- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi Mulai Ditinggalkan Pendukungnya, Imbas Ketidak-layakannya Menjadi Pemimpin RI?
TS
shantikem
Jokowi Mulai Ditinggalkan Pendukungnya, Imbas Ketidak-layakannya Menjadi Pemimpin RI?
Relawan Sudah Tak Solid? Anis Baswedan Mulai Kalut, Elektabilitas Jokowi Merosot!
Monday, June 30, 2014
Juru bicara pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Anies Baswedan meminta seluruh relawan dan tim sukses bekerja dengan solid untuk memenangkan Pilpres 2014, di penghujung masa kampanye. "Sisa 10 hari menjelang Pilpres 9 Juli 2014 atau sedikitnya lima hari sisa masa kampanye, kita tidak bisa rileks, tapi harus bekerja secara solid," kata Anies Baswedan saat menghadiri pemaparan hasil survei Indo Barometer, Ahad (29/6).
Dia mengatakan dalam sisa waktu 10 hari hendaknya para relawan dan tim sukses tidak lagi berbicara strategi besar. Namun, fokus bekerja semaksimal mungkin dari hal-hal kecil untuk memenangkan Jokowi-JK. "Sekarang juga bukan saatnya lagi bicara angka survei, konsentrasinya sudah pada kerja di lapangan, relawan maupun aktivis partai yang menominasikan pak Jokowi-JK harus kerja," ucap Anies.
Lebih jauh Anies mengingatkan perlunya kepastian pengawasan terhadap potensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan sosial dan hibah, oleh oknum kepala daerah untuk kepentingan Pilpres 2014. "Ini penting untuk digarisbawahi, karena bisa menjadi efek negatif, mudah-mudahan menjadi perhatian," ujar Anies.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer 16-22 Juni 2014 dan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia, diketahui bahwa elektabilitas Jokowi-JK 46 persen masih unggul dibanding Prabowo-Hatta 42,6 persen. Sedangkan pemilih masih belum menentukan pilihannya atau merahasiakan pilihannya sebanyak 11,3 persen.
Namun, secara umum perolehan suara Jokowi-JK itu dinilai menurun dibandingkan rangkaian survei-survei sebelumnya, sedangkan perolehan suara Prabowo-Hatta terus meningkat.
http://www.suaranews.com/2014/06/relawan-sudah-tak-solid-anis-baswedan.html
Elektabilitas Jokowi Makin Turun, Suara Mulai Terpecah ke Prabowo
Sabtu, 07 Juni 2014, 04:12 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Alvara Research Center Hasanudin Ali mengatakan, Alvara melakukan survei untuk melihat pilihan capres-cawapres warga muslim kota pada Pilpres 9 Juli mendatang. Survei dilakukan pada 18-28 Mei 2014 di 10 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar.
Hasil survei, kata Hasanudin, memperlihatkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memiliki elektabilias lebih tinggi dikalangan muslim kota yaitu 38,8 persen dibandingkan Prabowo-Hatta yang mencapai 29 persen. "Namun perbedaan elektabilitas keduanya cukup sedikit artinya pemilih di kota mulai terbelah ke Prabowo, semua survei menyatakan elektabilitas Jokowi mulai turun," katanya.
Waktu, ujar Hasanudin, menjadi musuh utama saat ini. Prabowo ingin waktu lebih lama agar suaranya bisa menyusul Jokowi, sementara Jokowi ingin pilpres dilakukan lebih cepat agar suaranya tidak semakin turun.
http://www.republika.co.id/berita/pe...cah-ke-prabowo
Ini penyebab elektabilitas Prabowo-Hatta terus naik
Minggu, 29 Jun 2014
MERDEKA.COM. Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer pada 16-22 Juni 2014 diketahui, elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta terus mengalami kenaikan. Saat ini elektabilitas Prabowo-Hatta 42,6 % dan Jokowi-JK 46%. Sedangkan pemilih yang belum memutuskan mencapai 11,3%. Survei itu dipublikasikan hari ini, Minggu (29/6). Apa penyebab suara Prabowo-Hatta terus mengalami kenaikan?
Pertama adalah mesin politik koalisi Prabowo-Hatta mulai bangkit. "Kedua, pemilih Islam mulai mengarah ke Prabowo-Hatta," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari. Selain itu, efek Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mulai terasa. "Ada juga promo mulut ke mulut Prabowo-Hatta lebih kuat," jelasnya.
