Untuk menjawab pertnyaan nomer 1, mari kita lihat ke melihat realita yang ada
Pemerintahan yang bersih bisa terlihat dari birokrasi di tingkat terbawah yaitu kelurahan, menurut anda manakah yang lebih baik kondisi birokrasi di keluarahan pada masa Fauzi Bowo atau pada masa Jokowi – Ahok.
Dahulu pada masa Fauzi Bowo , birokrasi di kelurahan banyak terdapat pungli. Warga di pungut jauh melebihi restribusi resmi. Disamping itu pelayanan yang diberikan sangat buruk, untuk mengurus surat perlu berhari-hari. Para pegawai selalu datang telat.

Lalu sejak Jokowi – Ahok memimpin, Birokrasi di tingkat kelurahan berubah .pungli yang terjadi dikeluarahan berkurang. Pelayanan menjadi lebih baik. Pengurusan surat yang tadinya memakan waktu berhar—hari saat ini Cuma membutuhkan waktu dalam hitungan menit. Kelurahan saat ini buka lebih awal sesuai jam kerja resmi.

Pemerintahan yang bersih dan tidak korup akan terlihat melalui banyaknya program-program kesejahteraan yang dijalankan. Karena pemerintahan yang bersih akan memiliki anggaran lebih untuk program kesejahteraan rakyat. Disamping itu pemerintahan yang bersih akan menyalurkan anggaran dengan baik kepada masyarakat. Hal ini sebenarnya sangat sederhana namun tidak kita sadari.

Coba kita lihat manakah yang menjalankan program kesejahteraan rakyat paling banyak, pemerintahan Jokowi-Ahok atau Pemerintahan Fauzi Bowo. Jawablah dengan jujur.

Pemerintahan Jokowi – Ahok menjalankan program kesejahteraan jauh lebih banyak dibanding pemerintahan Fauzi Bowo, Pemerintahan Jokowi- Ahok menjalankan program KJS dengan anggaran sebesar 2 triliun , jauh lebih besar daripada APBD Depok yang Cuma 1,6 triliun. Menjalankan program Kartu Jakarta Pintar dengan anggaran 1,5 triliun.

Pemerintahan Jokowi – Ahok menjalankan program Rumah susun sewa dengan harga yang sangat murah untuk warga yang tinggal dipinggir kali. Dengan uang sewa 300 ribu/bulan warga miskin bisa menempati rumah susun dengan dua kamar tidur lengkap dengan fasilitas yang memadai.
Pemerintahan Jokowi – Ahok bisa menjalankan program- kesejahteraan dengan baik karena pemerintahan Jokowi – Ahok bersih , pemerintahan Jokowi – Ahok menghapus markup anggaran yang selama ini terjadi di dinas PU DKI , dengan jalan memotong biaya proyek sebesar 25%. Langkah pemotongan biaya proyek tersebut merupakan langkah ekstrim yang dilakukan pejabat dinegeri ini. Dengan pemotongan anggaran tersebut pemerintahan Jokowi – Ahok mampu menghemat anggaran senilai triliunan rupiah yang akhirnya digunakan untuk menjalankan program-program kesejahteraan rakyat.

Untuk bisa melihat mana pemerintahan yang bersih adlah dengan melihat rincian APBD yang diberikan, logikanya semakin detail rincian anggaran yang diberikan berarti semakin transparan pemerintahan tersebut. Dan anda bisa bandingkan publikasi APBD DKI Jakarta selama pemerintahan Jokowi – Ahok dengan masa pemerintahan Fauzi Bowo, mana yang lebih detail ?

Pemerintahan yang bersih bisa dilihat dari system adminsitrasi yang dijalankan dengan system terkomputerisasi, sehingga meminimalisir pungutan liar. Contoh dengan dijalankannya system pembayaran secara online terbukti mengurangi praktek percaloan dan pungutan liar.
Anda bisa melihat manakah yang lebih progresif dalam menjalankan pemerintahan e-government , pemerintahan Jokowi – Ahok atau pemerintahan Fauzi Bowo

Untuk menjawab pertanyaan nomer 2 apakah BPK memiliki kredibilitas, mari kiita lihat kenyataan-kenyataan dibawah ini

BPK selama 5 tahun dipimpin oleh Hadi Purnomo, Hadi Purnomo sendiri sehari setelah pensiun dari BPK akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus gratifikasi pajak BCA saat dia menjad dirjen pajak tahun 2003.

