Instansi Kepolisian RI dibawah Depdagri

• Jokowi-JK Ingin Polri Dalam Kementerian, Detik.com, Sabtu, 24/05/2014 03:01 WIB
  
• [URL=""]Efektifkah Rencana Jokowi-JK yang Ingin Tempatkan Polri di Bawah Kementerian?[/URL] Detik.com, abtu, 24/05/2014 04:11 WIB
  
• Polri di Bawah Kemendagri, Oegroseno: Visi Jokowi Tak Masuk Akal. Aktual.Co,Rabu, 28-05-2014 15:30
  

TNI Tak Enak dengan Desakan Pembekuan Babinsa, Isue Bangkitnya PKI, dan Remehkan Analisis Pengadaan MBT Leopard

• Tim Jokowi Minta Babinsa Dibekukan. JPNN.Com, Minggu, 08 Juni 2014 , 08:28:00
  
• PDIP Minta Keberadaan Babinsa Dibekukan. Republika, Sabtu, 07 Juni 2014, 17:13 WIB
  
• Panglima TNI dan Kapolri Diminta Bekukan Babinsa dan Babinkamtibmas. Tribunnews.com, Sabtu, 7 Juni 2014 13:56 WIB
  
• Musdah Mulia: Jokowi Siap "Legalkan" Paham Komunis. Intelejens, June 24, 2014
  
• Tap MPR Dicabut, Komunis Akan Hidup Kembali di Indonesia. Muslimuna, Sabtu, Juni 28, 2014
  
• Jusuf Kalla Tegaskan Jokowi Tak Bisa Cabut Tap MPRS Soal Komunis. Yahoo.news, Rabu, 2 Juli 2014
  
• Jokowi Tak Setuju Tank Leopard, Kalau Perlu Panser Banteng. Tribunnews.com, Minggu, 22 Juni 2014 22:26 WIB
  
• Menhan Bantah Argumentasi Jokowi soal Tank Leopard. KOMPAS, Selasa, 24 Juni 2014 | 11:48 WIB
  

Daerah-daerah Diancam Kebijakan Fiskal & Jokowi Kelihatan Diktator

• Politik Anggaran Jokowi Dianggap Otoriter. TEMPO, Minggu, 15 JUNI 2014 | 07:49 WIB
  
• Main Potong Anggaran Daerah Seenaknya, Jokowi Otoriter. SiarNusa,Com, Kamis, 12 Juni 2014 19:36
  
• 5 Dampak Arogansi Jika Jokowi Presiden, Main Potong Anggaran. Rimanews.com, http://www.rimanews.com/read/2014061...ndukung-jokowi
  
• Politik Anggaran Jokowi Picu Disintegrasi Bangsa. Okezone.com, Selasa, 10 Juni 2014 - 18:27 wib
  

Nasib Guru dan Buru Serta Petani Terancam Kebijakan Jokowi bila Berkuasa

• Jokowi Dikecam Buruh Sebagai Gubernur Pro Pengusaha Hitam. Suaranews.com
  
• Presiden KSPI: Jokowi Kurang Populer di Kalangan Buruh. Tribunnews.com, Selasa, 25 Maret 2014 14:08 WIB
  
• [URL=""]Bertemu Pengurus PGRI, Jokowi Klarifikasi Isu Penghapusan Sertifikasi Guru[/URL]. Detik.com, Jumat, 23/05/2014 09:50 WIB
  
• Jokowi Menghapus Sertifikasi Guru. Kompasiana,
  

Ucapan yang Paling Banyak adalah Konfrontasi dengan Kepentingan Ummat Islam

• Pemerintahan Jokowi-JK Larang Perda Syariat Islam Baru. Republika.Co,Wednesday, 04 June 2014, 15:58 WIB
  
• Jokowi Bantah Jatahkan Menteri Agama untuk NU. Repulika.Co, Wednesday, 28 May 2014, 12:18 WIB
  
• Sikap Politik PDIP yang Selalu Menolak Perundang-undangan Terkait Kemashlahatan Ummat Islam. Hizbut-tahrir.or.id, 2008
  
• [URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2105072/pdip-inteli-masjid-se-indonesia#.U6JYdKKfTHI"]PDIP Inteli Masjid se-Indonesia[/URL]. inilah..com, Jumat, 30 Mei 2014 | 14:21 WIB
  
• Wasekjen MUI : PDIP Itu Partai Anti Islam. GemaIslam.com, Wednesday June 18, 2014
  

Ini Penyebab Turunnya Elektabilitas Jokowi Menurut PDB
Selasa, 10/06/2014 19:13 WIB

Jakarta - Survei terbaru yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) mengungkap bahwa elektabilitas capres Joko Widodo terus menurun. Pesaingnya justru sebaliknya. Apa alasannya?

