JAKARTA. (PRLM).- Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Henri Satrio mengatakan, kartu andalan yang dikeluarkan Capres Joko Widodo bukanlah hal baru. Program seperti ini, kata dia, sudah pernah sebelumnya dilakukan Jokowi di Jakarta.

“Program yang berlaku di Jakarta dan mirip dengan itupun belum berhasil, “kata Henri di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Pengelolaan kartu Jakarta Pintar, kata dia, masih amburadul karena tak tepat sasaran. Henri menambahkan, seharusnya Jokowi mengedepankan untuk mendorong produktivitas anak bangsa. Salah satunya dengan pengembangan pendidikan.“ Kartu-kartu ini tidak inovatif, “katanya.

Menurut dia, tidak ada sesuatu yang baru yang menjadi nilai kuat dari Jokowi. Kalau pun itu adalah blusukan, maka sejatinya sudah tugas Gubernur untuk menyambangi warganya, dan hal itu juga dilakukan oleh kepala-kepala daerah lainnya.

Selain itu sejatinya program ini sudah ada saat ini hanya berbeda nama, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

“Berkali-kali Jokowi mengeluarkan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar seakan-akan itu ide dia, itu sama dengan program BPJS,” kata Nurul Arifin kepada media di Gran Melia, beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah suatu produk besar yang digodok lintas partai."Ide itu tidak orisinal. Kita hanya dibodoh-bodohi saja oleh Jokowi dengan kartu-kartunya,” kata politisi Golkar itu.

Pernyataan Jokowi menurut Nurul, juga banyak besifat kontradiktif. Atau sering berubah-ubah. “Pada satu kesempatan dia bilang memperkuat sistem dibanding anggaran, kesempatan lain dia bilang akan memperkuat anggaran dibanding sistem,” katanya.

Nurul mengatakan seharusnya Indonesia memiliki pemimpin yang punya solusi. “Prabowo berpikir besar dengan strategi besar, Indonesia membutuhkan pemimpin yang konseptual, menguasai masalah, visioner dan tanpa ragu untuk memberi solusi, “ tuturnya.

oalahh jakowi...jakowi...