Tidak ada yang namanya netral ketika risikonya sangat tinggi. Selama ini, kami berusaha sebaik mungkin untuk tetap objektif dalam pelaporan berita, jurnalisme kami selalu berdiri pada keyakinan dari landasan moral yang tepat ketika pilihan penting harus dibuat.

Kami tidak diam selama reformasi. Kita juga tidak malu mengkritik ketika kekuasaan disalahgunakan atau hak-hak sipil dilanggar.

Orang-orang yang baik tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Bicaralah saat penganiayaan terjadi, berdirilah dengan teguh dalam menolak datangnya ombak kekuatan jahat.

Pada saat-saat tertentu dalam kehidupan bangsa, rakyatnya dipanggil untuk membuat pilihan penting. Tidak ada lagi hanya satu suara untuk satu calon dibanding calon lain, melainkan pilihan moral pada nasib bangsa.

Rusia menghadapi pilihan yang sama pada tahun 1996, selama pertarungan antara inkumben independen Boris Yeltsin terhadap Gennady Zyuganov mewakili Partai Komunis yang berkuasa sejak era kuno. Itu pilihan moral antara harapan dan sisa-sisa masa lalu. Mereka memilih harapan.

Dalam lima hari bangsa ini juga akan membuat pilihan moral. Dalam pemilihan umum yang tidak pernah ada selama ini - memecah belah dalam kampanye nya, genting sekali konsekuensinya - Indonesia akan diminta untuk menentukan masa depan politik tubuh kita dengan coblosan di kertas suara.

The Jakarta Post, dalam sejarahnya selama 31 tahun, tidak pernah mendukung calon tunggal atau partai selama pemilu. Meskipun sudut pandang kami sering jelas, Post selalu berdiri di atas pertarungan politik.

Namun dalam pemilihan umum yang tidak pernah ada selama ini, kita secara moral terikat untuk tidak berdiri dan melakukan apa-apa. Kami tidak mengharapkan dukungan kami untuk menggoyang suara pilihan. Tapi kita tidak bisa diam menonton saja ketika alternatif terlalu seram untuk dipertimbangkan.

Setiap kandidat dalam pemilihan presiden memiliki kualitas di platform yang telah diumumkan. Mereka telah diteliti dan dicermati oleh publik tiga minggu terakhir. Dan pemilih akan terpengaruhi berdasarkan itu. Namun ada juga bagian yang cukup besar dari masyarakat yang ragu-ragu dalam preferensi mereka.

Dalam kasus seperti itu, mungkin kita dapat mempertimbangkan alasannya untuk siapa yang tidak harus dipilih dalam pilihan moral ini.

Pembahasan kami ditentukan pada nilai-nilai yang dimana Jakarta Post selalu berdiri tegas: pluralisme, hak asasi manusia, masyarakat sipil dan reformasi.

Kami mendorong bahwa salah satu kandidat telah menunjukkan catatan faktual menolak politik berbasis agama. Pada saat yang sama kita ngeri bahwa kandidat sebelah telah afiliasi dirinya dengan kelompok-kelompok Islam garis keras yang akan merobek sifat sekuler negara ini. Preman agama yang meneruskan agenda intoleran, menjalankan kampanye menyoroti isu yang memecah-belah hanya untuk keuntungan jangka pendek.

Kita juga bingung bangsa ini telah lupa sama kejahatan HAM masa lalu. Seorang pria yang telah mengaku menculik aktivis hak - baik itu melaksanakan karena perintah atau atas kemauannya sendiri - tidak memiliki tempat di puncak demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Demokrasi kita tidak akan menguat jika pola pikir masyarakat masih terjepit dalam pendekatan keamanan dimana militerisme adalah ideal. Terasa bahwa salah satu kandidat cenderung menganggap kehebatan di sipil sebagai hal yang sepeleh dibanding prestasinya di militer.

Bangsa ini harus bangga militernya, tetapi hanya jika mereka yang berseragam mengakui diri sebagai hamba yang demokratis, melayani pemerintahan sipil.

Ketika salah satu kandidat menawarkan penceraian dari masa lalu, yang lain malah mengidolakan era Soeharto.

Kita bertekad untuk menolak kolusi kekuasaan dan bisnis, sementara yang lain tertanam dalam politik transaksional gaya Orde Baru yang mengkhianati semangat reformasi.

Jarang sekali dalam pemilihan umum, pilihannya telah menjadi begitu jelas. Belum pernah seorang calon telah memenuhi semua kriteria dalam daftar checklist negatif kami. Dan untuk itu kita tidak bisa tidak berbuat apa-apa.

Oleh karena itu Jakarta Post merasa berkewajiban untuk secara terbuka menyatakan dukungan atas pencalonan Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilu 9 Juli. Ini merupakan dukungan yang kita tidak ambil enteng.

Tapi itu merupakan dukungan yang kami percaya secara moral benar.