KATADATA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mengaku belum menghitung berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program-programnya. Perhitungan anggaran yang dibutuhkan tersebut baru akan dilakukan setelah pasangan ini resmi terpilih.

Jusuf Kalla mengatakan pihaknya masih menghitung berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk program-programnya. "Kami masih melihat perkembangannya, belum bicara anggarannya," ujar dia, kepada Katadata seusai pemaparan “Sembilan Program Nyata Jokowi-JK” di Bandung, Kamis (3/7).

Bahkan JK juga mengatakan, tim ekonominya masih mempelajari apakah keuangan negara mampu menutupi biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan programnya. "Tentunya anggarannya dari negara, tapi kami belum mengetahui bagaimana kemampuan negara. Yang pasti program tersebut harus berjalan," ujarnya.

Dia mengakui, dengan defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terjadi sulit untuk mencari celah pendanaannya. Meski demikian, kata JK, untuk merealisasikan program-program kerakyatan yang pasangan ini usung dapat ditutupi dari penghematan anggaran dan perbaikan subsidi bagi yang membutuhkan.

"Yang paling pokok saat ini adalah memindahkan subsidi dari orang mampu ke orang tidak mampu. Sekarang ini kan sebenarnya bisa dipindahkan, seperti kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Jadi subsidinya harus rasional."

Sebagaimana diketahui, pasangan Jokowi-JK telah mengumumkan “Sembilan Program Nyata” yang dijadikan sebagai program unggulan dalam kampanyenya. Keduanya mengakui untuk merealisasikan program-program tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Misalnya, untuk pemberdayaan desa, pasangan ini menjanjikan anggaran Rp 1,4 miliar untuk setiap desa per tahun. Di Indonesia saat ini tercatat ada sekitar 74.000 desa. Artinya butuh sekitar Rp 103 triliun untuk merealisasikan program tersebut.

Belum lagi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, yang akan diberikan bantuan dana sebesar Rp 10 juta per tahun. Berdasarkan data Kementerian UKM dan Koperasi, saat ini jumlah UMKM mencapai 56,5 juta unit dan Koperasi berjumlah 200.808 unit. Artinya dibutuhkan sekitar Rp 580 triliun untuk program tersebut.

Masalahnya, dalam APBN Perubahan tahun ini saja masih ada defisit anggaran sebesar Rp 241 triliun. Sementara masih ada subsidi tahun ini yang dialihkan dalam APBN tahun depan sekitar Rp 50 triliun.

Persoalan pendanaan ini sebelumnya disampaikan ekonom Emil Salim yang menyatakan kedua kandidat presiden terkesan mengabaikan sumber pendanaan untuk merealisasikan program yang mereka usung. Menurutnya, kedua kandidat menganggap seolah-olah Indonesia memiliki sumber pendanaan yang tidak terbatas.

Padahal, Emil mengatakan, yang perlu disiapkan oleh masing-masing kandidat adalah menyiapkan langkah untuk memenuhi semua target dalam kerangka keterbatasan dana. “Harus ada kerangka keterbatasan dana. Kita ini miskin!” tuturnya.

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/07....rNGPIyP4.dpuf

inikah yang membuat prabowo sebut bocor terus ke jokowi dikarenakan prabowo jadi geli campur takjub lihat janji janji jokowi yang kagak dipelajarin dan dihitung dulu secara matang