JAKARTA- Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pemberitaan TV One tentang Joko Widodo (Jokowi) sebagai penerus Partai Komunis Indonesia (PKI) dan PDI Perjuangan menjadi tempat anasir-anasir komunis sudah terlalu berlebihan. Ray mengatakan, pemberitaan tentang Jokowi dan PDIP mengusung komunisme dengan cara menghubung-hubungkan antar-peristiwa tanpa riset mendalam jelas bukan bentuk kebebasan pers.

“Sulit menyebut hal ini sebagai bagian dari kebebasan pers. Kalaupun misalnya ini bentuk kebebasan pers, maka itu adalah model kebebasan yang senantiasa ditolak pasangan Prabowo-Hatta,” kata Ray di Jakarta, Kamis (3/7) malam.

Pengamat yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu mengaku heran karena fitnah beruntun menyasar ke Jokowi. Bahkan, fitnah yang jelas-jelas salah itu terus diumbar di ruang publik. Ray mencontohkan fitnah yang menyebut Jokowi kafir, agen asing, munafik dan kini sebagai agen komunis.

Ray mengatakan, para pembuat fitnah ke Jokowi itu jelas mengotori demokrasi. “Para pembuat fitnah bukan saja tidak malu, tak belajar dari kegagalan, bahkan sebenarnya mengotori demkrasi. Uniknya, mereka memakai demokrasi untuk menghancurkannya dari dalam,” ulas Ray.

Lebih disayangkan lagi, pihak yang menghembuskan fitnah justru tak pernah meminta maaf tetapi malah memunculkan fitnah baru. Ray pun mengaku tak habis pikir dengan pihak yang memunculkan fitnah di pilpres.

“Apa yang ada di hati dan akal mereka sebenarnya? Tidakkah cukup bagi para pemitnah itu berhenti pada satu kesimpulan bahwa tidak mungkin dalam diri yang satu bergabung sekaligus semua keburukan. Ya, kafir, ya munafiq, ya agen asing dan sekaligus PKI,” kata Ray.

Karenanya pengamat yang banyak mendalami persoalan pemilu itu menyebut label-label negatif yang diarahkan ke Jokowi justru menunjukkan penebar fitnah dihinggapi kebencian, kelicikan sekaligus ketakutan. Namun, sangat disayangkan jika ruang publik digunakan untuk mengumbar fitnah.

“Yang perlu diingat TV One dimiliki oleh Aburizal Bakrie yang sekarang menjadi ketua partai yang diidirikan dan dibesarkan Soeharto. Kita sudah melihat efek negatif pada kemanusiaan Indonesia akibat stigma tanpa dasar di era rezim Orde Baru. Ratusan ribu orang Indonesia tanpa proses persidangan dirampas haknya secara ekonomi, politik, dan sosial hanya karena distigma sebagai PKI. Apakah pola-pola seperti ini lagi yang mau dipergunakan?” ucap Ray.

Menurutnya, sudah saatnya Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers bertindak dalam kasus TV One itu. “Di era reformasi ini, hanya pengadilan yang berwenang menetapkan seseorang atau organisasi tertentu sebagai PKI atau tidak, bukan TV One,” pungkasnya.

Merdeka.com - PDI Perjuangan kembali diserang kampanye hitam karena dituding sebagai Partai Komunis Indonesia. Anggota tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono menilai fitnah ini sudah melampaui batas. Dan dia sangat menyesalkan atas keluarnya pernyataan tersebut.

"Keterlaluan itu, sudah melampaui batas kepatutan. Jadi menurut saya kita tidak perlu untuk satu persatu membacain fitnah itu, tapi kebohongannya itu yang kita lawan, bukan soal kristen atau PKI," katanya di pondok Pesantren AL Basyariyah, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengungkapkan, pemerintah harus menetralisir dan mencegah terjadinya konflik berkelanjutan di masyarakat. Sebab yang mampu menghentikan adanya kampanye hitam ada pada pemerintahan yang berkuasa.

"Menurut saya ini yang bisa menghentikan ini hanya kekuasaan. Jadi pemerintahlah yang menghentikan ini jadi jangan dibiarkan. Karena ini konflik horizontal, ini tidak baik. Kalau misalnya dibiarkan saja, pemerintah terlibat dalam pembiaran," tegas Hendropriyono.

Mengenai adanya aksi massa yang melakukan penyegelan kantor tvOne di Yogyakarta dan Pulogadung, dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab, aksi itu adalah yang tidak direncanakan.

"Itukan spontanitas ya, kalau spontanitas itukan rakyat. Dan rakyat itu di atas segalanya. Tapi kita enggak ngerti itu. Mungkin saja rakyat melihat ini sudah di luar batas," tutupnya.

BANDUNG, KOMPAS.com— Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai massa Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang mendatangi kantor stasiun televisi TV One di Pulogadung, Jakarta, terkait pemberitaan PDI Perjuangan yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Jokowi mengaku tak bisa meredam amarah para relawan tersebut.

"Tiap hari beritanya gitu, gimana relawan enggak panas. Salahnya yang manas-manasin. Jangan salahkan relawan. Salahin yang membuat isu, yang membuat fitnah, yang bikin panas," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

Jokowi mengaku selama ini sudah sangat sabar menghadapi kampanye hitam, di antaranya kampanye hitam bernuansa SARA yang dituduhkan kepadanya. Ia mengaku selalu meminta para relawan juga sabar dan membalas fitnah tersebut dengan kebaikan.

Menurut Jokowi, isu PKI yang dikaitkan dengan PDI Perjuangan juga merupakan penghinaan bagi dirinya.

"Soal PKI, itu penghinaan besar buat saya pribadi. Masuk juga ke orang tua," kata dia.

Sebelumnya, sekitar 50 kader Repdem pada Kamis dini hari bergerak menuju kantor stasiun televisi TV One. Aksi itu terkait pemberitaan TV One terkait PKI yang dikaitkan dengan PDI-P.