kompas.com - Siapapun pasangan presiden-wakil presiden yang menang pilpres tahun ini, ditantang menyelesaikan mega-skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang hingga saat ini dinilai belum jelas proses hukumnya.

"Siapapun yang jadi presiden harus berani merevolusi keuangan dan merevolusi sistem akuntansi negara, agar tidak memberatkan beban fiskal negara, hingga APBN tidak goyang. Ini sangat serius, saya tidak menakut-nakuti atau memprovokasi," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Sasmito Hadinegoro, saat seminar dengan tema "Bebaskan Negara dari Utang Abadi Rp 3000 Triliun eks BLBI" di Surabaya, Kamis (26/6/2014).

Presiden terpilih, kata dia, harus berani menyatakan stop atau membekukan pembayaran bunga obligasi rekapitulasi sebesar Rp 60 triliun per tahun, yang sejatinya ditanggung oleh rakyat jelata. Sementara penikmatnya hanya kalangan orang-orang kaya Indonesia.

"Sampai saat ini saya belum dengar visi dari kedua capres yang jelas menyelesaikan skandal ini (BLBI), hanya secara eksplisit saja, tidak tegas," jelasnya.

Dia menjelaskan, skandal BLBI ini adalah akibat dari utang para konglomerat yang sebenarnya hanya Rp 210 triliun, tetapi digelembungkan (mark up) menjadi Rp 640 triliun.

Lalu pada era pemerintahan Megawati pada tahun 2003, kata Sasmito, justru di-cover menjadi obligasi rekapitulasi pemerintah dengan diberi bunga dan diperdagangkan.

Sampai saat ini, menurut perhitungan APPI, 70-80 persen pendapatan negara masih berasal dari pajak. Hanya saja, dia mempersoalkan, mengapa hasil pajak tidak dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk membayar utang konglomerat yang dibebankan sepenuhnya kepada rakyat.







uangnya dinikmati segelintir konglomerat, utangnya menyengsarakan rakyat kecil