Pemilih juga melihat pasangan Prabowo-Hatta juga dinilai unggul dalam debat capres. "Mayoritas pendukung Prabowo-Hatta menentukan pilihan pada kampanye dan hari tenang," katanya. Padahal pada survei Indo Barometer tanggal 28 Mei-4 Juni 2014 atau tepat sebelum pelaksanaan kampanye pilpres resmi dimulai, pasangan Jokowi-JK masih unggul jauh. Jokowi-JK 49,9% dan Prabowo Hatta 36,5%. Dan jumlah pemilih yang belum memutuskan/rahasia/tidak menjawab adalah 13,5%.
https://id.berita.yahoo.com/ini-peny...072702462.html
Masyarakat Mulai Bosan, Elektabilitas Jokowi Cenderung Turun
Rabu, 2 April 2014 | 20:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan, elektabilitas bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengalami penurunan. Peneliti PDB Agus Herta Sumarto mengatakan, lembaganya membandingkan dengan data elektabilitas para capres mulai September 2013. “PDB mengukur elektabilitas para bakal capres mulai dari bulan September 2013 lalu, hingga bulan Maret 2014 kemarin,” kata Agus saat memaparkan hasil survei PDB, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).
Pada September 2013, kata dia, elektabilitas Jokowi sebesar 36 persen. Sebulan kemudian naik menjadi 37,6 persen. Namun, pada bulan November, elektabilitas Jokowi turun menjadi 33,5 persen. Pada Januari 2014, elektabilitas Jokowi turun cukup jauh ke angka 28 persen. Sementara pada Februari 2014, elektabilitas Jokowi kembali naik menjadi 31,4 persen. Namun, pada bulan Maret kembali turun ke angka 29,8 persen. “Dengan catatan, bulan Maret yang kami ukur di sini adalah 1-14 Maret, sebelum Jokowi dideklarasikan. Setelah deklarasi, mungkin suaranya akan naik lagi, namun grafik sejauh ini menunjukkan suara Jokowi turun,” ujar Agus.
Menurut Agus, penurunan elektabilitas Jokowi karena masyarakat mulai bosan dan jenuh terhadap ekspose media terhadap Gubernur DKI Jakarta itu. “Jokowi ini terlalu lama diekspos oleh media. Tapi isunya itu-itu saja, kalau suaranya mau naik lagi harus ada isu hangat yang positif. Mungkin isu deklarasinya kemarin bisa membuat suara dia naik,“ kata Agus.
Sementara itu, Chairman PDB Didik J Rachbini menilai, penurunan suara Jokowi karena banyaknya masalah yang terjadi selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Masyarakat sudah mulai kritis melihat berbagai masalah, seperti kasus pengadaan bus transjakarta, monorel, banjir, itu kan belum bisa diselesaikan,” ujar Didik. Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of error lebih kurang 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai oleh PDB sendiri.
http://www.republika.co.id/berita/pe...cah-ke-prabowo
Media Pendukung Jokowi Mulai Ditinggalkan
Selasa , 24 Jun 2014 08:09 WIB
Skalanews - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menilai saat ini masyarakat Indonesia lebih suka membaca media-media yang memuat berita Calon Presiden (Capres) 2014, Joko Widodo (Jokowi) apa adanya.
Hal tersebut, jelas Fahri, terjadi karena ada sejumlah media massa yang terlalu berpihak kepada Capres usungan lima partai politik (Parpol) tersebut. Namun kini, media-media yang mendukung Jokowi secara membabi buta tersebut, katanya sudah mulai ditinggalkan. "Media settingan sudah mulai ditinggalkan orang, karena bagaimanapun masyarakat tidak bisa dibodohi lagi dan kini mulai sadar. Dan itu membuat masyarakat pusing," kata Fahri saat ditemui oleh wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).
Masyarakat, tambah Fahri, mulai meninggalkan media pendukung Jokowi tersebut, karena mereka katanya sudah mulai menyadari siapa sosok Jokowi yang sebenarnya, pasca menonton acara debat Capres 2014 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Hal itu, lanjut Fahri, belum lagi ditambah bukti mulai terbongkarnya kebobrokan yang terjadi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Jokowi, seperti hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu yang lalu. "Audit BPK itu jelas, dia punya banyak masalah. Seperti halnya di Kota Solo, dia (Jokowi) tidak punya prestasi, karena kesejahteraan masyarakat Solo dalam indeks pembangunan jadi salah satu yang terendah ketika dia memimpin Solo selama tujuh tahun," katanya.
Dengan fakta ini, Fahri meyakini para swing voter maupun para pemilih rasional akan memilih Prabowo. Fahri pun memprediksi, bahwa kemungkinan hanya mereka yang memiliki kedekatan emosional saja yang masih mau mendukung Jokowi.
