MMI: Jika PDIP anti-agama, haram pilih Jokowi
Senin, 9 Juni 2014 12:42

Merdeka.com - Menyusul statmen ketua tim Hukum Pemenangan Jokowi - JK , Trimedya Panjaitan yang menyebutkan bahwa syariat Islam mengganggu NKRI dan juga bertentangan dengan ideologi PDI Perjuangan, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mencurigai PDI Perjuangan adalah partai yang anti agama dan Tuhan.

Jika fakta tersebut benar adanya, MMI menyerukan mengharamkan capres yang diusung PDI Perjuangan Jokowi - JK untuk dipilih dalam 9 juli mendatang. Menurut mereka yang dikatakan oleh Trimedya tersebut mengindikasikan upaya PDI Perjuangan akan menghidupkan ideologi marxisme dan sekulerisme.

"Jika benar demikian ( PDIP mengusung capres dan cawapres anti agama dan Tuhan), maka menurut Islam, haram hukumnya bagi umat Islam untuk memilih mereka sebagai presiden dan wakilnya," kata ketua MMI, Irfan S Awwas saat menggelar konferensi pers di markas MMI Kotagede, Senin (9/6).

Selain dinilai anti Tuhan dan agama, statmen Trimedya juga tidak sinkron dengan sejarah berdirinya negara Indonesia. Menurut Irfan, secara tegas dan jelas, Indonesia dibentuk dengan semangat perjuangan Islam. Hal tersebut termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar yang menyebutkan "Atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas".

"Di dalam preambule sudah jelas, dikatakan atas berkah rahmat Allah, maka sejak awal sudah ada semangat perjuangan umat Islam. Kalau Trimedya ngomong seperti itu apa dasarnya? Kami sudah sesuai dengan pancasila, bahkan semangatnya ada dalam preambule," jelasnya.

Karena itu, menurut Irfan, tidak ada alasan untuk menolak perda syariat apalagi perda tersebut dibuat sesuai dengan aturan negara demokrasi. "Kenapa harus dilarang? Dan tidak ada lagi perda syariat? Kalau agama bisa menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara kenapa tidak dipakai?" lanjutnya.

Irfan menegaskan, apa yang disampaikannya ini bukan dan sama sekali tidak terkait dengan pemilu. Menurutnya sikap tersebut merupakan sikap MMI untuk mendirikan negara syariat. "Ini bukan soal dukung-mendukung capres, jika ada yang juga menyebutkan seperti Trimedya kami juga akan melakukan hal yang sama," tegasnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/mmi...ih-jokowi.html

Khutbah Jum’at, Perda Syariah, Lalu Apalagi PDIP?
Jumat 7 Syaaban 1435 / 6 Juni 2014 13:43


Trimedya Panjaitan

PEMERINTAH Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan. Pernyataan Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP itu kini ramai dibicarakan.

Betapa tidak, sebelumnya PDIP masih berurusan dengan umat Islam tentang instruksi partai bewarna merah itu kepada kadernya untuk mengawasai Khutbah Jum’at. Langkah Ketua DPP PDIP itu langsung menimbulkan kecaman banyak pihak. Salah satunya dari Ketua Forum Ulama dan Umat Indonesia, KH Athian Ali Lc MA. Ulama Jawa Barat ini menegaskan haram memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014/1019.

“Secara tegas dan bertanggung jawab di hadapan Allah, saya menyatakan haram memilih calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kekuatan anti Islam,” kata Kyai Athian Ali kepada Islampos lewat sambungan telepon, Jum’at, (6/6).

Kyai Athian mengatakan sikap anti Islam dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah cukup bagi para ulama untuk mengingatkan umat Islam menjelang Pemilihan presiden nanti.

Sementara anggota Tim Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta Ahmad Yani mengatakan pernyataan Trimedya Pandjaitan menunjukkan tidak paham undang-undang. “Trimedya harus paham dulu UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Otonomi Daerah yang menyebutkan bagaimana menyerap hukum adat dan lokal yang menjadi bagian sistem hukum nasional,” kata Yani.

