KAPOLRI Jenderal Sutarman dinilai mengulur-ulur pengusutan kasus tabloid Obor Rakyat. Padahal, kasus tabloid yang berisi kampanye hitam terhadap calon presiden Joko Widodo (Jokowi) itu seharusnya jadi perhatian utama.

''Banyak alasan dari Kapolri yang terkesan normatif, seharusnya Polri memberikan kesan kecepatan dalam menyelesaikan kasus ini,'' kata ketua tim hukum pasangan Jokowi-Jusuf Kalla Trimedya Panjaitan saat dihubungi, tadi malam.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi-JK melaporkan tabloid Obor Rakyat ke Bareskrim Polri pada 16 Juni. Tabloid yang diedarkan ke sejumlah pesantren di Pulau Jawa itu dituduh menyebarkan kebencian.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Boy Rafli Amar membantah pihaknya memperlambat penanganan kasus itu. Menurutnya, Polri bekerja sesuai dengan prosedur hukum.

Polri, kata dia, terus memanggil sejumlah pihak untuk mendalami kasus tabloid Obor, seperti memanggil PT Mulia Kencana Semesta yang mencetak tabloid Obor, PT Pos Indonesia, dan akan kembali memanggil jurnalis tabloid tersebut, Darmawan Sepriyossa (DS), lusa.

''Pada tanggal 2 (Juli) akan memanggil Saudara DS yang infonya sedang tidak di Indonesia. Mudah-mudahan segera kembali,'' kata Boy. Namun, kuasa hukum Darmawan, Hinca Panjaitan, mengatakan kliennya menghadiri pemeriksaan hari ini.

Tabloid Obor diduga terkait dengan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa karena penyandang dana tabloid itu seorang pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.

Dia pulalah yang membeli Rumah Polonia di Jakarta Timur yang menjadi markas capres-cawapres nomor urut 1 itu (Media Indonesia, 30/6).

Belum usai soal tabloid Obor, di Kalimantan Timur muncul tabloid Martabat yang isinya memojokkan Jokowi-JK. ''Tabloid itu dibagikan di masjid saat tarawih,'' kata ketua tim pemenangan Jokowi-JK Kaltim, Dody Rondonuwu, kemarin.

Selain di Kabupaten Kutai Kartanegara, tabloid itu beredar pula di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, Ko ta Balikpapan, dan wilayah Provinsi Kalimantan Utara.