Alasan Mengapa Saya Tidak Memilih Prabowo
Published on 8 April 2014 by Candra Wiguna on www.chandrawiguna.com

Pemilu presiden semakin dekat, beberapa tokoh sudah memastikan diri sebagai calon, salah satunya adalah Prabowo Subianto. Pada pemilu tahun 2009, Prabowo merupakan pasangan cawapres dari Megawati. Saat itu Gerindra masih merupakan partai kecil dan Prabowo belum sepopuler sekarang. Kini, setelah beberapa tahun, popularitas Prabowo meningkat tajam, beberapa kader Gerindra yang sukses memenangkan pilkada seperti Ahok dan Ridwan Kamil ikut berkontribusi terhadap pamor Prabowo, masyarakat pun banyak menaruh harapan pada beliau.

Pada awalnya saya beranggapan bahwa Prabowo adalah calon presiden yang layak untuk dipilih. Tapi lama-lama, seperti orang yang baru sadar dari hipnotis, saya kemudian mempertanyakan kembali, siapa Prabowo, bagaimana rekam jejaknya, benarkah dia layak dipilih? Hingga pada akhirnya saya menemukan beberapa alasan untuk mengatakan TIDAK, saya tidak akan memilih Prabowo.

Berikut ada 7 alasan yang membuat saya tidak akan memilih Prabowo dalam pemilu Presiden mendatang:

1. Kasus Pelanggaran HAM

Alasan yang paling kuat untuk menolak Prabowo sebagai presiden adalah karena isu keterlibatan beliau terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, mulai dari kasus perang di Timor Timur, Aceh, hingga penculikan aktivis di tahun 1997-1998.

Saya tidak berani mengambil risiko untuk memilih presiden yang terlibat kejahatan HAM, selain merasa bersalah kepada keluarga korban yang telah berjuang merebut reformasi, malu pada negara lain karena memiliki presiden dengan rekam jejak kasus berdarah, memilih presiden yang punya sifat seperti ini juga berisiko mengembalikan Indonesia kembali ke zaman pemerintahan otoriter, yang sekali lagi penuh dengan pelanggaran HAM.

2. Prabowo Minim Prestasi

Alasan lain yang juga penting adalah karena Prabowo termasuk calon presiden yang minim prestasi.

Prestasi di Bidang Militer
Semua penghargaan di bidang militer itu sudah tidak ada nilainya lagi semenjak Prabowo dipecat dari kemiliteran. Prabowo dipecat karena terlibat kasus penculikan aktivis dan itu merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat dan tidak bisa dimaafkan. Karier militer Prabowo di bidang militer bisa dikatakan sudah hancur dan tidak ada artinya lagi.

Sebagai Ketua HKTI
Prabowo adalah ketua dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, tp pada kenyataannya berdasarkan data BPS, jumlah petani di Indonesia semakin berkurang, ini jelas menandakan bahwa petani tidak dianggap sebagai profesi yang menguntungkan oleh masyarakat.

Sebagai Pengusaha
Sebagai pengusaha pun saya masih mempertanyakan kemampuan Prabowo, mengingat salah satu perusahaannya kini mengalami masalah keuangan, bahkan sampai belum membayar gaji pegawainya selama beberapa bulan.

Faktor prestasi ini banyak dilupakan oleh orang lain bahkan oleh pendukung Prabowo sendiri, padahal mereka seringkali sibuk mempertanyakan prestasi Jokowi selama memimpin di Solo dan Jakarta atau prestasi Hary Tanoe dan Aburizal Bakrie selain sebagai pengusaha, tapi ketika pertanyaannya dibalik dengan mempertanyakan prestasi Prabowo, mereka umumnya tidak sanggup memberi jawaban.

3. Masih Memiliki Hutang

Prabowo seperti halnya Aburuzal Bakrie, adalah calon presiden yang perusahaannya memiliki cukup banyak. Perusahaan Prabowo yang berhutang itu adalah PT Kertas Nusantara (ebelumnya bernama PT Kiani Kertas), dimana berdasarkan verifikasi kurator kepailitan dan pengurus PKPU, total utang Kertas Nusantara mencapai Rp 14,31 triliun. Masalah hutang ini lah yang kemudian membuat PT Kertas Nusantara menunda pembayaran gaji pegawainya hingga 5 bulan.