Pria yang menjadi anggota Tim Debat Capres-Cawapres Prabowo-Hatta ini juga mengatakan, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa kemampuan Jokowi itu hanya pada tingkatan managerial, sementara Prabowo adalah pemimpin yang asli. "Dia (Jokowi) belum pernah punya kemampuan diatas itu. Ini saja dia tak mampu memimpin, apalagi di skala nasional yang ada banyak sekali daerah otonom. Jokowi saya katakan skalanya masih kota, sementara Prabowo international atau minimal nasional," kata dia.
http://www.skalanews.com/berita/deta...i-Ditinggalkan
Belum punya kapabilitas sebagai Presiden, Jokowi hanya dipaksakan sekelompok Elit saja?
---------------------------------
Mau ngangkat Ketua RT saja harus emalui serangkaian uji-kelayakan dan kepantasan. Ini kok milih presiden, kayak milih ketua paguyuban NKRI aja?
Monday, June 30, 2014
Juru bicara pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Anies Baswedan meminta seluruh relawan dan tim sukses bekerja dengan solid untuk memenangkan Pilpres 2014, di penghujung masa kampanye. "Sisa 10 hari menjelang Pilpres 9 Juli 2014 atau sedikitnya lima hari sisa masa kampanye, kita tidak bisa rileks, tapi harus bekerja secara solid," kata Anies Baswedan saat menghadiri pemaparan hasil survei Indo Barometer, Ahad (29/6).
Dia mengatakan dalam sisa waktu 10 hari hendaknya para relawan dan tim sukses tidak lagi berbicara strategi besar. Namun, fokus bekerja semaksimal mungkin dari hal-hal kecil untuk memenangkan Jokowi-JK. "Sekarang juga bukan saatnya lagi bicara angka survei, konsentrasinya sudah pada kerja di lapangan, relawan maupun aktivis partai yang menominasikan pak Jokowi-JK harus kerja," ucap Anies.
Lebih jauh Anies mengingatkan perlunya kepastian pengawasan terhadap potensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan sosial dan hibah, oleh oknum kepala daerah untuk kepentingan Pilpres 2014. "Ini penting untuk digarisbawahi, karena bisa menjadi efek negatif, mudah-mudahan menjadi perhatian," ujar Anies.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer 16-22 Juni 2014 dan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia, diketahui bahwa elektabilitas Jokowi-JK 46 persen masih unggul dibanding Prabowo-Hatta 42,6 persen. Sedangkan pemilih masih belum menentukan pilihannya atau merahasiakan pilihannya sebanyak 11,3 persen.
Namun, secara umum perolehan suara Jokowi-JK itu dinilai menurun dibandingkan rangkaian survei-survei sebelumnya, sedangkan perolehan suara Prabowo-Hatta terus meningkat.
http://www.suaranews.com/2014/06/relawan-sudah-tak-solid-anis-baswedan.html
Elektabilitas Jokowi Makin Turun, Suara Mulai Terpecah ke Prabowo
Sabtu, 07 Juni 2014, 04:12 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Alvara Research Center Hasanudin Ali mengatakan, Alvara melakukan survei untuk melihat pilihan capres-cawapres warga muslim kota pada Pilpres 9 Juli mendatang. Survei dilakukan pada 18-28 Mei 2014 di 10 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar.
Hasil survei, kata Hasanudin, memperlihatkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memiliki elektabilias lebih tinggi dikalangan muslim kota yaitu 38,8 persen dibandingkan Prabowo-Hatta yang mencapai 29 persen. "Namun perbedaan elektabilitas keduanya cukup sedikit artinya pemilih di kota mulai terbelah ke Prabowo, semua survei menyatakan elektabilitas Jokowi mulai turun," katanya.
Waktu, ujar Hasanudin, menjadi musuh utama saat ini. Prabowo ingin waktu lebih lama agar suaranya bisa menyusul Jokowi, sementara Jokowi ingin pilpres dilakukan lebih cepat agar suaranya tidak semakin turun.
http://www.republika.co.id/berita/pe...cah-ke-prabowo
Ini penyebab elektabilitas Prabowo-Hatta terus naik
Minggu, 29 Jun 2014
MERDEKA.COM. Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer pada 16-22 Juni 2014 diketahui, elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta terus mengalami kenaikan. Saat ini elektabilitas Prabowo-Hatta 42,6 % dan Jokowi-JK 46%. Sedangkan pemilih yang belum memutuskan mencapai 11,3%. Survei itu dipublikasikan hari ini, Minggu (29/6). Apa penyebab suara Prabowo-Hatta terus mengalami kenaikan?
