Jakarta, HanTer - Pengamat politik Amir Hamzah menilai pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menghormati konstitusi lantaran tidak menggunakan kasus korupsi DKI Jakarta sebagai kampanye negatif yang ditujukan kepada rivalnya capres Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik, Amir Hamzah yang mengatakan bisa saja pasangan Prabowo-Hatta memanfaatkan kasus di DKI Jakarta guna menjatuhkan lawan politiknya.

"Saat ini, pasangan Jokowi - JK sedang terpuruk dengan temuan BPK atas potensi kerugian APBD Jakarta senilai Rp 1,54 T. Tetapi kubu Prabowo tidak memanfaatkan kasus ini untuk menghantam lawannya,"kata Amir saat dihubungi, Jumat (27/6).

Menurutnya didalam kubu Prabowo-Hatta, terdapat Mantan Ketua MK Mahfud MD, dimana kemampuannya tidak diragukan dalam menganalisa kasus tersebut dengan tepat. Tetapi sebagai Ketua Pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Mahfud tidak mau mengambil keuntungan dari peristiwa ini.

"Dengan pengalaman Mahfud sebagai Ketua MK, pasti dia punya analisis yang kuat tentang kasus dugaan korupsi tersebut. Tetapi sepertinya dia mempertimbangkan resiko konstitusi jika kasus tersebut dibuka sebagai bahan kampanye," ujarnya.

Resiko politik yang dimaksud Amir adalah resistensi politik terhadap gangguan konstitusi menjelang Pilpres 9 Juli mendatang.

Jika kubu Prabowo - Hatta menggunakan temuan tersebut untuk menekan kubu lawan, maka resiko gangguan terhadap konstiusi akan sangat tinggi.

"Kandidat kita saat ini kan cuma ada dua. Nah, kalau kubu Prabowo - Hatta membuka kasus tersebut dan menggunakannnya untuk menekan Jokowi maka bisa kacau. Sementara KPU sudah menetapkan pencapresan Jokowi, dan ini bisa merusak konstitusi. Jadi buat apalagi dibuat Pilpres? Itulah saya mengatakan bahwa pasangan Prabowo - Hatta sangat menjunjung tinggi konstitusi," paparnya.

Lebih lanjut Amir beranggapan penegak hukum saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk menindak lanjuti temuan BPK tersebut.

"Kalau saya berpikir positif saja, mungkin mereka menunggu waktu yang pas. Mungkin setelah Pilpres baru kasus ini ditindaklanjuti setelah resistensi konstitusinya mulai mereda kalau sekarang kan masih sangat tinggi,” pungkasnya.
http://www.harianterbit.com/read/201...aat-Konstitusi