direktur PBHI Jakarta Poltak Agustinus Sinaga di Markas Besar Polri Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Menurut Poltak, hasil quick count keliru yang dikeluarkan oleh empat lembaga survei ini berpotensi membahayakan kemamanan rakyat, melihat fatatisme dari pendukung kedua kubu pasangan capres. Selain itu, kata Poltak keyakinannya atas pembohongan lembaga survei yang kesemuanya mengeluarkan quick count yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ini karena adalah jumlah hasil yang dipublikasikan oleh LSN, yaitu 100,35 persen.

Untuk tiga lembaga yang lain meskipun mengeluarkan quick count berjumlah 100 persen, kata Poltak pihaknya tetap melaporkan karena tak ada itikad baik dalam meluruskan asal data yang diperoleh.

"Quick count yang ilmiah itu kan harusnya 100 persen, LSN quick count-nya 100, 35 persen. Jelas ini ada unsur kesengajaan untuk memenangkan salah satu pasangan," ucap Poltak.

Dalam melaporkan hal ini ke kepolisian, Poltak mengakui membawa barang barang bukti berupa video rekaman tayangan, dan pernyataan dari keempat lembaga survei tersebut saat mempublikasikan hasil quick count-nya pada Rabu (9/7/2014). Sementara tindak pidana yang dilaporkan oleh PBHI ini adalah tentang penyebaran informasi yang sesat sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang informasi publik dan pasal 28 ayat 1 No 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

SUMBER