Teman saya ada yang ingin memilih Prabowo, tetapi dia ragu, karena masalah Hatta Rajasa. Loh, emang ada apa? Dia bilang, masalah ‘permainan HR selama jadi Menteri?’ Tetapi kan tidak ditangkap KPK? Yah, memang belum ditangkap, tetapi indikasi permainan itu kuat katanya? Saya kasih tanda tanya, karena ini adalah dugaan, yang tentu juga ada dasarnya dia bicara seperti itu, tetapi belum jadi kepastian hukum.

Yang saya ingat, ketika Hatta Rajasa menjadi Menteri Perhubungan (2004-2007), banyak sekali kasus terjadinya kecelakaan pesawat dan kapal laut di Indonesia. Diantaranya:

1. Lion Air Penerbangan JT 538, 30 November 2004, tergelincir dibandara Adi Sumarno Solo, menewaskan 26 orang.

2. Mandala Airline 91, 5 September 2005, di bandara Polonia, menewaskan 101 orang penumpang dan kru, juga 44 penduduk yang ketiban badan pesawat. Jadi total yang wafat 145 orang

3. KM Digoel, di laut Arafuru, 8 Juli 2005, kapal tenggelam, total korban 184 orang ditemukan tewas dan hilang

4. KM Senopati Nusantara, 30 Desember 2006, kapal tenggelam di kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah, korban 411 tewas dan hilang

5. Garuda GA 200, 7 Maret 2007 di Bandar Udara Adisucipto Jogja, korban mencapai 22 orang tewas

6. Adam Air Penerbangan 574, jurusan Jakarta-Surabaya-Menado, 1 Januari 2007, seluruh penumpang diperkirakan tewas dan hilang (102 orang)

Itu adalah mengenai kecelakaan besar yang menimpa dunia transportasi Indonesia ketika HR menjadi Menteri Perhubungan. Ini tentu terkait dengan sistem keselamatan transportasi Indonesia yang memang masih lemah sekali.

Indikasi Kasus Korupsi?

Kemudian, ketika menjadi Menteri Perhubungan itu, pada tahun 2006 Kementrian Perhubungan juga diterpa kasus korupsi yang sudah ditangani oleh KPK. Yaitu pengadaan gerbong kereta api dari Jepang. Kasus ini merugikan negara Rp 11 Milyar, dan Dirjen kereta api ditahan oleh KPK.

Beberapa komponen masyarakat mendesak agar kasus ini juga menginvestigasi peran Hatta Rajasa. Bahkan ICW sendiri memastikan: keterlibatan Hatta memang tak bisa dipungkiri. Namun sampai hari ini, Hatta tak sedikit pun tersentuh oleh hukum.

Blunder Kebijakan Mobil LCGC

Yang aneh lagi adalah kebijakan mengenai pembebasan mobil LGCG dari pajak. Kebijakan ini ditengarai sangat kuat pengaruh lobi ATPM mobil. Bayangkan saja, negara kehilangan potensi pendapatan pajak dari mobil sebesar Rp 10 Trilyun, sementara mobil ini sendiri minum BBM subsidi. Akibatnya kuota BBM subsidi membengkak, impor BBM melejit, dan defisiti APBN dikhawatirkan bisa lebih dari 3%. Dampak lebih jauhnya, pengeluaran alokasi anggaran dipangkas besar-besaran; termasuk pembangunan infrastruktur untuk publik?

Kaitan dengan Mafia Migas di Singapura?

Impor migas Indonesia melalui Singapura mencapai sekitar 500 ribu-600 ribu barrel perhari. Catet, perhari. Dari jumlah impor tersebut, sebesar 250 ribu barrel dilakukan (dengan penunjukkan langsung) oleh seseorang bernama Riza Chalid? Keuntungannya yang didapat dari impor 250 ribu barrel itu diperkirakan sekitar Rp 27 trilyun (USD 2,7 juta)

Gurihnya keuntungan impor BBM ini juga yang menyebabkan Indonesia hingga kini tidak membangun kilang minyak sendiri? Untuk inilah, sebuah lembaga yang bernama Badan Pemerhati Migas berdemo didepan Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian meminta Chairul Tanjung (CT) menginvestigasi hal ini, setelah sebelumnya ke KPK.

Apalagi sejak terungkapnya kasus SKK Migas, seharusnya investigasi kasus migas ini bisa tuntas diselesaikan oleh KPK. Kemenko Perekonomian sendiri membawahi Kementrian ESDM, BUMN, Perhubungan, Pertanian, keuangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, koperasi & ukm, serta daerah tertinggal.

Semoga KPK serius menginvestigasi kasus ini, sehingga pengelolaan kekayaan alam Indonesia benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Dan pejabat yang terlibat bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

ada yang bisa membantah????