JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyesalkan insiden tak terakomodasinya para pemilih dalam pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7/2014). Insiden ini disebut sebagai pemaksaan golput.

"Ini penghilangan hak konstitusional warga. Mereka dipaksa golput. Ironis!" kecam anggota Koordinatoriat Tim Relawan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, lewat layanan pesan, Senin (7/7/2014) pagi.

Perencanaan penyelenggaraan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong, menurut Eva juga tak responsif. "Hal semacam itu tak perlu terjadi jika panitia setempat mempunyai perencanaan yang responsif atas keadaan yang ada," kata dia.

Menurut Eva, keteledoran perencanaan ini berakibat fatal karena partisipasi pemilih yang tinggi tak terfasilitasi oleh petugas yang ada. Dia juga menyayangkan kehadiran Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Hongkong yang ternyata tak bisa menyelesaikan persoalan di lapangan, bahkan tak menyediakan solusi bagi petugas pelaksana pemilu di sana.

Apalagi, sebut Eva, ada celetukan yang diduga muncul dari anggota KPU Sigit Pamungkas yang mengatakan tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) tersebut hanya akan dibuka lagi untuk pemilih yang memberikan suara untuk pasangan nomor urut 1.

"Ini menimbulkan kemarahan para pengantre yang sebagian besar pendukung Jokowi," ujar Eva. Saking kecewanya, tutur dia, para pemilih di Hongkong sampai merobohkan pagar TPSLN.

"Timnas Jkw-JK meminta panwas setempat memproses petugas teresbut dan tak diperbolehkan lagi bertugas terutama pada saat penghitungan suara pada 9 Juli 2014 karena tidak netral," tegas Eva.

Eva juga mengatakan timnas menuntut pencoblosan lanjutan digelar di Hongkong karena kesalahan ada bukan pada pemilih. "Ini untuk menghindari dugaan bahwa sisa surat suara yang ada dipakai untuk kecurangan," ujar dia. Timnas juga menuntut insiden semacam ini tak terulan lagi di Tanah Air, terutama di kantong-kantong pendukung Jokowi-Kalla.

sumber:
[url]http://nasional.kompas.com/read/2014/07/07/07013051/Eva.Insiden.Hongkong.adalah.Pemaksaan.Golput.

Nasional


Relawan Jokowi-JK Endus Skenario Mempersulit Pemilih di Basis Pendukung di Luar Negeri

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari.
Senin, 7 Juli 2014 | 05:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di sejumlah tempat di luar negeri, sejumlah pemilih kesulitan menggunakan hak suaranya karena sejumlah alasan. Tim relawan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menengarai ada skenario mempersulit pemberian suara tersebut, terutama di kantong-kantong pendukung pasangan Jokowi-Kalla.

"Kami menerima laporan setidaknya ari Hongkong, Malaysia, dan Amerika Serikat," kata anggota Koordinatoriat Tim Relawan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, lewat layanan pesan, Senin (7/7/2014) dini hari. "Kami mengendus skenario kantong-kantong simpatisan Jokowi dipersulit dan tak dipenuhi hak pilihnya."

Di Amerika Serikat, sebut Eva, ada 600 warga negara Indonesia sampai harus terbang dari Los Angeles ke New York. Ratusan orang tersebut tak bisa menggunakan hak pilih di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Los Angeles.

Ratusan orang itu, tutur Eva, kemudian mengupayakan bisa menggunakan hak pilih mereka di KJRI di New York. "Tenyata sama, dengan alasan tak ada kertas suara, hak pilih mereka tak diberikan (di KJRI di New York). Kok ini aneh," ujar dia.

Di Hongkong, lanjut Eva, usaha untuk mempersulit para pemilih dialami tenaga kerja Indonesia di sana dinilai sudah terasa sejak awal. Surat pengantar dari Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, ditolak oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong.

Menurut Eva, PPLN Hongkong yang justru meminta surat pengantar dengan tanda tangan Anies Baswedan. Padahal, tegas dia, Anies adalah juru bicara di tim pemenangan dan Tjahjo jelas yang berwenang menandatangani surat tersebut.

"Saat hari pencoblosan, sebagian besar kan anak-anak TKI tak diizinkan majikannya untuk berangkat ke TPS. Jadi mereka sehak awal sudah lapor ke KBRI agar mencoblos menggunakan surat. Itupun tak dilayani," kata Eva. "Saat pencoblosan di TPS, banyak juga mereka yang tak dibolehkan masuk. TPS-nya langsung ditutup."

Berdasarkan prinsip demokrasi bahwa semua warga negara memiliki hak suara yang sama dan setiap suara sangat berharga, Eva memastikan Tim Jokowi-JK tak akan tinggal diam dengan semua temuan tersebut.

"Kami akan membuat sikap dan mempermasalahkan ini ke KPU dan Bawaslu," kata Eva. "Kami merasa dizalimi. Padahal kewajiban KPU memfasilitasi pemilih yang memang berhak. Di AS, semua paspornya valid dan seharusnya itu cukup untuk diberikan hak pilih."

sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014...i.Luar.Negeri.

PAREPARE, KOMPAS.com - Memasuki masa tenang ratusan surat Prabowo, calon Presiden, masih beredar, di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Surat yang isinya mohon dukungan kepada para guru ini, belum juga diketahui Panwaslu Kabupaten Sidrap.

“Kami sudah melaporkan ratusan surat Prabowo pada tim pemenangan Jokowi-JK di Provinsi Sulsel, namun temuan Surat Prabowo ini kami tidak laporkan di Panwaslu Kabupaten Sidrap, untuk menciptakan Pemilu damai dan Bersi, “ jelas Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi–JK, Minggu (06/07/2014).

