Jakarta, HanTer - Capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah melakukan pembohongan publik. Pasalnya, dalam proses penjualan PT Indosat Tbk (ISAT) pada 2002 silam, tidak ada klausul buy back (pembelian kembali).

Demikian diungkapkan politisi Partai Hanura Fuad Bawazir. Fuad yang mengaku sangat menentang penjualan BUMN tersebut pada 2002 silam, telah meneliti dan memastikan bahwa tidak ada pasal buy back dalam klausul pembelian PT Indosat.

"Jelas sudah melakukan pembohongan publik. Tidak ada dalam klausul pembelian pasal buy back itu. Jokowi kalau gak tahu apa-apa mending diem saja gak usah banyak bicara," kata Fuad dalam diskusi dengan tema 'Mengungkap Sisi Gelap Sejarah Penjualan Indosat' di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (26/6).

Fuad pun mengatakan bahwa Jokowi itu masih lugu dan tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu dia menyarankan untuk tidak ikut-ikutan Megawati yang jelas melakukan kesalahan dalam menjual aset negara dengan alasan menutupi APBN. "Jelas ini politik maling yang salah dan tidak patut dibela," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Chandra Trita Wijaya mengatakan sejak awal tahun 2002 dirinya telah menolak penjualan Indosat. Dia pun mencium adanya praktik suap dan korupsi dalam transaksi tersebut.

"Selain itu Megawati juga melanggar Pasal 33 Undang-undang Dasar 45. Kami sudah meyakinkan bahwa perusahaan telekomunikasi itu akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Kami melihat banyak sekali permainan dalam transaksi itu, bayangkan saja aset yang senilai Rp10 triliun hanya dijual Rp5,6 triliun," kata Chandra.

Dia menjelaskan sebenarnya saat itu Indosat adalah perusahaan yang tidak merugi. Bahkan dari tahun ke tahun semenjak dibeli tahun 1980, pendapatan Indosat menambah kas negara hingga puluhan triliun rupiah.

"Kami pernah menggugat keputusan ini ke pengadilan. Tapi saat itu karena Megawati berkuasa, jangankan disidang, substansi yang kami buat sama sekali tidak menyentuh materi sidang," ungkapnya.

Hal itu, lanjutnya, sangat disayangkan mengingat Indosat merupakan orbit yang tidak semua negara bisa memiliki orbit dan frekuensi yang besar.

Chandra juga menjelaskan jika Jokowi memang ingin membeli kembali Indosat maka pemilik perusahaan tersebut pastinya akan mematok harga tinggi karena pembelian tersebut sudah menjadi ajang kampanye pada debat capres jilid III.

"Kalau pemilik Indosat mematok harga Rp200 triliun bagaimana? Kalau dia terpilih dan tidak jadi beli, rakyat bakal marah. Kalau jadi beli, harganya selangit. Rakyat juga yang susah karena belinya pakai uang rakyat," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi dari indef Fadhli Hasan mengatakan alasan Jokowi yang membenarkan tindakan Megawati dengan mengatasnamakan krisis, tidak tepat. "Seperti kita ketahui di masa pemerintahan Habibie, dollar sudah Rp7 ribu, inflasi sudah terkendali. Memang keadaan ekonomi belum pulih kembali," kata Fadhli.

Namun, lanjutnya, dalam pemerintahan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertumbuhan ekonomi sudah makin membaik. Memasuki rezim Megawati di tahun 2002 Indonesia sudah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen. "Artinya kalau dengan alasan krisis, ini sudah jelas tidak benar," ucapnya.

Menurutnya, kalau pun alasan pada tahun 2002 untuk menutupi APBN, maka harusnya Megawati menjual aset lain selain Indosat yang berpotensi menjadi besar seperti sekarang.

Mantan General Manager PT Indosat, Marwan Batubara mengatakan, jika memang akan dilakukan buy back terhadap aset Indosat, maka pemerintah mendatang harus menyediakan kocek sangat besar.

Pasalnya, pernyataan Jokowi itu akan membuat nilai jual Indosat melonjak tinggi. “Bisa saja hingga kisaran Rp200 triliun, sehingga buy back dinilai akan sulit terwujud. Karena itu akan berpengaruh pada anggaran APBN," kata Marwan.

Peneliti dari lembaga IRESS ini menilai, latar belakang terjadinya penjualan Indosat tidak terlepas dari banyaknya pelaku yang bermain dan itu terkait kepentingan asing, rente dan pemerintah yang tidak bertanggung jawab.

Masih kata Marwan, dirinya sangat menyayangkan pernyataan Jokowi dalam debat capres yang seperti enggan mengakui kesalahan Megawati atas penjualan aset Indosat tersebut. "Yaa dia enggak bakalan mau menyalahkan bosnya lah. Tapi banyak pakar yang bilang kalau penjualan itu sangat fatal," tandasnya.

Terkait adanya anggapan pendukung Megawati yang menyalahkan bahwa penjualan aset Indosat merupakan kesalahan MPR, dinilai Marwan merupakan sikap pembohongan publik. "Kita datang ke kantor Pak Amin (Ketua MPR saat itu) dan mendesak panglima saat itu TNI Jendral Endriartono Sutarto untuk disampaikan kepada presiden Megawati agar Indosat tidak dijual, tapi tidak berhasil. Alasan TAP MPR itu tidak relevan, dan itu jelas pembohongan publik," tegas Marwan.

"Megawati harus bertanggung jawab, dan bukan Laksamana saja atas penjualan Indosat. Makanya kalau KPK mau usut sebenarnya bisa saja," tutupnya.