Ikrar:Prabowo Buka Jalan ke Pemerintahan Diktator

Jakarta - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merupakan ancaman bagi demokrasi ke Indonesia di masa mendatang.

“Ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan karena Prabowo sendiri yang mengatakan Indonesia harus dipimpin seorang yang diktator,” kata Ikrar saat dihubungi Tempo, Minggu, 29 Juni 2014.

Ikrar mengatakan apapun yang terkait dengan Adolf Hitler merupakan hal yang tabu dan haram untuk dibangkitkan. Di Eropa, terutama Jerman, isu kebangkitan fasisme dan NAZI dianggap sebagai sebuah bahaya.

Menurut Ikrar, sejarah telah membuktikan ideologi yang berbau fasisme dan Nazi merupakan ideologi yang berbahaya. Namun, yang disesalkan oleh Ikrar, Prabowo-Hatta justru ingin dibangkitkan di Indonesia.

Ikrar menduga Slogan Indonesia Bangkit yang menjadi andalan Prabowo-Hatta hampir sama dengan slogan yang dipakai oleh rezim pemerintahan Jerman di bawah kendali Hitler, Deutschland, erwache, yang berarti Jerman, bangkitlah!

Musisi Ahmad Dhani sebagai salah seorang pendukung Prabowo-Hatta, juga tampil memakai atribut Nazi dalam video kampanye. Menjadi aneh karena tim pemenangan maupun kubu Prabowo tidak mempersoalkan sikap Dhani tersebut.

Beberapa waktu lalu, Allan Nairn, seorang jurnalis investigasi membocorkan wawancaranya dengan Prabowo. Dalam wawancara tersebut, Prabowo banyak berbicara mengenai fasisme, kediktatoran, sampai pada hal yang menyinggung sosok Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur.

Dalam penggalan wawancara, Prabowo mengatakan, “Indonesia belum siap untuk demokrasi.” Prabowo juga berujar, “Indonesia butuh rezim otoriter yang jinak. Keragaman etnis dan agama adalah penghalang demokrasi,” ucap Prabowo seperti dikutip dari blog Allan Nairn.

Menurut Ikrar, pernyataan yang diucapkan oleh Prabowo itu sangat berbahaya bagi Indonesia. Karena itu Ikrar berharap masyarakat Indonesia dapat terbuka mata hatinya ketika memilih calon presiden. “Jangan sampai Indonesia kembali dipimpin rezim yang otoriter,” ujar Ikrar.

Namun Ikrar yakin masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah, dapat menjadikan fakta ini sebagai pertimbangan untuk memutuskan pilihannya pada 9 Juli mendatang.

SUMBER...........