Pertama adalah mesin politik koalisi Prabowo-Hatta mulai bangkit. "Kedua, pemilih Islam mulai mengarah ke Prabowo-Hatta," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari. Selain itu, efek Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mulai terasa. "Ada juga promo mulut ke mulut Prabowo-Hatta lebih kuat," jelasnya.
Pemilih juga melihat pasangan Prabowo-Hatta juga dinilai unggul dalam debat capres. "Mayoritas pendukung Prabowo-Hatta menentukan pilihan pada kampanye dan hari tenang," katanya. Padahal pada survei Indo Barometer tanggal 28 Mei-4 Juni 2014 atau tepat sebelum pelaksanaan kampanye pilpres resmi dimulai, pasangan Jokowi-JK masih unggul jauh. Jokowi-JK 49,9% dan Prabowo Hatta 36,5%. Dan jumlah pemilih yang belum memutuskan/rahasia/tidak menjawab adalah 13,5%.
https://id.berita.yahoo.com/ini-peny...072702462.html
Masyarakat Mulai Bosan, Elektabilitas Jokowi Cenderung Turun
Rabu, 2 April 2014 | 20:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan, elektabilitas bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengalami penurunan. Peneliti PDB Agus Herta Sumarto mengatakan, lembaganya membandingkan dengan data elektabilitas para capres mulai September 2013. “PDB mengukur elektabilitas para bakal capres mulai dari bulan September 2013 lalu, hingga bulan Maret 2014 kemarin,” kata Agus saat memaparkan hasil survei PDB, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).
Pada September 2013, kata dia, elektabilitas Jokowi sebesar 36 persen. Sebulan kemudian naik menjadi 37,6 persen. Namun, pada bulan November, elektabilitas Jokowi turun menjadi 33,5 persen. Pada Januari 2014, elektabilitas Jokowi turun cukup jauh ke angka 28 persen. Sementara pada Februari 2014, elektabilitas Jokowi kembali naik menjadi 31,4 persen. Namun, pada bulan Maret kembali turun ke angka 29,8 persen. “Dengan catatan, bulan Maret yang kami ukur di sini adalah 1-14 Maret, sebelum Jokowi dideklarasikan. Setelah deklarasi, mungkin suaranya akan naik lagi, namun grafik sejauh ini menunjukkan suara Jokowi turun,” ujar Agus.
Menurut Agus, penurunan elektabilitas Jokowi karena masyarakat mulai bosan dan jenuh terhadap ekspose media terhadap Gubernur DKI Jakarta itu. “Jokowi ini terlalu lama diekspos oleh media. Tapi isunya itu-itu saja, kalau suaranya mau naik lagi harus ada isu hangat yang positif. Mungkin isu deklarasinya kemarin bisa membuat suara dia naik,“ kata Agus.
Sementara itu, Chairman PDB Didik J Rachbini menilai, penurunan suara Jokowi karena banyaknya masalah yang terjadi selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Masyarakat sudah mulai kritis melihat berbagai masalah, seperti kasus pengadaan bus transjakarta, monorel, banjir, itu kan belum bisa diselesaikan,” ujar Didik. Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of error lebih kurang 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai oleh PDB sendiri.
http://www.republika.co.id/berita/pe...cah-ke-prabowo
Media Pendukung Jokowi Mulai Ditinggalkan
Selasa , 24 Jun 2014 08:09 WIB
Skalanews - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menilai saat ini masyarakat Indonesia lebih suka membaca media-media yang memuat berita Calon Presiden (Capres) 2014, Joko Widodo (Jokowi) apa adanya.
Hal tersebut, jelas Fahri, terjadi karena ada sejumlah media massa yang terlalu berpihak kepada Capres usungan lima partai politik (Parpol) tersebut. Namun kini, media-media yang mendukung Jokowi secara membabi buta tersebut, katanya sudah mulai ditinggalkan. "Media settingan sudah mulai ditinggalkan orang, karena bagaimanapun masyarakat tidak bisa dibodohi lagi dan kini mulai sadar. Dan itu membuat masyarakat pusing," kata Fahri saat ditemui oleh wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).
Masyarakat, tambah Fahri, mulai meninggalkan media pendukung Jokowi tersebut, karena mereka katanya sudah mulai menyadari siapa sosok Jokowi yang sebenarnya, pasca menonton acara debat Capres 2014 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Hal itu, lanjut Fahri, belum lagi ditambah bukti mulai terbongkarnya kebobrokan yang terjadi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Jokowi, seperti hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu yang lalu. "Audit BPK itu jelas, dia punya banyak masalah. Seperti halnya di Kota Solo, dia (Jokowi) tidak punya prestasi, karena kesejahteraan masyarakat Solo dalam indeks pembangunan jadi salah satu yang terendah ketika dia memimpin Solo selama tujuh tahun," katanya.
