Sia-sia JK ke Aceh, Warga Pilih Turun ke Sawah dan Kecam Acara Kampanye di Makam Wali Nanggroe



intriknews.com KEDATANGAN calon wakil presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla ke komplek makam Wali Nanggroe Hasan Tiro, ditanggapi dingin oleh warga Meureu, Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Pantauan ATJEHPOSTcom, JK beserta rombongan tiba di makam Teungku Chik di Tiro dan Hasan Tiro, pukul 07.15 WIB.

Namun warga Meureu hanya terlihat duduk di warung kopi saat rombongan JK melintas di jalan kampung.

Demikian juga dengan ibu-ibu yang lebih memilih turun ke sawah dibandingkan hadir ke lokasi saat acara sedang berlangsung. Padahal, jarak antara sawah dengan komplek makam tak berjauhan.

Jusuf Kalla sendiri hanya didampingi oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Tuha Peut Partai Aceh Zakaria Saman, Sayed Fuad Zakaria (politisi Golkar Aceh), Jamal (Ketua KNPI Aceh), dan sejumlah timses relawan Jokowi-JK serta politisi dari Partai Nasdem.

“Untuk apa datang, mereka datang saat kampanye. Bukan berdoa khusus untuk Wali. Kalau berdoa, kami setiap hari bisa ke sana,” kata Baktiar, warga Meureu kepada ATJEHPOSTcom.

Saat rombongan JK tiba, pria yang akrab disapa Abu ini hanya duduk di warung kopi.

Kata Baktiar, JK pernah menjabat sebagai Wapres SBY. Namun butir-butir MoU Helsinki juga tidak mampu direalisasi.

“Kini apalagi JK berpasangan dengan Jokowi dari PDI Perjuangan. Partai itu jelas-jelas menolak perdamaian Aceh,” ujar Teungku Don, warga lainnya di sana.

Sementara itu, Muslim, warga lainnya menambahkan, dua hari sebelum kedatangan JK, Timses capres nomor urut dua itu sebetulnya sempat menyerahkan uang bumbu dan dua ekor sapi kepada masyarakat.

Tujuannya, agar warga mau menggelar kenduri besar saat JK hadir. “Tapi uangnya kita tolak, dan sapi belum dipotong hingga kini. Ada di lokasi dekat makam. Masyarakat kesal, karena saat haul Wali Hasan tak ada kenduri apa-apa di lokasi makam, tetapi pas JK justru mau diadakan kenduri, ini aneh,” kata Muslim.

JK datang ke Aceh lantaran mendapat undangan khusus dari Gubernur Zaini yang biasa disapa Doto Zaini. “Ini penghormatan pribadi kepada JK, setelah resmi menjadi calon wakil presiden RI yang berpasangan dengan Jokowi,” kata Doto Zaini sebagaimana dikutip serambinews.com.

Untuk memenuhi undangan Zaini tersebut, JK dari Semarang, Jawa Tengah, langsung terbang ke Banda Aceh naik jet pribadinya. Setibanya Rabu malam di Banda Aceh, JK disambut dr Zaini di Bandara Sultan Iskandar Muda dan diantar menginap di Hotel Hermes Banda Aceh.

Sementara itu, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Mukhlis Abee menyatakan organisasinya tak memberi perintah apapun terkait kedatangan Jusuf Kalla (JK) ke makam Wali Nanggroe Dr. Hasan Tiro di Meureu, Indrapuri, Aceh Besar, tadi pagi.

“Masyarakat di sana sangat dekat hubungannya dengan KPA, sehingga jika tidak ada permintaan dari KPA maka tak akan ada yang perduli. Masih bagus mereka tak melarang JK berkampanye di makam wali,” kata Mukhlis Abee yang diwawancarai wartawan ATJEHPOST di Banda Aceh.

Menurut Abee, kegiatan kampanye pilpres yang dilakukan di makam Wali Nanggroe Aceh Hasan Tiro itu sangat tidak beretika. “Wali Nanggroe Hasan Tiro adalah simbol Aceh. Jadi tak patut kiranya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kami dari KPA jelas tak menginginkan kegiatan seperti itu," kata Abee.

Sebagaimana diakui Abee, KPA memang pendukung Prabowo-Hatta sehingga tak campur tangan pada kegiatan yang dilakukan Doto Zaini yang adalah pendukung Jokowo-JK. “Yang kami sesalkan mengapa Doto Zaini memanfaatkan Makam Wali Nanggroe Aceh Hasan Tiro menjadi tempat kampanye Pilpres,” katanya.

Bahkan, kata Abee melanjutkan, Doto Zaini terkesan hanya memanfaatkan makam Wali Nanggroe Hasan Tiro untuk kegiatan politiknya saja. “Sedangkan untuk kegiatan yang sakral tak dihiraukannya.Misalnya, ketika peringatan empat tahun wafatnya wali, gubernur tak berada di sini. Dia lebih memilih jalan-jalan ke Eropa,” katanya.