Peneliti senior PDB Agus Herta S pun membeberkan alasan penurunan elektabilitas Jokowi. Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers Hasil Survei Capres 2014 oleh PDB di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Menurut Agus, Jokowi terlalu sering muncul di berbagai media sejak setahun lalu. Ia menilai bahwa hal itu menyebabkan masyarakat mengalami kejenuhan.

"Fenomena Jokowi Effect itu muncul setahun yang lalu, sudah diangkat media berpuluh-puluh kali. Sehingga masyarakat mengalami kejenuhan, karena sisi yang diangkat dari sosok Jokowi itu adalah sisi yang itu-itu saja. Tidak ada sisi baru yang diangkat oleh media," ungkapnya.

Dijelaskan Agus, hal berbeda justru terjadi kepada Prabowo. Kemunculan pasangan cawapres Hatta Rajasa itu dianggap pas karena membawa angin segar di saat Jokowi Effect melempem.

"Walaupun ia sudah mempersiapkan sejak lama, tetapi Prabowo muncul ke media dengan style yang baru, dengan visi yang baru. Dia berbeda dengan Jokowi. Ini yang kemudian sedikit menguntungkan kubu Prabowo. Sehingga Jokowi Effect kebaruannya sudah hilang, masyarakat mulai jenuh pada Jokowi," paparnya.

Agus mewanti-wanti Jokowi dan tim suksesnya agar memikirkan cara menghentikan penurunan elektabilitas itu. "Kalau melihat tren seperti ini dan tidak diantisipasi oleh timnya (Jokowi), maka tidak menutup kemungkinan Prabowo-Hatta bisa menyalip," tandasnya.
http://news.detik.com/pemilu2014/rea...wi-menurut-pdb

Elektabilitas Jokowi anjlok, PDIP cium konspirasi curangi pemilu
Merdeka.com – Min, 29 Jun 2014

Elektabilitas Jokowi anjlok, PDIP cium konspirasi curangi pemilu
MERDEKA.COM. Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Ahmad Basarah tidak percaya dengan hasil sejumlah survei yang menyatakan capres jagoannya mengalami penurunan elektabilitas. Menurut dia, antusiasme masyarakat di berbagai daerah semakin tinggi kepada Jokowi ketika dirinya menemani langsung mantan wali kota Solo itu berkampanye.

Karena itu dia merasa aneh jika hasil survei menyebut elektabilitas Jokowi-JK terus turun. Apalagi, ada survei yang mengatakan jika selisih elektabilitas Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta hanya beda tipis, dia tak percaya akan hal itu.

"Sehingga rasanya aneh kalau elektabilitas Jokowi disebut tidak pernah mengalami peningkatan. Kami menghargai hasil survei yang dilaporkan beberapa lembaga survei akhir-akhir ini. Namun, terhadap hasil survei yang melaporkan perolehan suara Jokowi-JK hanya selisih 3 atau 4 persen lebih banyak dari Prabowo-Hatta sangat tidak sesuai dengan fakta lapangan," ujar Basarah dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Minggu, (29/6).

Wakil Sekjen PDIP ini menduga, skenario kecurangan pilpres telah dimulai. Konspirasi kecurangan pilpres akan dilakukan secara terencana, terstruktur dan masif. Misalnya, pembentukan opini melalui lembaga-lembaga survei yang dibayar.

"Sangat mungkin kecurangan dimulai dari rekayasa pembentukan opini dengan memanfaatkan lembaga-lembaga survei yang akan dibayar untuk mengumumkan hasil survei yang semakin menurunkan elektabilitas Jokowi-JK dan menaikkan elektabilitas Prabowo-Hatta," jelas Basarah.

Dia menambahkan, rekayasa hasil survei tersebut akan merekayasa persepsi publik secara masif. Persepsi publik yang telah terbentuk secara masif tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan rekayasa rekapitulasi suara hasil pilpres.

"Pengalaman pahit proses pemungutan suara pemilu legislatif kemarin masih belum hilang dari ingatan kita. Kecurangan dalam pelaksanaan pileg mulai dari pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang melibatkan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang sebagian besar masih bertugas kembali dalam pemilu presiden ini," tambah anggota Komisi III DPR ini.

Dengan kata lain, menurut Basarah, telah tersedia instrumen yang akan digunakan untuk melakukan berbagai praktik kecurangan dalam pilpres yang akan datang. "Kami mendesak agar KPU dan Bawaslu berani bertindak progresif dan berani mengambil resiko demi menyelamatkan proses pilpres yang demokratis dan bermartabat. Mari kita selamatkan
Mengapa Rakyat & Instansi Pemerintah Alergi bila Jokowi jadi RI-1 & Lari ke Prabowo?

---------------------------

Kalau gua cuma satu kata, dia memang tidak kredibel untuk menjadi seorang Presiden di negeri dengan jumlah penduuduk 240 juta (nomor 4 di Dunia) saat ini.