Dengan fakta ini, Fahri meyakini para swing voter maupun para pemilih rasional akan memilih Prabowo. Fahri pun memprediksi, bahwa kemungkinan hanya mereka yang memiliki kedekatan emosional saja yang masih mau mendukung Jokowi.
Pria yang menjadi anggota Tim Debat Capres-Cawapres Prabowo-Hatta ini juga mengatakan, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa kemampuan Jokowi itu hanya pada tingkatan managerial, sementara Prabowo adalah pemimpin yang asli. "Dia (Jokowi) belum pernah punya kemampuan diatas itu. Ini saja dia tak mampu memimpin, apalagi di skala nasional yang ada banyak sekali daerah otonom. Jokowi saya katakan skalanya masih kota, sementara Prabowo international atau minimal nasional," kata dia.
http://www.skalanews.com/berita/deta...i-Ditinggalkan
Belum punya kapabilitas sebagai Presiden, Jokowi hanya dipaksakan sekelompok Elit saja?
Quote:
Amien Rais Minta Rakyat Jujur Melihat Jokowi
Jum'at, 13 September 2013 20:38
Jakarta, Sayangi.com - Nama Jokowi semakin hari semakin melambung. Berbagai survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta ini sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Bahkan PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal untuk mengusungnya sebagai Capres pada Pemilu Presiden 2014. Tapi sudah sejauh apakah prestasi Jokowi sebenarnya? Apakah rakyat sudah melihatnya secara jujur selama ini?
Tokoh Reformasi Amien Rais tidak silau dengan fenomena Jokowi. Ia malah meminta masyarakat agar menilai mantan Wali Kota Solo tersebut secara jujur dan apa adanya. Menurut Amien, prestasi Jokowi di Solo tidak semegah yang banyak dipikirkan orang dan diinformasikan media selama ini. Solo kata Amien, saat ini masih menjadi salah satu dari lima kota termiskin di Jawa Tengah. "Betul. Saya di sini ingin mengatakan apa adanya bahwa coba dicek, Solo termasuk lima daerah tingkat dua yang termiskin di Jawa Tengah," kata Amien Rais dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Jumat (13/9/2013) malam.
Di sebagian titik di Kota Solo jelas Amien, memang sudah menunjukkan kemajuan. Tetapi pada titik-titik yang lain, masyarakat masih miskin dan lingkungannya juga kumuh. "Kalau kita sampai ke Ngemplak, Kampung Sewu, dan lain-lain itu memang masih gelap, masih agak kumuh. Karena itu saya melihat memang ada semacam engineering (rekayasa)," jelasnya. Ketua MPP PAN ini juga mencontohkan mobil Esemka yang pernah menyedot perhatian publik, hingga mengantarkan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Seperti misalnya dulu mobil Esemka. Itu kan menggemparkan Asia Tenggara. Kemudian di mana sekarang mobil Esemka itu. Itu kemudian hilang, tapi pengaruhnya luar biasa itu. Jadi model-model seperti ini kita harus waspadai. Sebagai rakyat yang harus mulai berpikir kritis, demokratis, hal-hal seperti ini harus kita waspadai."
http://www.sayangi.com/politik1/read...melihat-jokowi
Ramadhan Pohan:
Jokowi Jangan "Ge-eR" Duluan ... Kemampuannya belum Teruji!
Kamis, 11 Juli 2013 | 15:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Demokrat belum berencana mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengikuti konvensi capres partainya. Ia pun meminta Jokowi untuk tidak ge-er alias "gede rasa" karena media kerap menjagokannya. “Jokowi jangan ge-er duluan. Orang suka sama dia juga bukan tanpa alasan. Kemampuannya dalam mengelola program juga belum diketahui,� ujar Ramadhan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, partainya tak mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk mengikuti konvensi capres yang akan diadakan Partai Demokrat. Alasannya, kata Sutan, Partai Demokrat menghormati PDI Perjuangan sebagai partai yang "membesarkan" Jokowi. Sutan menegaskan, tak hanya Jokowi, kader-kader dari partai lain juga tak akan diundang untuk mengikuti konvensi. Komite Konvensi akan menjaring figur potensial dari internal Partai Demokrat atau figur non-partai. "Tidak akan diundang. Jokowi kader partai lain, biarlah Jokowi untuk PDI-P. Partai lain tidak akan diundang, kami tidak akan menyakiti konstituennya," kata Sutan.
