Belum lama kita mendengar timses Jokowi dan Jk akan menghapuskan dan melarang perda syariah, menghapus kolom agama dalam KTP kini muncul lagi berita bahwa jika Jokowi dan Jk berkuasa akan mencabut Tap MPRS XXV/1996 tentang larangan paham komunisme. Hal ini menurut Musdah Mulia akan didukung oleh Jokowi untuk menghilangkan diskriminasi.

Musdah Mulia baru-baru ini tampil kontroversi dengan statement -statementnya terhadap permasalahan-permasalahn yang kontroversi. Hal ini sangat memperihatinkan seolah akan membawa bangsa ini kejurang kesalahan yang lebih dalam. Musdah Mulia yang merupakan bagian dari Megawati Institute adalah seorang Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah. Pendapat-pendapatnya yang kontroversi membuat kuping sebagian umat Islam bahwa idenya sangat berbahaya.

Uniknya apa yang dilontarkan oleh Musdah Mulia selalu di klarifikasi bahwa itu tidaklah benar oleh timses yang lain. Klarifikasi yang dibuat supaya tidak merusak suara Jokowi -Jk agar elektabilitasnya tidak terus turun. Jika benar Tap MPR XXV/1996 dicabut maka sangat akan membahayakan bagi keutuhan negara hanya karena alasan diskriminasi padahal sejarah kelam masa lalu Indonesia paham komunis sudah membunuh banyak jiwa. Lain lagi paham komunis sangat bertentangan dengan Pancasila dimana Sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anehnya jika memang hal itu tidak akan dilakukan seperti penghapusan kolom agama di KTP, Pelarangan Perdas Syariat dan sekarang Tap MPR XXV/1996 tentang larangan paham komunis kenapa bisa terlontar dari mulut timses sekelas Musdah Mulia. Apakah ada perencanaan yang tersusun secara baik demi memuluskan paham komunis di Indonesia. Apakah mungkin sampai bersebrangan antar timses dalam tubuh PDI P itu sendiri. Apakah statement Musdah Mulia tidak sampai ke telinga Jokowi atau pemimpin partai Megawati. Apakah calon Presidennya Musdah Mulia jadi sampai berani melakukan statement sepihak.

Kejanggalan mungkin dibenak kita kalau sampai seorang timses berani menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan. Rasanya seorang timses tidak akan berani bicara tanpa ada izin dari si capres dan cawapresnya atau yang mengusung mereka. Kita perlu mengantisipasi tipuan-tipuan politik jangan sampai didepan kita seperti baik tapi saat berkuasa menumbuhkan paham-paham yang anti Islam dan menyuburkan paham komunis hanya atas dasar diskriminasi dan pelanggaran HAM. Padahal selama ini kasus kasus diskriminasi hanya dibasah sepihak dan pelanggaran HAM juga hanya sepihak hanya menyentuh hal-hal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja sedangkan umat Islam sering menjadi bahan atau subjek tersangka.

Dalam pilpres penting kiranya kita memahami kembali dan mencari informasi yang benar demi mengantisipasi tipuan-tipuan politik yang akan menjadi bumerang bagi kita, bumerang bagi agama kita dan bagi masyarakat bangsa ini. Jangan sampai paham-paham terlarang tumbuh lagi.