JAKARTA - Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hankam, Letjen TNI Purn Romulo Simbolon, menilai bila calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden mendatang, Jokowi tidak akan mampu pertahankan pemerintahannya hingga selesai. Penilaian tersebut ditinjau dari berbagai aspek pengelolaan permasalahan bangsa yang sangat kompleks.

"Jokowi belum mampu, bisa rusak negara ini bila dipimpin Jokowi. Diprediksi pemerintahan Jokowi hanya mampu bertahan tidak lebih dari dua tahun," jelas Romulo, Rabu (2/7/2014).

Menurut dia, perkataan Jusuf Kalla yang pernah mengatakan negara ini bisa rusak bila dipimpin oleh Jokowi. Jokowi tidak akan dapat bertahan lama sebagai Presiden bukan semata karena faktor goyangan dari luar tapi utamanya faktor goncangan dari dalam Parpol pendukungnya.

"Jangan lupa, dalam sistem pemerintahan demokrasi multi partai, kelemahan utama dan mendasar Jokowi dan JK tidak punya partai. Jokowi hanya orang populer yang dipakai dan diberi tugas oleh partai untuk kepentingan partai. Dari sini terlihat posisi tawar Jokowi sangat lemah di dalam PDIP dan Parpol Koalisinya," katanya.

Kata dia, menjadi presiden yang memenangkan pilihan rakyat pada saat pilpres adalah hal lain, namun dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden terpilih harus mendapat dukungan politik dari partai di parlemen adalah hal tersendiri.

"Dalam politik tidak ada yang gratis. Investasi politik dari parpol pendukung Jokowi, belum lagi fasilitas kampanye naik jet mewah, spanduk bertebaran dimana-mana, iklannya luar biasa, dan mengumpulkan massa, semuanya tidak ada yang gratis. Biaya sebesar itu pasti ada yang mendanai. Begitu Jokowi terpilih mereka semua akan menagih hak jasanya ke Jokowi. Apalagi PDIP sudah berjuang dan berkorban puasa 10 tahun dari kekuasaan, pasti menuntut porsi kekuasaan yang besar," tegasnya.

Justru kata Romulo, akan lebih banyak tumpangan bahkan besarnya potensi konflik kepentingan jika Jokowi yang terpilih menjadi presiden dibandingkan Prabowo-Hatta. Ketidakmampuan Jokowi mengelola tabrakan kepentingan dan perebutan mendikte kekuasaan dari internal pendukung Jokowi ini akan berkelindan dengan kelompok politik oposisi di parlemen yang membuatnya tidak bertahan lama.

"Belum lagi tuntutan fasilitas dan kebijakan kue ekonomi sebagai kompensasi biaya dari investor yang tidak dapat terpuaskan serta berbagai bisikan dari mafia kekuasaan dan jabatan di sekitarnya akan membuat visi dan misi pemerintahannya hanya tinggal wacana. Saat itu apa mungkin jawaban Jokowi 'Akurapopo', aku tetap mau blusukan saja," pungkasnya.