JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal (Purn) Syamsu Djalal mengubah pernyataannya soal keterlibatan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto soal kasus penculikan aktivis pada 1997/1998. Sebelumnya, Syamsu mengatakan, Prabowo harus dibawa ke Mahkamah Militer. Kini, dia mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Prabowo tidak terlibat dalam kasus penculikan tersebut.

"Yang melakukan penculikan adalah anggota Tim Mawar yang sudah diajukan ke Mahkamah Militer. Prabowo hanya ambil alih bahwa dialah yang bertanggung jawab," ujar Syamsu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Syamsu mengatakan, setelah mengeluarkan penyataan soal keterlibatan Prabowo pada 11 Juni lalu, dia langsung bertemu dengan mantan anak buahnya yang menjadi penyidik dalam kasus itu. Hasilnya, Syamsu mengakui bahwa ternyata Tim Mawar bergerak atas inisiatif sendiri.

"Padahal, perintah dari Asops ABRI, hanya untuk mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998 lalu. Tapi kalau melakukan hal yang lain namanya penyalahgunaan wewenang," kata dia.

Dia tak menjawab spesifik soal alasan Prabowo tidak dibawa ke Mahkamah Militer. Syamsu hanya kembali menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan, Prabowo diketahui tidak memerintahkan Tim Mawar melakukan penculikan. Oleh karena itu, Tim Mawar bergerak di luar perintah yang seharusnya dilaksanakan.

"Prabowo sebagai Dankopassus ketika itu merasa bertanggung jawab. Di TNI itu, prajurit tidak ada yang salah, yang salah komandannya, maka dia mengambil alih tanggung jawab itu," papar Syamsu.

Pernyataan Syamsu ini berbeda dari pernyataannya pada 10 Juni lalu dalam wawancara dengan KompasTV. Dalam wawancara itu, Syamsu menilai, Prabowo seharusnya dibawa ke Mahkamah Militer sebagai aktor intelektual dari kasus penculikan aktivis pada 1998. Menurut dia, tidak adil jika hanya para prajurit yang diadili di Mahmil, sementara Prabowo selaku Komandan Jenderal Kopassus ketika itu hanya dibawa ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

"Itu yang lucu. Kok enggak semuanya? Masa anak buah saja? Kasihan dong anak buah, komandan harus bertanggung jawab. Kalau anak buah di Mahmil, komandannya juga di Mahmil. Kan lucu, anak buahnya masuk Mahmil, otaknya yang melakukan masuk ke DKP," ujar Syamsu.

http://nasional.kompas.com/read/2014/06/27/1854507/Mantan.Danpuspom.TNI.Ralat.Ucapannya.soal.Keterlibatan.Prabowo.dalam.Kasus.Penculikan




Panastak tiarap, satu persatu mereka mengungkapkan kebenaran

Prabowo adalah seorang pemimpin dengan jiwa ksatria

Kesaksian Pius sbg korban penculikan :


Pada April 1999, Tim Mawar diadili oleh Mahkamah Militer. Saya menolak memberikan kesaksian karena saya yakin yang harus diseret ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban adalah Soeharto, sebagai Panglima tertinggi ABRI. Saya menganggap Tim Mawar hanyalah eksekutor di lapangan. Dari data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa penculikan didukung dan dikoordinasikan oleh berbagai instansi dalam tubuh ABRI: Kepolisian, Komando Teritorial (Mabes, Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil), serta aparat intelijen (Bakin, BIA). Jadi, penculikan adalah produk dari kebijakan politik rezim Soeharto.

Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad menyatakan mengambilalih semua tanggung jawab. Mungkin sepanjang sejarah TNI, hanya Prabowo, seorang jenderal bintang tiga, yang berani memikul tanggung jawab komando. Jenderal lain biasanya memilih lepas tanggung jawab dan membebankan kesalahan pada bawahan atas nama kesalahan prosedur. Lewat keputusan Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo pun dibebastugaskan. Tidak lama kemudian, Prabowo memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania.

Setelah Tim Mawar menjalani hukuman atas penculikan sembilan orang aktivis, Bambang Kristiono, sang komandan, mengambil inisiatif untuk bertemu dengan saya. Dalam pertemuan tersebut, Bambang menyampaikan permintaan maafnya. “Saya melakukan hal tersebut karena tugas,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Bambang Kristiono juga menyatakan bahwa dia dan timnya tidak membunuh aktivis yang belum kembali. Saya ingat kata-katanya: “Pius, lihat mata saya. Saya tidak berbohong. Demi Allah, saya tidak membunuh mereka”. Jika bukan Tim Mawar, lalu siapa? Terhadap pertanyaan ini sampai sekarang tidak ada jawabannya.

Setelah pertemuan itu, kami kemudian bertemu kembali. Kali ini masing-masing membawa istri. Dalam kesempatan itu, BK kembali menyatakan permohonan maafnya atas nama keluarga. Saya dan istri menerima permohonan maafnya. Kami semua adalah korban; korban dari sebuah sistem yang otoriter.

http://www.tempo.co/read/news/2013/1...o-Subianto/1/2



Saya dan Prabowo sekarang berdiri pada titik yang sama dalam setting politik yang sama sekali berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Saya telah membayar keyakinan saya meskipun dengan risiko mati. Sejarah membuktikan pada akhirnya keyakinan saya yang menang. Prabowo pun telah membayar kesalahannya dengan kehilangan jabatan strategis sebagai Pangkostrad dan cita-citanya untuk memperoleh posisi tertinggi dalam karier militernya.

Saya tetap dengan keyakinan saya, sama seperti dulu. Ketika saya memilih menjadi aktivis dan matang, saya berkeyakinan bahwa Soeharto adalah penghalang bagi demokratisasi. Ketika Soeharto lengser, seluruh tatanan Orba pun runtuh, ibarati kartu domino. Kasus penghilangan orang adalah sebuah kejahatan rezim (Soeharto) bukan tindakan koboi para petinggi militer. Jika ada yang salah, maka yang salah adalah doktrin. Kesalahan doktrin adalah kesalahan institusi. Kalaupun Prabowo harus dihukum, dia telah menjalani hukuman itu.

Terus terang saya sekarang mengagumi mantan musuh saya. Setelah kalah dan dikorbankan, Prabowo memilih mengasingkan diri keluar negeri. Dia sempat menjadi kambing hitam dari berbagai kerusuhan dan aksi teror. Tapi sejarah membuktikan bahwa dia tidak terlibat. Dia kembali dari pengasingannya dan memulai dari bawah lagi sebagai pengusaha dan memimpin sejumlah ormas. Saya pikir Prabowo sudah menunjukkan karakter kepemimpinannya yang tak mudah menyerah. Kecintaannya yang begitu besar terhadap Tanah Air yang memanggilnya untuk kembali berkiprah.

http://www.tempo.co/read/news/2013/1...o-Subianto/1/8