Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) bersama Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura telah bersepakat menggaet mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai bakal cawapres pendamping bakal capres Joko Widodo. Sebagai salah satu syarat pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), setiap pasangan wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baik Jokowi maupun JK, masing-masing sudah pernah melaporkan hartanya ke KPK. Jokowi yang juga pengusaha itu tercatat pada Maret 2012, sedangkan JK setelah melepas jabatan Wakil Presiden pada November 2009.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat terakhir di KPK, Jokowi memiliki harta sekitar Rp 27,2 miliar dan US$ 9.876.

Harta Jokowi itu terdiri dari harta tak bergerak dan harta bergerak. Untuk harta tak bergerak, yakni berupa lahan dan bangunan yang nilai totalnya sekitar Rp 23,7 miliar. Aset milik Jokowi itu sebagian besar berlokasi di Jawa Tengah.

Selain harta dan bangunan, mantan Walikota Solo itu juga tercatat melaporkan hartanya yang berupa penghasilan dari usahanya sekitar Rp 602 juta. Perolehan aset dari usahanya ini menurun sekitar Rp 400 juta dibandingkan tahun 2010.

Tak cuma itu, dari yang dilaporkan ke KPK, Jokowi juga memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor senilai Rp 499 juta. Aset itu terdiri atas 8 mobil dan 1 sepeda motor.

Kemudian, harta bergerak Jokowi lainnya adalah logam mulia, batu mulia, dan benda begerak lainnya yang nilainya sekitar Rp 361 juta. Bukan hanya itu, Jokowi tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 501 juta, serta giro dan setara kas lainnya sekitar Rp 1,52 miliar serta 9.876 dollar AS.

Dalam laporan itu, Jokowi yang saat ini masih tercatat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu tidak memiliki utang maupun piutang.

sumber: http://m.liputan6.com/indonesia-baru...ak-punya-utang