Pendidikan merupakan salah satu isu yang menjadi fokus dari kedua pasangan capres-cawapres, karena hal tersebut merupakan sebuah aspek penting dalam pembentukan masyarakat, baik itu pendidikan formal yang didapat dari sekolah, maupun pendidikan informal yang didapat dari pendidikan di lingkungan keluarga. Peran orang tua sangat besar untuk pendidikan informal, karena seorang anak dapat tumbuh menjadi baik atau buruk tergantung dari didikan orang tuanya. Sedangkan untuk pendidikan formal, tidak lepas dari peran seorang guru yang memberikan ilmu kepada para muridnya.

Kesejahteraan seorang guru atau tenaga pendidik juga selalu diperhatikan dari masa ke masa, dan selalu berusaha untuk ditingkatkan agar selalu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang selalu meningkat setiap tahun. Seorang capres dan cawapres dituntut agar dalam program (visi misinya) terus mendukung peningkatan kesejahteraan para guru.

Namun pada debat cawapres, antara Hatta Rajasa dengan Jusuf Kalla, kemarin terdapat pertanyaan dari Hattakepada JK yang menyudutkan JK terkait kesejahteraan guru. Dalam kesempatan itu, Hatta Rajasa menanyakan kepada JK mengenai dugaan bahwa JK akan menghapus tunjangan sertifikasi guru.

Dugaan penghapusan sertifikasi guru itu dianggap sebagai kampanye hitam untuk yang kesekian kalinya, tentu saja dugaan tersebut dibantah oleh JK dengan mengatakan bahwa di dalam programnya tidak ada rencana seperti itu, malah kesejahteraan guru justru akan ditingkatkan. Ia bahkan meminta agar lawan debatnya, yaitu Hatta Rajasa, membaca kembali visi dan misi pasangan Jokowi-JK.

Kampanye hitam mengenai pendidikan ini juga membuat juru bicara pasangan Jokowi-JK, Anies Baswedan, turut angkat bicara. Dengan mengacu pada pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi-JK akan meningkatkan anggaran untuk tunjangan guru, Anies juga menjelaskan bahwa peningkatan anggaran ini bukan satu-satunya solusi, namun penekanan pengeluaran guru juga menjadi fokus dari Jokowi-JK.

Isu pendidikan ini tentu menjadi isu sensitif yang ada di masyarakat, teringat masih banyaknya masyarakat, terutama masyarakat kecil, yang masih tidak bisa menjalani pendidikan hingga tuntas 12 tahun seperti program pemerintah. Selain itu pendidikan tidak akan dapat berjalan lancar jika tidak ada tenaga pendidik yang mumpuni. Karena itulah Jokowi-JK tidak akan membuat susah para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut dengan mencabut sertifikasinya.