Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana menyatakan, dukungan resmi Partai Demokrat (PD) kepada pasangan Prabowo-Hatta bisa dipersepsikan sebagai penguatan indikasi keberpihakan rezim kepada pasangan itu melawan pasangan Jokowi-JK.

"Dukungan SBY dan Partai Demokrat di tahap akhir putaran kampanye memperkuat indikasi keberpihakan SBY pada pasangan Prabowo dan Hatta," kata Ari Dwipayana di Jakarta, Selasa (1/7).

"Walaupun SBY pernah mengungkapkan akan mengambil posisi netral, namun dalam kenyataannya sinyal keberpihakan semakin kuat," imbuhnya.

Menurutnya, selain memberi restu diam-diam pada elite PD yang merapat ke Prabowo-Hatta, ada dua hal yang memperlihatkan sokongan rezim SBY itu.

Pertama, membiarkan upaya kampanye hitam terhadap Jokowi yang digerakkan oleh lingkaran terdekatnya, seperti upaya kampanye hitam dilakukan dengan broadcast pesan maupun peredaran tabloid.

"Kampanye hitam itu tidak mungkin tidak diketahui oleh SBY," imbuhnya.

Untuk diketahui, pihak Istana Presiden sendiri sudah menyatakan tidak akan memberi sanksi apapun kepada pemimpin redaksi (pemred) Tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono. Tabloid Obor Rakyat, yang melakukan kampanye hitam terhadap capres Joko Widodo dipimpin Setyardi, yang merupakan asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otda, Velix Wanggai.

Lebih lanjut, Ari Dwipayana menyatakan indikasi kedua atas keberpihakan rezim pada Prabowo-Hatta adalah kasus mobilisasi Babinsa TNI AD di beberapa daerah. Hal itu semakin memperkuat indikasi bahwa telah terjadi penggunaan intilijen dan tentara untuk mendata sekaligus menggiring dukungan di akar rumput terhadap pasangan tertentu.

Menurutnya, dua kecenderungan itu tentu sangat mengkawatirkan bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal itu, kata dia, bisa membawa kembali proses demokrasi Indonesia mundur karena merupakan kembangkitan kembali neo-Orde Baru.

"Dan ini bukan hanya sekadar dalam gagasan atau simbol, tapi sudah dalam tindakan," tegasnya.

Dalam konteks semacam itu, Ari menilai Jokowi adalah capres yang tidak dikehendaki oleh oligarki politik dan bisnis yang menginginkan status quo dan jaminan keberlangsungan mereka pasca 2014. Dan oligarki politik demikian hanya bisa dihadapi dengan kekuatan rakyat.

"Jokowi bisa menjadi simbol kekuatan rakyat, yang tengah berhadapan dengan kekuatan oligarki politik."

"Kekuatan rakyat dan relawan harus melawan kekuatan oligarki politik yang pasti akan menggunakan kekuatan uang dan berbagai langkah intimidasi, serta kecurangan yang digerakkan oleh kekuatan status quo," tandasnya.


Bahaya laten orde baru akan sekuat tenaga menghadang perubahan dan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Siapa yang rela melepaskan kenikmatan kekuasaan dan budaya koruptif dilepas begitu saja.


Sumber
http://www.beritasatu.com/nasional/1...g-jokowi.htmlr