Lembaga Survei Diminta Stop Klaim Kemenangan Jokowi
Sabtu, 12 Juli 2014

JAKARTA-Lembaga survei yang bekerja untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta untuk menghentikan klaim mereka atas kemenangan pasangan tersebut. Lantaran sikap klaim seperti itu beraikibat buruk terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. “Mereka yang melakukan survei-survei selalu menyatakan sebagai pejuang dan pengawal demokrasi. Karena itu, mengabaikan kebenaran yang akan dihasilkan dalam penghitungan manual oleh KPU sangat jauh dari semangat demokrasi,” ucap Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada INDOPOS, Jakarta, Sabtu (12/7).

Menurut Saleh, sikap klaim kebenaran seperti itu bisa jadi akan membenamkan rasionalitas dan mengembangkan klaim kebenaran subjektif yang tidak baik dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Pada pileg sebelumnya banyak lembaga survei yang memperkirakan PDI Perjuangan akan menang telak, bahkan hingga menembus 30 persen. “Namun, efek Jokowiyang digembar-gemborkan ternyata tidak terbukti. Rekapitulasi manual KPU membuktikan PDI Perjuangan hanya memperoleh 18,95 persen,” tegas dia.

Sebaliknya, sambungnya, partai-partai Islam banyak yang diperkirakan tidak lolos ‘parliament threshold’. PKS ,PPP, dan PAN diperkirakan hanya akan memperoleh suara di bawah 3,5 persen. Prediksi-prediksi itu ternyata meleset jauh. Penghitungan di KPU menyebut partai-partai itu tetap aman. “Bahkan untuk PAN mendapatkan 7,59 persen, naik dari perolehan suara pada pemilu 2009. Semestinya, semua pihak tidak terlalu cepat melupakan kesalahan-kesalahan prediksi yang pernah dilakukan lembaga-lembaga survei,” pungkas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Selain itu, dirinya juga menyarankan sengketa mengenai kebenaran hasil hitung cepat harus dijadikan pelajaran, terutama bagi lembaga survei yang juga berperan sebagai konsultan politik. “Bagaimanapun hasil survei yang dilakukan tim sukses pasti bias dan dipenuhi muatan subjektivitas,” kata Saleh. Saleh mengatakan pengalaman sebelumnya menunjukkan banyak hasil survei yang berbeda dengan hitungan manual. Dia mencontohkan perkiraan yang dilakukan lembaga-lembaga survei pada Pemilu Gubernur DKI 2012, banyak yang tidak sesuai hitungan KPU.

Waktu itu, lanjutnya, hampir semua lembaga diam atas kesalahan perkiraan mereka. Hanya LSI Denny JA yang berani mengatakan ada anomali dalam pemilu gubernur itu. “Faktanya, ada beberapa lembaga yang ketika itu salah, sekarang juga ikut mengklaim kemenangan Jokowi-JK. Karena sudah pernah salah, maka kemungkinan akan salah lagi terbuka lebar,” cetus Saleh
http://www.indopos.co.id/2014/07/lem...an-jokowi.html

PKS: Real Count Timses Prabowo-Hatta Adalah Data Riil
Saturday, 12 July 2014, 13:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi terkait data yang beredar mengenai real count dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Fahri Hamzah menegaskan bahwa real count yang dilakukan oleh tim sukses Prabowo-Hatta adalah data riil.

"Saya tegaskan bahwa itu bukan data PKS, tapi itu adalah data timses Prabowo-Hatta," kata Fahri Hamzah kepada ROL, Sabtu (12/7).

Ia menjelaskan koordinator tim penghitungan suara ini adalah Taufik Ridho. Ia menegaskan bahwa data yang dilaunching ke publik adalah data yang riil, bukan data main-main.

"Jadi kalau ada yang bilang itu data palsu, itu dari mana sumbernya. Ini data riil," tegas Fahri.

Sebelumnya tim kampanye nasional Joko 'Jokowi' Widodo-Jusuf Kalla (JK), Hasto Kristianto mempertanyakan integritas dari survei yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hasto mengatakan survei PKS pada 5 Juli ternyata memiliki hasil yang sama persis dengan real count PKS yang diumumkan pada 10 Juli silam.
http://palingaktual.com/760326/pks-r...ata-riil/read/

------------------------------

Kita lihat saja tanggal 22 Juli yad