BPK mencatat 86 proyek mencurigakan yang menyebabkan kebocoran APBD 2013 tersebut. Temuan - temuan yang mencolok di era Gubernur Jokowi itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan.

Salah satu proyek ganjil di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Hal ini tentu sangat mengejutkan mengingat KJP adalah program yang selalu dibangga - banggakan Jokowi terutama dalam debat Capres.

Kemudian dalam proyek Bus TransJakarta dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan diragukan kewajaran harganya yang mencapai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar. Tahun ini rapor keuangan DKI terjun bebas.

Hal ini sangat mencurigakan oleh karena itu KPK tentu tidak bisa tinggal diam. Apalagi Jokowi yang sedang mencalonkan diri sebagai Presiden tidak bersedia melepaskan jabatannya sebagai Gubernur. Pertama, sikap Jokowi itu tentu mengganggu kinerja SKPD karena Jokowi kebanyakan mengambil cuti. Kedua, patut dicurigai Jokowi menggunakan wewenang dan fasilitas sebagai Gubernur untuk kepentingan nyapresnya.

Kinerja buruk Jokowi di Jakarta ini harusnya menjadi pembelajaran dan pertimbangan bagi masayarakat untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Jokowi terbukti tidak mampu mengendalikan kebocoran uang setingkat provinsi. Lantas bagaimana Jokowi bisa menyelamatkan negara ini?