Selain itu, kata Abee, Wali Nanggroe Hasan Tiro wafat pada 3 Juni 2010. "Pertanyaannya, apakah JK pernah menziarahi makam wali, kecuali sekarang saat musim pemilihan presiden. Itu apa artinya?"

http://www.intriknews.com/2014/06/si...-turun-ke.html


poor JK


Dukung Prabowo-Hatta, Partai Aceh: Dulu SBY Kami Beri 93 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh secara resmi telah memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) pada Pilpres 9 Juli mendatang.

Tak main-main, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf bahkan menjanjikan pasangan yang diusung oleh Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Partai Golkar tersebut bakal memperoleh suara lebih dari 90 persen di wilayah Serambi Mekah tersebut.

"Kami mengharapkan Prabowo-Hatta menang mutlak. Mungkin saat ini 90 persen lebih," ujar Muzakir Manaf usai mendeklarasikan dukungan ke Prabowo-Hatta di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Pernyataannya tersebut, kata Muzakir mengacu pada hasil dukungan yang diberikan pihaknya pada Susilo Bambang Yudhoyono yang maju dalam persaingan Pilpres 2009.

"Dulu SBY kita kasih 93 persen. Saat ini dukungan itu untuk Prabowo-Hatta," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Gebernur Aceh ini.

Muzakir juga mengklaim bahwa saat ini semua elemen di Aceh sudah sepakat untuk memberi dukungan kepada Prabowo-Hatta. "Semua bupati, walikota, KPA, semua lintas partai, semua Pak Cik, semua ulama, dan LSM sudah sepakat dukung," pungkas pria yang juga disapa Mualim tersebut.

Sebelumnya, KPA dan Partai Aceh menyatakan mendukung Prabowo-Hatta karena ingin membangun Indonesia yang lebih baik lagi.

"Kami segenap Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh ikut tergerak dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik sebagaimana cita-cita pendiri bangsa," ujar juru bicara Partai Aceh Mukhlis Abe saat deklarasi.
(Rinaldo)

Tidak mau Ingkar janji, partai aceh dukung prabowo hatta

Merdeka.com - Ketua umum Partai Aceh, Muzakir Manaf yang mendukung pencapresan Prabowo-Hatta mengaku Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jusuf Kalla (JK) 2 banyak berjasa di Aceh. Di mata Muzakir Manaf, JK merupakan sosok tokoh Indonesia yang terlibat langsung dalam mewujudkan kesepakatan perdamaian di Aceh yang kemudian dikenal dengan MoU Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. JK juga diakui banyak mengetahui seluk-beluk proses perdamaian di Aceh.

"JK itu memang benar lebih banyak mengetahui tentang MoU Helsinki. JK yang terlibat langsung dalam proses perdamaian itu, jadi apa boleh buat, ini politik, jadi kami tetap komitmen untuk mendukung Prabowo-Hatta," kata Muzakir Manaf, tadi malam, Sabtu (7/6) di pendopo Wakil Gubernur dalam konferensi pers.

Katanya, dukungan ini sudah lama dirintis sejak 2 tahun lalu. Bahkan sejak Pemilu Legislatif (Pileg), Partai Aceh & Gerindra sudah ada ikatan kerja sama, khususnya untuk memenangkan Caleg DPR RI dari Gerindra. Oleh karena itu, Muzakir Manaf mengaku tidak mau dikatakan orang Aceh ingkar janji, makanya tetap mendukung apa yang telah disepakati yaitu mendukung Capres-Cawapres Prabowo-Hatta.

Bahkan Muzakir Manaf yang akrab disapa Muallem mengatakan pada dasarnya pasangan yang sangat ideal itu adalah Prabowo-JK. Katanya, Prabowo memiliki ketegasan dalam setiap mengambil kebijakan, sedangkan JK memiliki pengalaman dalam memimpin dan juga sangat memahami tentang perdamaian di Aceh.

"Saya sebenarnya berharap Prabowo berpasangan dengan JK, tapi apa boleh buat tidak terjadi, kami tetap harus komitmen mendukung Prabowo," imbuhnya.

Alasan lain yang membuat Partai Aceh tidak mendukung pasangan Jokowi-JK dikarenakan Muallem menilai Jokowi itu dalam memimpin disetir oleh orang lain di belakangnya. Sehingga membuat Partai Aceh tidak percaya pada kepemimpinan Jokowi bila terpilih nantinya.

"Jokowi itu kan hanya sebagai remote partai tertentu, makanya kami tidak mendukung pasangan itu," jelasnya.

Terkait komitmen untuk menyelesaikan semua regulasi di Aceh yang sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki, Muallem berkeyakinan Prabowo-Hatta juga berkomitmen untuk menyelesaikannya. Baik mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang belum selesai, maupun menyempurnakan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sesuai dengan MoU Helsinki.

"Lagian pun siapapun yang terpilih jadi Presiden, semua undang-undang untuk Aceh harus diselesaikan, terutama kalau Prabowo yang terpilih dan kita berharap akan terpilih," tutupnya.