Uang sebanyak 14,31 triliun bukanlah nilai yang kecil. Bagaimana kita bisa yakin bahwa nanti Prabowo tidak akan menyalahgunakan wewenangnya jika terpilih sebagai presiden untuk membayar hutang-hutang perusahaannya itu? Saya bukan orang gila yang berani mengambil risiko itu, masih ada banyak calon presiden yang tidak bermasalah yang lebih layak untuk dipercaya.

4. Bermasalah Dengan Negara Lain

Karena dugaan kasus pelanggaran HAM yang dilakukannya, Prabowo pernah dicekal oleh Amerika, dan beberapa negara lain pun menaruh stigma buruk pada beliau. Bagian lucunya adalah Prabowo kemudian melakukan pembelaan diri dengan menyamakan pencekalan dirinya dengan pencekalan Nelson Mandela.

Memang tidak semua tokoh yang dicekal oleh Amerika adalah penjahat, beberapa diantaranya adalah Nelson Mandela dan Yasser Arafat, tapi Prabowo jelas tidak bisa disamakan dengan kedua tokoh tersebut yang mendapat banyak dukungan dari negara lain, bahkan PBB sempat memindahkan rapat pembahasan mengenai Palestina dari sebelumnya di Amerika menjadi di Swiss agar Yasser bisa ikut serta. Dalam kasus Prabowo tidak ada cerita heroik yang bisa dibanggakan, dia dicekal bukan karena alasan politis melainkan karena kejahatan HAM.

Saya tidak mau nantinya presiden yang terpilih tidak bisa mengikuti rapat PBB karena ditolak oleh negara lain, saya akan malu jika punya presiden yang dicekal di banyak negara. Bukannya semakin terbuka dengan pergaulan internasional, keterpilihan Prabowo sebagai presiden justru bisa membuat Indonesia semakin dikucilkan di dunia internasional.

5. Angkatan Tua, Cita Rasa Orde Baru

Menurut Habibie, salah satu kriteria calon presiden yang cocok saat ini adalah mereka yang berusia 40 hingga 60 tahun, lebih dari 60 tahun sebaiknya tidak usah ikut bursa calon presiden dan memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk memimpin. Kaum tua sebaiknya pensiun dari dunia perpolitikan dan menjadi negarawan.

Saya setuju dengan Habibie, usia bukan hanya terkait dengan kondisi fisik, tapi juga pola pikir. Zaman terus berganti, dunia semakin berkembang, ada banyak pengetahuan baru yang umumnya tidak bisa diterima dengan menggunakan pola pikir yang lama. Sekarang bukan zaman dimana komunisme dan anarkisme dianggap tabu, sekarang bukan zaman dimana keturunan Cina Tionghoa dibedakan statusnya dengan pribumi, sekarang bukan zamannya pemerintahan otoriter yang bisa menghukum rakyat seenaknya.

Tahun ini, Prabowo berusia 62 tahun, ini artinya Prabowo tidak cocok dengan kriteria Habibie. Tapi bagi saya, masalahnya bukan hanya pada usia. Lebih dari itu, Prabowo, bersama dengan Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Akbar Tandjung adalah golongan tua “lulusan” dari partai Golkar, partainya rezim orde baru yang otoriter, korup, dan penuh dengan kasus pelanggaran HAM. Sebagai lulusan partai beringin, maka pola pikir Prabowo tidak akan jauh dari pola orde baru, karena mereka mendapat didikan dari rezim yang sama.

6. Black Campaign, Survei Bayaran, dan Pembohongan Publik

Belakangan Prabowo seringkali melakukan kampanye hitam terutama menyerang Jokowi, maklum saja karena Jokowi adalah satu-satunya calon yang elektabilitasnya melebihi Prabowo dalam berbagai survei. Kampanye hitam berupa kritik masih saya anggap wajar, tapi lama-lama apa yang dilakukan Prabowo nampak agak keterlaluan, mengatakan calon presiden lain sebagai boneka lah, mengatakan penipu lah, dimana pernyataan itu tidak sepantasnya dikeluarkan oleh seorang negarawan, karena kesannya sangat emosional dan berdasarkan asumsi saja. Pernyataan itu seperti anak kecil yang saling ejek-ejekan denga kawan bermainnya. Prabowo harusnya bisa lebih dewasa, lebih mengutamakan penyampaian visi misi dan keberhasilan yang sudah dilakukan ketimbang menyerang calon lain yang bahkan jauh lebih muda dari dirinya.