Terkait konvensi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) malam. Penjelasan SBY dilakukan lantaran dia menyadari banyak bias yang terjadi terkait konvensi yang akan dilakukan partainya. Dalam penjelasannya, SBY menuturkan tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen. Komite seleksi ini juga yang akan menentukan kriteria dan juga mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini.
Adapun peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi menjadi dua tahap. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik. Setelah hasil pemilu legislatif diketahui, Partai Demokrat baru akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya.
http://nasional.kompas.com/read/2013....Ge-eR.Duluan.
Professor Ibramsjah, UI: Jokowi Sih Biasa Saja ....
Thursday, 12 September 2013 16:37wib
Jakarta, GATRAnews - Bak cendawan di musim hujan, popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus meroket dan merajai berbagai survei Pilpres 2014. Namun, tak sedikit yang masih meragukan untuk melaju ke RI-1 melihat track record kinerjannya yang belum jelas. Pengamat politik Universitas Indonesia Ibramsjah mengatakan, kinerja (track record) bukan menjadi patokan seseorang untuk nyapres atau tidak. Parameter politik yang bervariatif menentukan maju menjadi RI-1. "Sebenarnya pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler," ujar Ibramsjah kepada wartawan, Kamis (12/9). Oleh karenanya, saat ini momentum yang tepat bagi PDIP untuk mencalonkan Jokowi sebagai Capres. Terlebih, pernyataan Ketua Umum Megawati, Puan Maharani dan Maruara Sirait yang tidak mau menjadi partai oposisi di tahun 2014. "Enggak ada masalah jika untuk kepentingan nasional, namanya juga kepantasan Jokowi itu dilihat dari parameter politik bukan kinerja," jelasnya. Persoalan, Jokowi harus menuntaskan masa jabatan selama 5 tahun dan akan terganjal oleh izin DPRD, menurut pengamat politik dari UI ini, tidak akan ada hambatan.
Sebab, Jokowi dulu di Solo juga tidak tuntas menjabat sebagai Walikota, sedangkan DPRD dipastikan dapat dilobi. "DPRD itu kalau sudah politik semuanya bisa diatur," tegasnya. Sementara itu, partai Gerindra yang mengharapkan Jokowi tidak Capres tahun depan, dianggap sebagai bentuk ketakutan. Sebab, Prabowo kalah pamor dengan Jokowi. "Gerindra menahan Jokowi Capres itu ya karena takut saja, kalau Prabowo bertempur sama Jokowi pasti kalah itu," ucapnya.
http://www.gatra.com/pemilu-capres/3...%E2%80%8F.html
Setahun Pimpin Jakarta, Kinerja Jokowi Dinilai Belum Spektakuler
Kamis, 12 September 2013 | 10:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Setahun sudah Joko Widodo memimpin Jakarta dan menjalankan beberapa programnya yang pelan tetapi pasti sudah terlihat hasilnya. Namun, hasil kerja Gubernur DKI itu dinilai tidak spektakuler. "Sebenarnya, pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler dari Jokowi," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (12/9/2013). Saat ini, kata dia, publik melihat Jokowi bukan dari kinerjanya, melainkan dari penokohan dan karakternya. Terkait unggulnya Jokowi di berbagai survei capres, menurut dia, hal itu diukur dari parameter politik, bukan parameter kinerja apa saja yang telah dikerjakannya. Oleh sebab itu, nama Jokowi menjadi yang paling populer saat ini.
Meski begitu, dia mendukung PDI Perjuangan memajukan Jokowi sebagai calon presidennya. Momen 2014, kata dia, adalah momen yang tepat untuk partai Megawati Soekarnoputri itu kembali mendapatkan simpati rakyat dan tidak lagi menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Keinginan untuk tidak lagi menjadi oposisi pada tahun 2014 itu pun telah disampaikan oleh Megawati, Puan Maharani, dan Maruarar Sirait. "Enggak ada masalah untuk kepentingan nasionalnya. Namanya juga kepantasan Jokowi itu hanya dilihat dari parameter politik, kok, bukan kinerjanya," jelas Iberamsjah.
