Merdeka.com - Setelah harga saham Visi Media Asia Tbk (VIVA) yang membawahi televisi antv, tvOne dan portal berita viva.co.id, jatuh dalam perdagangan usai pencoblosan, Kamis (10/7), yang mencapai 6,72 persen ke level 250 poin.

Kini, seorang warga negara Indonesia, Teuku Kemal Fasya, mengeluarkan petisi permintaan mencabut izin penyiaran tvOne, karena dinilai menggunakan frekuensi berjaringan secara sistematis, terencana, sporadis, dan cukup lama menyebarkan kabar bohong, propaganda, dan fitnah yang bisa mengarah kepada perpecahan nasional.

"Saya semakin prihatin dengan lembaga penyiaran, bukannya mencerdaskan masyarakat, malah menjadi propaganda politik," ujar Teuku Kemal Fasya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/7).

Dia mengatakan sebagai orang daerah, dirinya resah dengan kondisi penyiaran yang bisa memecah belah bangsa dan negara. Karena bagi masyarakat khususnya di daerah, televisi menjadi rujukan utama informasi. "Mereka tidak segan-segan semakin jauh dari kaidah jurnalistik. Dan hanya menyebarkan opini tanpa opini pembanding, " katanya.

Sampai, jam 09.00, petisi tersebut telah didukung 1.500 orang. Menurutnya, televisi yang dimiliki keluarga Bakrie, diduga telah melanggar etika dan prinsip demokrasi penyiaran yang telah diatur UU No. 40 tahun 1999 tentang Undang-undang Pokok Pers, UU No. 32 tentang Penyiaran, UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, PP No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia.

Menurut dia, lembaga penyiaran harus tunduk dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara adil, merata, dan seimbang. Setiap lembaga penyiaran harus memiliki tujuan penyampaian pendapat secara sehat dan demokratis, mengedukasi, memelihara kemajemukan bangsa, dan menjaga integrasi bangsa.

Yang dilakukan tvOne, menurutnya selain melanggar ketentuan penyiaran, tapi penistaan pada prinsip utama pemilu seperti memberikan kabar bohong tentang survei Gallup, membangun opini meresahkan tentang bahaya komunisme yang mendiskreditkan salah seorang kandidat presiden.

Selain itu, televisi yang condong mendukung Prabowo, dinilai telah melakukan kampanye kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada hari tenang 6 sampai 8 Juli 2014, menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dari lembaga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas metodologisnya, dan menyembunyikan hasil survei yang berbeda dengan preferensi politik tvOne. "Atas dasar itulah kami meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mencabut izin penyiaran tvOne," tulis Teuku Kemal Fasya dalam petisinya.

Selain petisi dari Teuku Kemal, jauh sebelum itu, di situs petisi ini, petisi hampir sama dikeluarkan Asep Hakim yang meminta KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencabut izin penyiaran tvOne dan Metro Tv."Kami sudah gerah dengan keberpihakan media," tulis Asep dalam judul petisinya.

Satu lagi, petisi yang menyasar televisi swasta adalah petisi yang dikeluarkan oleh Iman Shofwan, Ketua Yayasan Pantau, yang meminta KPI dan Dewan Pers menindak pemilik media partisan. "Mereka (pemilik media) merusak idealisme wartawan- wartawan muda. Banyak keluhan dari wartawan-wartawan muda yang kesulitan menembus narasumber dari kelompok lain. Mereka tak lagi dipercaya bisa independen," tulisnya dalam pengantar petisi.

Dalam pembukaan perdagangan, Jumat (11/7), saham Visi Media Asia Tbk (VIVA) kembali turun hampir 2 persen dari harga pembukaan 250 poin ke 245 poin. Dihubungi lewat telepon selulernya, Sekretaris Perusahaan VIVA, Nail Tobing belum merespon permintaan wawancara merdeka.com.
(mdk/arr)

http://m.merdeka.com/uang/harga-saha...si-online.html

ini linknya:

https://www.change.org/id/petisi/kem...nyiaran-tv-one