Anda bisa bayangkan kredibilitas yang dimiliki oleh lembaga yang selama 5 tahun dipimpin oleh tersangka kasus korupsi. Ada pepatah “ kalau air dari atas bersih sudah pasti dibawah juga bersih “

Dengan pikiran yang jernih setelah kita melihat realita yang terjadi di Jakarta, kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi – Ahok lebih bersih dibanding pemerintahan Fauzi Bowo.

Karena selama masa pemerintahan Fauzi Bowo banyak terjadi pungutan liar yang terjadi dikelurahan dan banyak terjadi markup biaya proyek di dinas PU yang mencapai lebih dari 25%.
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin BPK bisa memberikan predikat keuangan terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ) untuk provinsi DKI Jakarat selama 5 tahun pemerintahan Jokowi – Ahok.

Keputusan BPK banyak yang kontradiktif dengan KPK, BPK memberikan predikat laporan keuangan WTP kepada instansi-instansi yang mana , instansi-instansi tersebut sedang menghadapi kasus korupsi dan sedang di periksa oleh KPK seperti kementerian agama, pemkot tangsel, pemda sumut dll
http://www.voa-islam.com/read/indone....tTiKqXoe.dpbs

http://www.antaranews.com/berita/313...ikat-opini-wtp

http://sultra.antaranews.com/berita/...-dipertahankan

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct...69620078,d.c2E

BPK adalah lembaga pemeriksa keuangan, BPK hanya mampu memeriksa laporan keuangan secara administratif. Artinya jika terjadi tindak pidana korupsi yang secara adminstratif sah, maka hal itu tidak akan dicatat oleh BPK sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara.

Sebagai contoh misalnya suatu dinas membeli printer seharga 200 juta sedangkan dipasaran harganya Cuma 50 juta , berarti pembelian tersebut telah merugikan keuangan negara. Akan tetapi jika pembelian tersebut sah secara administratif yaitu penjualnya memiliki SIUP serta ada faktur pembelian maka pembelian tersebut tidak akan dicatat sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara.

Hal inilah yang menyebabkan kenapa , pemerintahan Fauzi Bowo selama 5 tahun selalu mendapatkan perdikat wajar tanpa pengecualian , sedangkan kita tahu pada masa pemerintahan Fauzi Bowo banyak terjadi markup anggaran.

Dengan ditemukannya kebocoran anggaran sebesar 1,25 triliun (dibawah 3 %) pada tahun 2013 , itu merupakan pertanda baik bagi BPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena menunjukkan bahwa BPK bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
Selama 5 tahun pemerintahan Fauzi Bowo, BPK tidak bisa menunjukkan kebocoran anggaran yang terjadi di DKI Jakarta, padahal kita tahun banyak terjadi markup pada masa pemerintahan Fauzi Bowo.
BPK bisa mendeteksi kebocoran anggaran yang terjadi di DKI pada masa pemerintahan Jokowi-Ahok, karena BPK bisa mendeteksi pelanggaran administrasi yang terjadi. Padahal selama ini BPK tidak bisa mendeteksi pelanggaran administrasi yang terjadi di Pemda DKI. BPK banyak terbantu oleh system e-budget serta e-catalog yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi – Ahok., dengan system tersebut pejabat yang melakukan penyelewengan anggaran bisa diketahui dengan mudah.
e-budgeting dan e-government menghilangkan celah korupsi yang ada sehingga pejabat tidak bisa melakukan korupsi secara halus. Pejabat akan terpaksa melakukan korupsi secara kasar sehingga bisa dilihat dengan mudah oleh BPK.