[JAKARTA] Media massa, khususnya televisi sebaiknya bijak dalam menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) pilpres. Kalau tidak bijak akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada televisi tersebut.

“Taruhannya adalah trust (kepercayaan). Jika pengelola televisi tidak mampu menjaga ini, maka jangan harapkan masyarakat akan bersimpati. Malah sangat mungkin televisi itu tak akan ditonton oleh masyarakat,” kata Prof Dr Erman Anom, pengamat media dan komunikasi politik dari Erich Institute di Jakarta, Kamis (10/7).

Dia mengatakan hal itu sebagai respons atas TV One yang menyiarkan hasil hitung cepat pilpres bekerja sama dengan lembaga survei, namun data yang diperoleh berbeda dengan lembaga-lembaga lain.

Menurut Anom, siaran penghitungan suara itu semakin berbahaya jika dijadikan acuan mutlak bagi capres dan pendukungnya, sebab akan memunculkan konflik horizontal.

Dia mengatakan, tiga lembaga survei yang dipakai TV One tidak kredibel.

Karenanya, asosiasi lembaga survei perlu memberikan sanksi, sebab motif lembaga survei tersebut bukan untuk memberikan informasi bagi kepentingan publik, tapi lebih ditujukan untuk kepentingan salah satu pasangan capres.

“Oleh sebab itu, televisi yang menyiarkannya pun ikut menjadi salah,” katanya.

Guru besar statistika dari IPB, Asep Saefudin mengatakan, memang agak aneh kalau ada lembaga survei yang menyajikan perolehan suara pilpres berbeda, bahkan bertolak belakang dengan lembaga-lembaga sejenis, sementara objeknya sama.

Namun Anom bisa memahami jika lembaga survei yang menyajikan data menyimpang tersebut motifnya bukan untuk mengedukasi masyarakat, tapi untuk memprovokasi publik.

“Kalau itu motifnya, sungguh sangat disayangkan,” katanya.[L-8]

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/s...a-publik/59480