Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa heran dengan sejumlah pihak yang mengait-ngaitkan "rapor merah" yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Gubernur non-aktif Jokowi. Ahok menyebut pernyataan salah satu koleganya di Partai Gerindra di DPRD juga tidak relevan.

"Itu pak Sanusi (M.Sanusi-Ketua Fraksi Gerindra) saja yang konyol, pengen kader gerindra jadi gubernur," kata Ahok kepada wartawan ketika disinggung soal koleganya yang meminta Jokowi mengundurkan diri.Hal ini disampaikannya Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (23/6/2014).

Ahok beranggapan rekan separtainya yang menggunakan laporan BPK untuk meminta Jokowi mundur sebagai gubernur, adalah langkah yang salah. Menurut dia, hal itu hanya karena ingin mendorong dirinya segera menjadi gubernur padahal dia sendiri mengaku lebih ingin di jabatannya sebagai wakil Jokowi.

"Padahal saya pengennya jadi wagub saja. Salah pak Sanusi kan," kata dia.

Ahok sendiri berterimasih kepada BPK yang dianggapnya telah berhasil bekerja lebih teliti dengan memgungkap kebobrokan PNS di Pemprov DKI Jakarta yang masih nekat bermain.

"Enggak ada yang salah dengan Pak Jokowi," ucapnya.

Sebelumnya, M. Sanusi meminta Gubernur non-aktif Jokowi agar mengundurkan diri sebagai kepala pemerintahan. Hal ini karena banyaknya masalah di DKI yang terungkap dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan provinsi DKI tahun 2013 yang diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain turun satu tingkat dari peringkat DKI selama ini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK juga melaporkan temuan adanya indikasi kerugian daerah dalam program unggulan Jokowk-Ahok.

"Menurut saya akan lebih baik dia (Jokowi) mundur saja dari gubernur, serahkan sama yang Pltnya, supaya jelas. Saya menghimbau dan meminta kebesaran hati pak Jokowi dan jiwa negarawan dia. Saya menghimbau, karena pak Jokowi juga sahabat saya, waktu Pemilukada saya sekretaris pemenangan, saya juga di fraksi gerindra dan bersama teman PDIP yang mengegolkan kegiatan 2013, yang kemudian hasilnya adalah WD. Satu tahun sudah pak Jokowi memegang APBD hasilnya berantakan seperti ini dan semua terindikasi korupsi," kata Sanusi.

Sumber