Selain kampanye hitam yang kekanak-kanakan, hal lain yang membuat saya kesal adalah beberapa pembohongan publik yang dilakukan pendukung Prabowo baik di media massa maupun sosial media yang seakan-akan ingin membodohi masyarakat. Pembohongan yang saya maksud bisa berupa informasi dan dat yang tidak benar terutama mengenai survei, atau informasi berupa propaganda.

Salah satu survei yang saya curigai adalah survei yang dilakukan oleh Vox Populi Survey dimana disana dikatakan bahwa elektabilitas Prabowo adalah yang paling tinggi, lebih tinggi dibanding elektabilitas Jokowi yang selama ini dalam survei lain selalu diunggulkan. Survei tersebut katanya menggunakan 4000 responsen secara nasional dengan hasil elekbailitas Prabowo adalah 33,1%, Megawati 15,4%, sedangkan Jokowi hanya 10,2%

7. Saya Memilih Bukan Berdasarkan Asumsi

Ketika saya bertanya pada para pendukung Prabowo mengenai alasan dukungan mereka setelah saya berhasil menunjukkan bahwa Prabowo tidak begitu berprestasi, umumnya mereka memberikan jawaban berupa asumsi, seperti mengatakan bahwa Prabowo itu tegas, pemberani, nasionalis, anti kepentingan asing, dan yang lain ada yang mengatakan karena Prabowo itu gagah dan tampan.

Dari jawaban ini saya kemudian paham kenapa banyak masyarakat mendukung Prabowo. Masyarakat selama ini kesal atas kepemimpinan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan loyo dan lambat mengambil tindakan, ditambah dengan ketidaktegasan kedua pemimpin tersebut menyikapi isu konflik perebutan pulau dan kebudayaan dengan Malaysia, membuat masyarakat berharap banyak pada pemimpin yang berkesan gagah, galak, dan berasal dari kalangan militer.

Prabowo tegas? Perhatikan kasus ketika beliau mendukung rencana Mendagri Gamawan Fauzi untuk bekerjasama dengan FPI yang katanya adalah aset bangsa dengan mengatakan bahwa FPI itu memang perlu dirangkul, tapi ketika pernyataan Prabowo itu banyak menuai protes oleh pendukungnya Prabowo buru-buru mengklarifikasi bahwa beliau siap menghadapi siapapun yang mengancam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pernyataan Prabowo itu berkesan bermuka dua, yang satu seakan menerima FPI dan mencari dukungan dari golongan Islam Fanatik Agak Radikal, yang satu lagi seakan memberi harapan pada kaum Nasionalis Pluralis yang selama ini kesal dengan ketimpangan toleransi beragama di Indonesia. Statement bermuka dua ini jelas menunjukkan bahwa Prabowo ingin mencari dukungan dari kedua belah pihak, yang sayangnya sekaligus menunjukkan bahwa beliau bukan orang yang tegas mengambil tindakan. Seharusnya beliau berani mengatakan apakah FPI itu memang bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika atau tidak, nanti jika terpilih sebagai Presiden organisasi itu akan dibiarkan atau dibubarkan, bukannnya mengatakan jika ini jika itu. Konteks FPI bukan “JIKA” lagi, karena kejadiannya melibatkan FPI sudah berlangsung sehingga sudah dapat dinilai dan disikapi.

Dari kasus-kasus tersebut maka saya mengatakan bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa sosok Prabowo itu memang tegas, berani, nasionalis, dll seperti asumsi kita selama ini. Pemilih yang baik seharusnya menilai calon berdasarkan track recordnya selama ini, apa kemampuan dan pengalaman calon tersebut dan apa yang sudah dilakukan calon tersebut pada Indonesia.