Selain itu, menurut dia, penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang dan permasalahan Waduk Pluit dapat menjadi bekal Jokowi untuk maju menjadi calon presiden. Dengan itu, masyarakat Jakarta maupun Indonesia akan memilihnya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Sementara terkait kemungkinan apakah DPRD DKI akan mengganjal langkah PDI Perjuangan dan Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014, menurutnya, bernegosiasi dengan lembaga DPRD DKI adalah sebuah hal yang mudah. Pasalnya, dahulu, saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan tidak menyelesaikan masa jabatannya, dengan mudah, ia mendapatkan izin maju dalam Pilkada DKI dari DPRD Surakarta. Nantinya, pendekatan yang ia lakukan di Surakarta akan kembali dilakukannya di Jakarta. "DPRD itu kalau sudah politik, semuanya bisa diatur," kata Iberamsjah.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...um.Spektakuler
JK: Jokowi Capres, Bisa Hancur Negara Ini
Jum'at, 13 September 2013 20:38
Jakarta, Sayangi.com - Nama Jokowi semakin hari semakin melambung. Berbagai survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta ini sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Bahkan PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal untuk mengusungnya sebagai Capres pada Pemilu Presiden 2014. Tapi sudah sejauh apakah prestasi Jokowi sebenarnya? Apakah rakyat sudah melihatnya secara jujur selama ini?
Tokoh Reformasi Amien Rais tidak silau dengan fenomena Jokowi. Ia malah meminta masyarakat agar menilai mantan Wali Kota Solo tersebut secara jujur dan apa adanya. Menurut Amien, prestasi Jokowi di Solo tidak semegah yang banyak dipikirkan orang dan diinformasikan media selama ini. Solo kata Amien, saat ini masih menjadi salah satu dari lima kota termiskin di Jawa Tengah. "Betul. Saya di sini ingin mengatakan apa adanya bahwa coba dicek, Solo termasuk lima daerah tingkat dua yang termiskin di Jawa Tengah," kata Amien Rais dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Jumat (13/9/2013) malam.
Di sebagian titik di Kota Solo jelas Amien, memang sudah menunjukkan kemajuan. Tetapi pada titik-titik yang lain, masyarakat masih miskin dan lingkungannya juga kumuh. "Kalau kita sampai ke Ngemplak, Kampung Sewu, dan lain-lain itu memang masih gelap, masih agak kumuh. Karena itu saya melihat memang ada semacam engineering (rekayasa)," jelasnya. Ketua MPP PAN ini juga mencontohkan mobil Esemka yang pernah menyedot perhatian publik, hingga mengantarkan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Seperti misalnya dulu mobil Esemka. Itu kan menggemparkan Asia Tenggara. Kemudian di mana sekarang mobil Esemka itu. Itu kemudian hilang, tapi pengaruhnya luar biasa itu. Jadi model-model seperti ini kita harus waspadai. Sebagai rakyat yang harus mulai berpikir kritis, demokratis, hal-hal seperti ini harus kita waspadai."
http://www.sayangi.com/politik1/read...melihat-jokowi
Ramadhan Pohan:
Jokowi Jangan "Ge-eR" Duluan ... Kemampuannya belum Teruji!
Kamis, 11 Juli 2013 | 15:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Demokrat belum berencana mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengikuti konvensi capres partainya. Ia pun meminta Jokowi untuk tidak ge-er alias "gede rasa" karena media kerap menjagokannya. “Jokowi jangan ge-er duluan. Orang suka sama dia juga bukan tanpa alasan. Kemampuannya dalam mengelola program juga belum diketahui,� ujar Ramadhan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, partainya tak mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk mengikuti konvensi capres yang akan diadakan Partai Demokrat. Alasannya, kata Sutan, Partai Demokrat menghormati PDI Perjuangan sebagai partai yang "membesarkan" Jokowi. Sutan menegaskan, tak hanya Jokowi, kader-kader dari partai lain juga tak akan diundang untuk mengikuti konvensi. Komite Konvensi akan menjaring figur potensial dari internal Partai Demokrat atau figur non-partai. "Tidak akan diundang. Jokowi kader partai lain, biarlah Jokowi untuk PDI-P. Partai lain tidak akan diundang, kami tidak akan menyakiti konstituennya," kata Sutan.
Terkait konvensi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) malam. Penjelasan SBY dilakukan lantaran dia menyadari banyak bias yang terjadi terkait konvensi yang akan dilakukan partainya. Dalam penjelasannya, SBY menuturkan tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen. Komite seleksi ini juga yang akan menentukan kriteria dan juga mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini.
Adapun peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi menjadi dua tahap. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik. Setelah hasil pemilu legislatif diketahui, Partai Demokrat baru akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya.
http://nasional.kompas.com/read/2013....Ge-eR.Duluan.
Professor Ibramsjah, UI: Jokowi Sih Biasa Saja ....
