Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) saat debat calon presiden soal pembelian kembali saham PT Indosat Tbk (ISAT) dinilai sarat kebohongan.

Pengamat pasar modal, Tito Sulisto menegaskan pasar modal sangat dikenal highly regulated dan selalu berpegangan pada prinsip my word is my bond. Apalagi, menyangkut persoalan beli kembali ISAT yang menurut Jokowi terdapat klausul.

Tentunya ini akan mengundang pertanyaan lantaran publik tidak tahu-menahu. Tito pun menduga, bila klausul tersebut memang ada, artinya Megawati Soekarnoputri yang ketika penjualan aset negara itu terjadi bertindak sebagai Presiden telah menyembunyikan informasi.

"Kemudian kalau tidak ada, apakah hal ini berarti bahwa Joko Widodo melakukan kebohongan publik sekaligus melakukan manipulasi informasi di pasar modal,"katanya, Rabu (25/6/2014).

Tito mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memanggil Megawati dan Jokowi guna menjelaskan hal tersebut lebih terperinci. Tito menilai pernyataan Jokowi soal ISAT bisa dibeli kembali blunder.

"Beli saham itu ada aturannya enggak bisa seenaknya saja. Jika salah langkah bisa sangat mengguncang pasar dan membahayakan perekonomian Indonesia, mengingat banyak BUMN yang listing di bursa," tegasnya.

Dia meminta Jokowi untuk memberikan penjelasan kepada otoritas pasar modal mengenai rencananya itu dalam waktu 2X24 jam karena capres nomor urut 2 itu telah membuat kebingungan dan intervensi di bursa hingga menjurus kepada insider trading.

Menariknya, apa yang disampaikan Jokowi itu merupakan janji kampanye dan harus jadi program kerja sebagaimana tertuang dalam undang-undang.

"Jadi Joko Widodo harus dipanggil OJK untuk menekankan apakah benar janji itu, karena terus terang, dia sudah membingungkan pasar, itu ada pasalnya beliau kena manipulasi pasar," terangnya.

Jokowi saat debat capres pada Minggu 22 Juni 2014 menyatakan akan membeli kembali saham Indosat bila menang di Pilpres 9 Juli 2014.

Kata dia, dalam penjualan itu ada klausul kalau bisa dibeli kembali. Itu dikatakannya saat menjawab pertanyaan dari Prabowo terkait program teknologi pertahanan nasional.

Sumber