Secara tegas Yani menyebut, gagasan yang digulirkan Jokowi-Jusuf Kalla merupakan sikap anti-Islam. Padahal, kata Yani, kita sebagai bangsa tidak boleh antiagama apapun. “Kalau seperti itu sangat anti-Islam,” tandas politikus PPP ini. Dia menegaskan nilai-nilai Pancasila terkait dengan Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang memiliki semangat tidak ingin mempertentangkan antara agama dengan pancasila. “Spirit nilai Pancasila diilhami oleh nilai-nilai agama,” tegas Yani.

Ucapan petinggi PDIP dalam menjegal Syariat tidak hanya sekali ini diucapkan. Pada tahun 2011, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun, juga menginstruksikan akan agar kader-kader PDIP menjegal perda-perda Syariah.

Dia menyatakan, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara adalah harga mati. Lantaran itu, kata Komaruddin, kader PDI Perjuangan di eksekutif dan legislatif diwajibkan menolak segala rancangan perundang-undangan yang berbasis kepentingan asing serta agama tertentu. “Kewajiban bagi kader-kader partai di cabang pelopor, baik yang ada di legislatif, eksekutif, maupun struktural partai untuk menolak usulan maupun rencana membuat perda syariah. Karena Indonesia bukan negara agama.” (Lihat: http://pdiperjuangan-jatim.org/v03/i...berita&id=4322)

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnaen, telah mencium ketidakberesan partai berlambang banteng ini ketika berhadapan dengan kepentingan umat. Tengku mencatat semua RUU yang berpihak kepada umat Islam, selalu dijegal PDIP di DPR. “UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UUPornografi juga mereka tidak setuju. Nah sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.”

Tak tanggung-tanggung, dengan “prestasinya” itu, Wasekjen MUI tersebut menilai PDIP sebagai partai anti Islam. Setelah kasus pembelaan Ketua DPC Surabaya terhadap Dolly, instruksi mengawasi Khutbah Jum’at, dan kini perda Syariah, entah apa lagi yang akan dibuat PDIP hingga membuat Islam marah
http://www.islampos.com/khutbah-juma...i-pdip-114124/

Wasekjen MUI : PDIP Itu Partai Anti Islam
28 April 2014

JAKARTA (gemaislam) – Penyebaran ajaran syiah di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Lebih menyedihkan lagi bila melihat kemungkinan bahwa salah satu tokoh syiah di Indonesia yaitu Jalaludin Rakhmat akan melenggang ke senayan sebagai anggota Dewan.

Keprihatinan ini disampaikan oleh Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen. Beliau juga sangat meyayangkan ketidaktahuan umat akan hakikat Syiah dan memilih Jalal sebagai wakil rakyat. Seperti diketahui, Jalaludin Rakhmat merupakan caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan.
“Saya sangat kecewa dengan ketidaktahuan masyarakat kita yang memilih PDI dalam pemilu kemarin. PDI itu partai yang anti Islam,” kata Ustadz Tengku Zulkarnaen ketika diwawancarai gemaislam.com di sela-sela acara seminar sehari “Syiah dan Stabilitas Nasional”, Ahad (27/4/2014).

“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UUPornografi juga mereka tidak setuju. Nah sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” “Ini partai anti islam. Kenapa banyak yang tidak tahu?. Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.

Lebih lanjut lagi, ketika disinggung mengenai Jalaludin Rakhmat yang sering membawa-bawa nama agama, Ustadz Tengku Zulkarnaen dengan tegas meminta agar umat tidak segan-segan membungkam mulutnya. “Kalau berbicara agama, maka Jalaludin Rakhmat wajib dibungkam. Kalau berbicara tentang negara silahkan dia berbicara karena itu hak dia sebagai warga negara.”
http://gemaislam.com/berita/indonesi...tai-anti-islam

--------------------------

Yaa saya tinggal apa jarena Gus Dur bae, yang ikhlas itu Prabowo.