Thursday, 12 September 2013 16:37wib
Jakarta, GATRAnews - Bak cendawan di musim hujan, popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus meroket dan merajai berbagai survei Pilpres 2014. Namun, tak sedikit yang masih meragukan untuk melaju ke RI-1 melihat track record kinerjannya yang belum jelas. Pengamat politik Universitas Indonesia Ibramsjah mengatakan, kinerja (track record) bukan menjadi patokan seseorang untuk nyapres atau tidak. Parameter politik yang bervariatif menentukan maju menjadi RI-1. "Sebenarnya pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler," ujar Ibramsjah kepada wartawan, Kamis (12/9). Oleh karenanya, saat ini momentum yang tepat bagi PDIP untuk mencalonkan Jokowi sebagai Capres. Terlebih, pernyataan Ketua Umum Megawati, Puan Maharani dan Maruara Sirait yang tidak mau menjadi partai oposisi di tahun 2014. "Enggak ada masalah jika untuk kepentingan nasional, namanya juga kepantasan Jokowi itu dilihat dari parameter politik bukan kinerja," jelasnya. Persoalan, Jokowi harus menuntaskan masa jabatan selama 5 tahun dan akan terganjal oleh izin DPRD, menurut pengamat politik dari UI ini, tidak akan ada hambatan.
Sebab, Jokowi dulu di Solo juga tidak tuntas menjabat sebagai Walikota, sedangkan DPRD dipastikan dapat dilobi. "DPRD itu kalau sudah politik semuanya bisa diatur," tegasnya. Sementara itu, partai Gerindra yang mengharapkan Jokowi tidak Capres tahun depan, dianggap sebagai bentuk ketakutan. Sebab, Prabowo kalah pamor dengan Jokowi. "Gerindra menahan Jokowi Capres itu ya karena takut saja, kalau Prabowo bertempur sama Jokowi pasti kalah itu," ucapnya.
http://www.gatra.com/pemilu-capres/3...%E2%80%8F.html
Setahun Pimpin Jakarta, Kinerja Jokowi Dinilai Belum Spektakuler
Kamis, 12 September 2013 | 10:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Setahun sudah Joko Widodo memimpin Jakarta dan menjalankan beberapa programnya yang pelan tetapi pasti sudah terlihat hasilnya. Namun, hasil kerja Gubernur DKI itu dinilai tidak spektakuler. "Sebenarnya, pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler dari Jokowi," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (12/9/2013). Saat ini, kata dia, publik melihat Jokowi bukan dari kinerjanya, melainkan dari penokohan dan karakternya. Terkait unggulnya Jokowi di berbagai survei capres, menurut dia, hal itu diukur dari parameter politik, bukan parameter kinerja apa saja yang telah dikerjakannya. Oleh sebab itu, nama Jokowi menjadi yang paling populer saat ini.
Meski begitu, dia mendukung PDI Perjuangan memajukan Jokowi sebagai calon presidennya. Momen 2014, kata dia, adalah momen yang tepat untuk partai Megawati Soekarnoputri itu kembali mendapatkan simpati rakyat dan tidak lagi menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Keinginan untuk tidak lagi menjadi oposisi pada tahun 2014 itu pun telah disampaikan oleh Megawati, Puan Maharani, dan Maruarar Sirait. "Enggak ada masalah untuk kepentingan nasionalnya. Namanya juga kepantasan Jokowi itu hanya dilihat dari parameter politik, kok, bukan kinerjanya," jelas Iberamsjah.
Selain itu, menurut dia, penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang dan permasalahan Waduk Pluit dapat menjadi bekal Jokowi untuk maju menjadi calon presiden. Dengan itu, masyarakat Jakarta maupun Indonesia akan memilihnya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Sementara terkait kemungkinan apakah DPRD DKI akan mengganjal langkah PDI Perjuangan dan Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014, menurutnya, bernegosiasi dengan lembaga DPRD DKI adalah sebuah hal yang mudah. Pasalnya, dahulu, saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan tidak menyelesaikan masa jabatannya, dengan mudah, ia mendapatkan izin maju dalam Pilkada DKI dari DPRD Surakarta. Nantinya, pendekatan yang ia lakukan di Surakarta akan kembali dilakukannya di Jakarta. "DPRD itu kalau sudah politik, semuanya bisa diatur," kata Iberamsjah.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...um.Spektakuler
JK: Jokowi Capres, Bisa Hancur Negara Ini
---------------------------------
Mau ngangkat Ketua RT saja harus emalui serangkaian uji-kelayakan dan kepantasan. Ini kok milih presiden, kayak milih ketua paguyuban NKRI aja?
0
5.7K
48
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan