JAKARTA - Citra Prabowo Subianto sebagai pembela kaum buruh sedang diuji. Sejumlah buruh PT Kertas Nusantara (sebelumnya PT Kiani Kertas) asal Kabupaten Berau, Kaltim --perusahaan yang capres nomor urut satu tersebut menjadi pemegang sahamnya-- mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra).

Mereka mengadukan nasib terkait penyelesaian tunggakan pembayaran upah. Rombongan diterima Menkokesra Agung Laksono di ruang rapat, Kamis (3/7).

Setelah pertemuan, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Mochtar Pakpahan kepada wartawan mengatakan, kedatangan mereka secara khusus mengadukan dua kasus penyelesaian upah.

Tapi, yang dibicarakan mendalam adalah kasus yang terjadi di PT Duta Palmer yang tunggakannya mencapai Rp 900 juta, selain kasus di PT Kiani Kertas di Berau, yang gaji ratusan karyawan hingga kini belum dibayar. Padahal, mereka telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (MA).

“Terima kasih telah diterima dengan baik oleh Pak Menteri. Kedatangan kami untuk meminta bantuan pemerintah menyelesaikan permasalahan upah ini. Sebagai pemilik, sudah seharusnya menyelesaikan kewajiban membayar dan menghidupkan kembali kegiatan di PT Kiani Kertas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Suyadi, selaku pengurus DPC SBSI Kabupaten Berau, yang mewakili 137 karyawan PT Kertas Nusantara datang ke Jakarta untuk menagih janji pemilik terkait upah yang belum dibayarkan sejak keluarnya putusan MA No 585.k/PDT.Sus/2008.

“Sebenarnya gaji yang dibayar selama enam bulan. Namun saat karyawan akan berdemo besar-besaran pada tanggal 24 Juni, Tiba-tiba tanggal 23 Juni malam mereka membayar yang empat bulan. Sisanya dua bulan belum dibayarkan hingga sekarang. Kalau ditotalkan mencapai Rp 1,3 miliar,” katanya.

Sebenarnya, para karyawan PT Kertas Nusantara ingin menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, namun tak jadi karena adanya perasaan takut. Namun demikian, karyawan tersebut meminta agar perusahaan segera dioperasikan.

“Tapi, mengapa tidak ada niat dari pemilik (Prabowo). Padahal di sana sudah siap, baik dari sisi tenaga hingga bahan baku sudah melimpah,” katanya.

Suyadi bersama pengurus DPP SBSI bertekad terus menagih hak mereka di beberapa tempat terkait agar upah karyawan dibayarkan. “Jangan hanya karena menjelang pilpres mereka mau membayar. Sesudah itu tidak ada lagi niat membayar,” ujarnya.

Aksi perwakilan karyawan ke Jakarta dilakukan setelah aksi demonstrasi juga digelar bulan Januari lalu, baik di kantor DPRD maupun Pemkab Berau.

Seperti dipetik Tempo, Kepala Humas PT Kertas Nusantara Nasution menyatakan kondisi perusahaan memang dalam kesulitan keuangan. Tak hanya gaji karyawan, pabrik juga tak beroperasi karena kurangnya dana segar yang dimiliki manajemen.

Soal tuntutan karyawan, Nasution menyatakan perusahaan tidak akan tinggal diam. Saat ini, berbagai cara dilakukan demi mencari dana talangan yang dibutuhkan. Kerja sama dengan Salim Grup merupakan salah satu jalan. Namun, kerja sama ini masih dalam tahap negosiasi antar-petinggi perusahaan. (pra/zal/k8)

http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/82829-buruh-berau-tagih-janji-prabowo.html

Mimpin perusahaan gak becus, gini mau mimpin negara. Bisa hancur negara ini.