Umar Syam berharap para guru tetap bisa menerima surat dari Prabowo ini, namun tidak ikut berkampanye, karena status mereka adalah PNS.

Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Sidrap, Edy Irawnti, mengaku belum tahu bahwa surat Parabowo itu banyak beredar pada wilayah yang menjadi pengawasannya. Dia mengaku hanya melihat surat Prabowo itu di Televisi.

“Hingga kini tak satupun para Guru, yang melaporkan Surat Prabowo kepada Panwaslu, “ Kata Edy Irawanto. Menurut Edy Irwanto, surat Prabowo yang hanya ia lihat di Media Sosial ini, bukan merupakan Pelanggaran Pemilu, Karena surat Prabowo itu beredar luas di masa kampanye

sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014...edar.di.Sidrap

Nasional


Kubu Hatta Rajasa Bantah Tak Bayar Honor Relawan

KOMPAS.com/ Ahmad Winarno
Koordinator relawan Perhimpunan Kebangkitan Suara Indonesia (PKSI) Jember, Jawa Timur, Roni Nuryahya.
Minggu, 6 Juli 2014 | 21:18 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Perhimpunan Kebangkitan Suara Indonesia (PKSI) wilayah Lumajang-Jember, Rendi Wasianto membantah belum membayar honor para relawan yang mendukung Hatta Rajasa.

Menurut Rendi, mantan Koordinator PKSI Jember, Roni Nuryahya, telah memberi informasi palsu untuk tujuan tertentu. Rendi menjelaskan, pihaknya tak pernah ingkar untuk membayar honor seluruh relawan yang bekerja menyosialisasikan figur Hatta Rajasa pada masyarakat. Masalah justru terjadi saat Roni bekerja tak sesuai ketentuan dan dituduh membawa kabur uang untuk relawan sebesar Rp 37 juta pada 2012 silam.

"Informasi dari Roni menyenangkan sekaligus menyakitkan. Saya senang karena ternyata dia masih ada, tapi sakit membaca pernyataannya di media yang isinya bohong semua," kata Rendi, kepada Kompas.com, Minggu (6/7/2014) malam.

Ia mengungkapkan, PKSI terbentuk di awal 2012 dan fokus utamanya untuk mengenalkan figur sekaligus menyebarkan visi dan misi kebangsaan Ketua Umum Partai Manat Nasional (PAN) itu pada masyarakat.

Seluruh biaya operasional PKSI di seluruh Indonesia tidak berasal dari Hatta Rajasa, akan tetapi berasal dari donatur dengan latar belakang berbeda yang didominasi oleh kalangan pengusaha.

Saat ini PKSI masih berjalan tapi lebih banyak bergerak di bidang sosial. Setelah PKSI dibentuk, seluruh koordinator diberi pelatihan. Dalam pelatihan itu, kata Rendi, Roni hadir dan diberikan dana Rp 37 juta untuk honor awal sekitar 257 relawan di seluruh Jember.

Angka 257 relawan merupakan angka yang diambil dari laporan Roni. Tapi kemudian Roni tak pernah memberi laporan jelas dan selalu menghindar saat ingin ditemui. "Relawan yang didata Roni ini fiktif semua. Seharusnya door to door, tapi dia malah minta data warga ke Pak RT. Jadi enggak ada sosialisasi ke warga," ujarnya.

Dengan alasan itu, maka posisi Roni sebagai koordinator PKSI wilayah Jember dicopot dan diganti secara sepihak. Lalu semua tugas dilimpahkan pada koordinator yang baru, termasuk distribusi anggaran untuk relawan yang bekerja.

"Saya siap dipertemukan dengan Roni supaya semuanya jelas. Malah enak, saya bisa tagih uang yang dia bawa lari," pungkasnya.

Secara terpisah, Koordinator PKSI Provinsi Jawa Timur, Daud Pradana, juga kecewa dengan pernyataan palsu yang disampaikan Roni. Ia menduga ada motivasi politik untuk mendiskreditkan Hatta yang maju sebagai calon wakil presiden di tahun ini.

"Mungkin sekarang Roni bekerja untuk pihak tertentu. Kalau ada masalah di 2012, kenapa baru sekarang dimunculkan? Saya siap untuk dipertemukan dengan dia," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Roni Nuryahya menyatakan kekecewaanya pada PKSI. Ia kecewa karena honor yang dijanjikan untuknya dan ratusan relawan lain di Jember, Jawa Timur, tak dibayarkan. “Kami ini menjadi relawan PKSI di bulan Januari- Februari tahun 2012 silam. Kami bertugas untuk melakukan sosialisasi sosok Hatta Rajasa dalam gerakan mendengar amanah rakyat,” kata Roni, Minggu siang.

Di Jember, kata dia, relawan PKSI berjumlah sebanyak 257 orang, dan tersebar di seluruh desa di Kabupaten Jember. Masing- masing relawan bertugas untuk menyosialisasikan Hatta Rajasa dengan target 400 rumah di setiap wilayahnya. Sesuai dengan kontrak kerja, setiap relawan akan diberi honor sebesar Rp 400.000 dan akan dibayar dalam dua tahap.

Tahap pertama honor dibayar Rp 125.000, dan sisanya dibayar setelah ada laporan mengenai pekerjan yang dilakukan. “Kami mendata rumah tangga dengan memberikan profile (Hatta Rajasa), kalender, dan menempelkan stiker di setiap rumah yang sudah kami kunjungi,” ungkap Roni.

Roni mengaku kecewa karena koordinator pusat dan daerah tak pernah menggubris saat ditagih sisa honor yang dijanjikan.

sumber: [url]http://nasional.kompas.com/read/2014/07/06/21184341/Kubu.Hatta.Rajasa.Bantah.Tak.Bayar.Honor.Relawan