Salah satu program andalan Jokowi - Jk adalah dengan menggunakan 2 kartu Indonesia akan hebat. Kartu ini adalah penerapan dari Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun apa kah program KJS dan KJP di Jakarta sukses? KJS dan KJP menjadi jargon andalan Jokowi ketika menjadi calon gubernur DKI dan akhirnya beliau Menjadi Gubernur DKI.
Untuk pemilihan presiden Jokowi juga menggunakan cara yang sama yaitu dengan menawarkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Hal ini menjadi program yang berhimpitan dengan program pemerintah SBY yang telah ada payung hukumnya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ).
Namun pada audit BPK ditemukan banyak kekurangan pada pemerintahan DKI Jakarta. Termasuk Program KJP dan KJS.


Tambahan :
Manajemen kontrol dan pengawasan yang terus menerus dari detik ke detik, menit ke menit dan jam ke jam adalah prinsip kerja pengawasan dan kontrol pada pemerintahan DKI dengan Gubernurnya Jokowi.

Pertanyaan :
1. KIM ( Kartu Indonesia Aman )
Kenapa jaminan keamanan tidak ada dalam visi misi Jokowi-Jk ?
2. KIS dan KIP
Kenapa tidak meneruskan program yg serupa dan sudah ada payung hukumnya? ( untuk membuat uu/payung hukum tidak bisa 2 minggu )
3. Manajemen kontrol dan pengawasan.
Kenapa pada laporan BPK ditemukan pelanggaran pada penggunaan anggaran DKI Jakarta?

Petikan suara rakyat : "Jokowi bukan tidak amanah dengan meninggalkan DKI namun mengemban amanah yang lebih besar karena itu keinginan rakyat indonesia."

Petikan itu tercermin dari suara PDIP pada PILEG yg meraih sekitar 19 %. Perlu kita lihat bahwa pencalonan Jokowi sebagai Capres PDIP sebelum PILEG dilaksanakan. Target PDIP menang 27 % suara dengan mencalonkan Jokowi.
Artinya apakah suara rakyat indonesia atau suara pemilih PDIP? Mengemban amanah rakyat Indonesia atau mengemban amanah rakyat PDIP?

Tidak mundur dari Gubernur DKI

Dari aturan memang mebolehkan kepala daerah bisa mencalonkan diri tanpa harus mundur dari jabatannya. Namun apakah pada jokowi bisa dibenarkan juga? Bisa dengan syarat Jokowi tidak memberikan jaminan kepada masyarakat DKI yang memilihnya dengan janji janji kampanyenya. Namun ketika beliau berjanji maka sifat seorang ksatria seharusnya mundur dari jabatan karena jabatan itu terikat dengan janji saat kampanye dan bukan terikat dengan undang undang. Selain itu jokowi harus meminta maaf kepada masyarakat karena tidak bisa memenuhi janji janji saat kampanye pemilihan gubernur DKI.
Hal ini merupakan etika bukan peraturan yang tertulis. Bagaimana etika baik harus dimiliki pada diri seorang pemimpin.

Salam Damai Indonesia.