JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
berencana menata pedagang kaki lima (PKL) yang
berada di sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT).
Hal itu disampaikan Basuki saat blusukan pada Jumat
(11/7/2014) malam ini. Kepada para PKL, ia
mengimbau untuk tidak lagi memberikan uang retribusi
atau menyewa lapak kepada preman maupun ormas.
"Diam-diam, saya sudah foto dan sudah tahu siapa saja
pemain di sini, lho. Saya ini kan preman resmi, pakai
dasi dan punya senjata," kata Basuki.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengimbau para PKL
untuk segera mendaftarkan diri kepada Suku Dinas
UKM Jakarta Timur. Apabila sudah mendaftar, para PKL
akan dibuatkan rekening Bank DKI dan penarikan
retribusi sebesar Rp 4.000 per harinya akan ditarik
secara autodebet.
Jika Pemprov DKI sampai mengetahui ada pedagang
tidak resmi berdagang di sepanjang KBT, pedagang itu
akan diusir.
Ahok juga berjanji membuatkan KTP bagi para
pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di
daerah tersebut, tetapi belum memiliki KTP DKI.
Syaratnya, lanjut Ahok, cara berdagangnya benar, yakni
dengan tidak turun ke tengah jalan dan tidak
membuang sampah sembarangan.
Basuki tidak mempermasalahkan membeludaknya
jumlah penduduk di Ibu Kota asalkan para pendatang
itu memiliki pekerjaan dan tidak mengemis.
"Konsep kita, lebih baik tidak ada buruh pabrik di
Jakarta daripada tidak ada PKL yang sukses karena PKL
yang sukses itu lebih besar penghasilannya daripada
buruh pabrik," kata Basuki.
Selain mendata, membuatkan rekening Bank DKI dan
KTP DKI, Basuki juga menjanjikan beberapa hal kepada
para PKL.
Ia berjanji, DKI bakal melatih para PKL untuk
mengemas makanan dan memasak dengan peralatan
yang higienis sehingga citra PKL itu menjadi baik dan
warga tidak lagi takut membeli barang dari PKL.
Ketika ditanya tentang Peraturan Gubernur Nomor 8
Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang antara
lain melarang berdagang di jalan, Ahok berdalih,
selama pekerjaan mereka tidak mengganggu lalu lintas,
itu tidak bermasalah.
"Di jalur KBT juga boleh berjualan, tapi kita atur. Dia
harus terdata dan tidak boleh lagi diisi orang lain yang
tidak terdaftar," ujar Basuki.
Adapun pejabat DKI yang turut mendampinginya ialah
Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto dan Kepala Suku
Dinas Perhubungan Jakarta Timur Benhard Hutajulu.